::Serikat Pekerja PJB::

Dahlan Iskan: Risiko Dihujat

http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=149326
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=5017275
Rabu, 18 Agustus 2010

Dahlan Iskan: Risiko Dihujat
Listrik di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, padam. Heboh. Ribuan penumpang ngomel, marah, dan menghujat. Terutama menghujat PLN. Dan juga tentu menghujat saya. Apalagi, mati listrik itu terjadi pada waktu puncak-puncaknya: menjelang jam penerbangan pertama, di hari Jumat yang lebih ramai daripada hari apa pun, dan menjelang bulan puasa ketika banyak orang akan melakukan perjalanan suci berbakti kepada orang tua, termasuk ke kuburan mereka.

Nama PLN yang selama ini sudah buruk itu hancur lebur di Bandara Soekarno-Hatta pagi itu. Bahkan, hancur di mata seluruh bangsa Indonesia. Sebuah headline surat kabar yang memang biasa mengkritik PLN menulis: Byar-pet telah memalukan bangsa!

Sungguh masuk akal bila hari itu tidak ada satu pun orang yang berpikir bahwa mati lampu di bandara tersebut bukan kesalahan PLN. Masuk akal juga kalau tidak ada yang berpikir bahwa bisa saja instalasi listrik di dalam bandara itulah yang mengalami gangguan. Bahkan aneh sekali. Mengapa UPS yang mestinya otomatis mengambil alih daya listrik secara darurat itu tidak berfungsi.

Begitulah hukum alam. Seorang koruptor yang istrinya dua dan rumahnya mewah akan kelihatan lebih jahat daripada seorang koruptor yang lebih besar, tapi istrinya satu dan rumahnya biasa saja karena berhasil menyimpan uangnya di luar negeri yang tidak ketahuan siapa pun.

Ada cerita lainnya: kontraktor Jepang, Mitsubishi, mengerjakan pemborongan pembaruan pembangkit listrik di Muara Karang, Jakarta. Alat beratnya menghantam instalasi listrik dan membuat sebagian kawasan Jakarta padam. Hari itu nama PLN juga babak belur. Masyarakat Jakarta sudah trauma. Bisa-bisa akan berbulan-bulan lagi terjadi pemadaman bergilir. Meski hari itu listrik bisa dipulihkan dalam waktu lima jam, nama sudah telanjur hancur.

Orang tahunya PLN itu memang sudah parah. Tidak mungkin Mitsubishi bisa salah. Pasti PLN yang salah. Apalagi, pihak Mitsubishi yang semula sudah setuju untuk meminta maaf secara terbuka ke publik akhirnya menolak. Alasannya, kantor pusatnya di Tokyo tidak setuju. Saya memaklumi alasan itu karena begitu perusahaan itu meminta maaf akan sangat rawan gugatan. Siapa pun yang menggugat, Mistubishi akan langsung kalah. Sudah meminta maaf berarti sudah mengakui berbuat salah. Di mata Mitsubishi barangkali muncul logika ini: sekalian saja biar PLN yang salah.

Di kota Pematang Siantar (Sumatera Utara), masyarakat yang baru saja menikmati hilangnya pemadaman bergilir bertahun-tahun menghujat PLN lagi. Kali ini listrik di kota itu memang padam cukup luas. PLN hanya bisa menerima hujatan itu, meski mati lampu tersebut sama sekali tidak disangka-sangka. Hari itu seseorang yang lagi marah mengamuk membabi-buta. Itu terjadi karena jaringan di rumahnya diputus akibat ketahuan mencuri listrik. Diam-diam dia pergi ke suatu tempat yang vital. Mengamuk dan memutuskan jaringan penting listrik di sana. Polisi memang berhasil menangkap orang tersebut, tapi kekecewaan masyarakat yang listriknya mati tidak terobati.

Di Cianjur Selatan (Jawa Barat), masyarakat juga marah. Hari itu hujan angin luar biasa hebatnya. Disertai petir dan halilintar. Jaringan di Cianjur Selatan putus. Pemulihannya memerlukan waktu lebih dari lima jam.

Kali ini PLN benar-benar salah.

Setelah diperiksa, ternyata jaringan ini terlalu panjang tanpa dipasangi LBS di tengah-tengahnya. Jaringan itu panjangnya 15 kilometer tanpa LBS sama sekali. Seharusnya, setidaknya di tiap 3 kilometer dipasangi LBS. Dengan demikian, kalaupun listrik mati karena bencana alam, perbaikannya akan lebih cepat. Tidak harus membutuhkan waktu lebih dari lima jam seperti itu. Bahwa petugas harus memulihkan jaringan itu sambil mengarungi hujan badai, itu sudah biasa. Tapi, bahwa tidak ada LBS di tengah-tengah jaringan panjang itu memang kesalahan sistem di PLN.

Setelah kejadian itu, PLN di seluruh Indonesia diminta untuk memeriksa di mana saja ada jaringan yang terlalu panjang yang tidak dipasangi LBS. Rasanya tidak perlu dijelaskan apa itu LBS karena begitu banyak peralatan listrik yang memang sulit dijelaskan. Dan tidak perlu. Yang penting listrik jangan mati.

Ternyata memang banyak listrik mati akibat kesalahan sistem PLN seperti itu.

Yang terakhir ini kesalahan saya juga: Waktu saya ke Istana Bogor Jumat lalu, saya menyempatkan diri menemui dan berdialog dengan karyawan PLN di Bogor. Hari sudah malam. Di luar lagi hujan deras. Saat itulah radio panggil petugas PLN bersuara: Lima tiang listrik di lereng Gunung Salak roboh. Saya bertanya, jam berapa ini. Sekitar jam 22.00.

Saya terus mendengarkan dialog di pesawat komunikasi itu. Suaranya agak kurang jelas. Rupanya petugas di sisi sana lagi di tengah-tengah hujan. Dia sudah berusaha untuk bersuara sekeras mungkin, tapi masih kalah dengan suara angin ribut. ''Jurangnya dalam sekali,'' bunyi suara di radio komunikasi itu.

Dari seberang sana terdengar pertanyaan apa yang harus diperbuat. Jiwa saya terbelah. Di satu pihak saya membayangkan alangkah menderitanya masyarakat yang listriknya padam di lereng Gunung Salak itu. Di lain pihak saya bergulat dengan perasaan: Akankah saya memaksa petugas itu memulihkan tiang listrik di bibir jurang yang dalam di tengah kegelapan malam yang berhujan itu? Akankah saya harus mengorbankan jiwa mereka?

Saya tercenung agak lama. Kadang sebuah keputusan begitu sulitnya.

Bahwa PLN dan saya dihujat, baik akibat kesalahan sendiri maupun bukan, tidak bisa dihindari. Tidak ada resep yang lebih baik kecuali terus bekerja keras.

Saya hanya ingat ketika awal-awal membenahi Jawa Pos pada 1982. Waktu itu begitu lemahnya Jawa Pos sehingga orang Surabaya sendiri tidak tahu di mana alamat Jawa Pos di Jalan Kembang Jepun itu.

''Di mana sih Jawa Pos itu?''

''Di depan Bank Karman,'' jawab saya.

Bank Karman. Begitu kecilnya bank itu, tapi masih lebih terkenal daripada Jawa Pos. Maka timbul dendam dalam jiwa saya: saya harus membuat Jawa Pos setidaknya akan menjadi lebih terkenal daripada Bank Karman! Kalau suatu saat ada yang bertanya di mana itu Bank Karman, akan saya jawab dengan gagah berani: di depan Jawa Pos!

Dendam yang sama kini muncul di jiwa saya. Saya harus membuat PLN lebih terkenal daripada Bandara Soekarno Hatta. Dengan demikian, kalau suatu saat ada mati lampu lagi di Bandara Soekarno-Hatta, orang tidak lagi menghujat PLN.

Saya serahkan kepada-Nya mengenai hasilnya. (*)

Dahlan Iskan, Dirut PLN

Posted by:::Knowledge Universe::: at 12:43 AM 0 comments  

STOP PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)

Wednesday, 04 August 2010 22:22

http://www.sppln.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110%3Astop-pemberangusan-serikat-pekerja-pt-pln-persero&catid=44%3Adept-humas&Itemid=61

Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah Organisasi yang sah dan terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP. 385/M/BW/1999 tanggal 13 Oktober 1999 serta telah tercatat pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan No. 22/ V/N/IV/ 2001 tanggal 6 April 2001.

Tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2007 diadakan Musyawarah Besar yang bertempat di Yogyakarta Sdr. Ahmad Daryoko terpilih sebagai Ketua Umum , terpilih secara aklamasi dalam Pemilihan Ketua Umum dengan system Formatur Tunggal untuk Masa Bakti 2007 – 2011 Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat yang berlokasi di Gedung I Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Akhir tahun 2009 DAHLAN ISKAN akan menduduki Jabatan DIRUT PLN pada akhir Tahun 2009 menggantikan FAHMI MOCHTAR ternyata benar. Pada saat itu SP PLN protes keras terhadap rencana Pemerintah yang akan menunjuk DAHLAN ISKAN sebagai DIREKTUR UTAMA PLN, dengan tiga alasan utama, pertama tidak mempunyai kompetensi dibidang sistim ketenagalistrikan, kedua adanya konflik kepentingan karena dia pengusaha IPP (Independence Power Producer) PLTU EMBALUT (KALTIM) 2 X 25 MW yang menjual SETROOMnya ke PLN Wilayah Kalimantan Timur khususnya, ketiga seiring adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan DAHLAN ISKAN dicurigai akan mempercepat pelaksanaan Privatisasi PLN. Akan tetapi DAHLAN ISKAN, berhasil menyakinkan SP PLN bahwa dia telah menjual IPP miliknya berupa PLTU EMBALUT kepihak ketiga, dan masalah Privatisasi PLN adalah domain Pemerintah, dimana menurut dia lebih baik menata Energi Primer terutama meminta kepada Pemerintah tentang Pengadaan Gas bagi PLN.

WAJAH Asli DAHLAN ISKAN mulai muncul ketika dia hadir atas undangan Mahkamah Konstitusi pada akhir Maret 2010 pada persidangan ketiga atas Uji Materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penjelasan DAHLAN ISKAN Selaku DIRUT PLN adalah ungkapan keinginannya yang akan diusulkan kepada Pemerintah agar PLN Luar Jawa dipisah-pisah saja per propinsi atau paling tidak per pulau seperti PLN Sumatera, PLN Kalimantan, PLN Sulawesi dan seterusnya, yang tidak lain selama ini dikenal sebagai UNBUNDLING HORIZONTAL dan Jawa Bali dipisah-pisah secara vertikal yaitu dibentuk anak perusahaan yang mengurusi Pembangkit, Anak Perusahaan yang mengurusi Transmisi, Anak Perusahaan yang mengurusi Distribusi dan Retel/Anak Perusahaan yang mengurusi penjualan/rekening (Unbundling Vertikal). Dalam wacana POWER SECTOR RESTRUCTURING (Kebijakan Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan) dimana akan dilakukan Swastanisasi Kelistrikan Jawa Bali dan penyerahan PLN Luar Jawa ke PEMDA setempat.

Mengingat kesaksian DAHLAN ISKAN tersebut diatas, maka terjadi reaksi keras dari SP PLN yang kemudian berujung pada Pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) yang ditengarai dengan dibuatnya Serikat Pekerja tandingan oleh DAHLAN ISKAN yang kemudian dibuat pula Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara mereka dengan target utama mementahkan LEGAL STANDING SP PLN pada Sidang Mahkamah Konstitusi, terlebih-lebih dengan dimuatnya pada Iklan sejumlah koran terkemuka ditanah air dan tentu saja Jawa Pos miliknya.

Langkah-langkah diatas tentunya makin menguatkan kesan bahwa memang misi utama DAHLAN ISKAN (Sesuai SK Pengangkatannya) adalah dalam rangka melaksanakan restrukturisasi korporat yang berujung pada privatisasi PLN, sesuai pernyataannya pula bahwa akhir September 2010 layanan PLN sudah harus bertaraf International, sehingga pada 2012 IPO PLN akan dimulai, selanjutnya menyambut Statemen Susilo Bambang Yudhoyono pada Koran Kompas bahwa Tahun 2014 subsidi listrik akan dihilangkan.

Pemberangusan terhadap SP PLN semakin menjadi-jadi terutama setelah secara resmi SP PLN menolak kenaikan TDL 2010 dengan alasan bahwa kenaikan TDL saat ini merupakan langkah PROFITISASI (Penyehatan Perusahaan) sebelum langkah PRIVATISASI (Penjualan Asset) dilaksanakan.


Pemberangusan SP PLN dilakukan DAHLAN ISKAN dengan cara-cara membuat SP tandingan, adu domba, memindah-mindahkan Pengurus SP, ancaman PHK serta membuat Surat Edaran ke Unit-Unit PLN bahwa yang diakui hanya SP buatannya, sehingga SP yang lain tidak berhak difasilitasi aktifitasnya.

Melihat tindakan-tindakan Dahlan Iskan dengan ”membabi buta” melakukan intimidasi terhadap Pengurus Serikat Pekerja PT. PLN (Persero), maka SP. PLN mengadukan permasalahan ini ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Kemudian LBH Jakarta sebagai pendamping hukum SP. PLN saat ini melaporkan tindakan Dahlan Iskan (Direktur Utama) PLN (Persero) beserta jajaran managemen PT. PLN ke Mabes Polri dengan Pasal 28 jo. Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat buruh. Karena akan dikahwatirkan tindakan-tindakan yang terjadi terhadap SP PLN yang Ketuanya Sdr. Ir. AHMAD DARYOKO dan mengancam tentang kebebasan berserikat dan juga akan membungkam Serikat Pekerja/ orang yang kritis sehingga dampaknya sangat membahayakan.

Demi adanya perlindungan hukum terhadap Kebebasan berserikat dan melakukan tindakan hukum kepada setiap orang yang menghalangi-halangi atau memberangus terkait dengan kebebasan berserikat/berorganisasi dan menghentikan intimidasi kami meminta :

  1. Pihak Kepolisian dalam hal ini Kabareskrim Mabes Polri ataupun penyidik yang menangani perkara supaya menindaklanjuti dan ataupun memeriksa Laporan/Pengaduan secara Independen dan Cermat;
  2. Memberikan perlindungan hukum terhadap Pelapor dalam hal ini SP. PLN ;
  3. Menghentikan segala bentuk pemberangusan serikat (union busting) dan ataupun intimidasi khususnya di PT. PLN (Persero);
  4. Surat Tanda Bukti Lapor No. Pol : TBL/284/VII/2010/Bareskrim Pelapor Ketua Umum SP PLN (Ir. Daryoko) dengan terlapor DAHLAN ISKAN dkk.

Humas, DPP SP PT PLN (Persero)

Posted by:::Knowledge Universe::: at 6:29 PM 1 comments  

LEMBAR FAKTA PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)

Wednesday, 04 August 2010 22:43
http://www.sppln.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111%3Alembar-fakta-pemberangusan-serikat-pekerja-pt-pln-persero&catid=44%3Adept-humas&Itemid=61

Bahwa Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah Organisasi yang sah dan terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : KEP. 385/M/BW/1999 tanggal 13 Oktober 1999 serta telah tercatat pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor : 22/ V/N/IV/ 2001 tanggal 6 April 2001;

Pusat Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) sejak berdirinya pada 18 Agustus 1999 sampai saat ini di Gedung I Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan anggotanya tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

  1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SP PLN berkedudukan di Gedung I Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
  2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SP PLN berkedudukan di Wilayah Propinsi atau tingkat Unit Wilayah PLN;
  3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SP PLN berkedudukan di Kabupaten/ Kota atau PLN tingkat Cabang;
  4. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) SP PLN berkedudukan ditingkat ranting atau Sub Region.

Pada tanggal 31 Mei 2007 Sdr. Ahmad Daryoko terpilih sebagai Ketua Umum melalui Musyawarah Besar SP PLN pada tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2007 di Yogyakarta, terpilih secara aklamasi dalam Pemilihan Ketua Umum dengan system Formatur Tunggal untuk Masa Bhakti 2007 – 2011, sudah diberitahukan dan diklarifikasi oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan Nomor surat : 4496/ - 1.838, tanggal 05 Nopember 2009, perihal pemberitahuan, dan Nomo : 3164/ - 1.835.3, tanggal 10 Juni 2010, Perihal Klarifikasi Pencatatan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dan Keputusan Mubes No. 11/SK/MUBES/SP-PLN/2007;

Roda Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) berkedudukan di Gedung I Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan masih berjalan sebagaimana mestinya organisasi Serikat Pekerja PLN yang sah sampai sekarang dan masih menjalankan mandat anggota hasil Musyawarah Besar Yogyakarta tahun 2007 salah satunya melakukan Uji materiil/ yudicial review atas UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Pasal. 33 UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan register Perkara Nomor : 149/PUU-VII/2009, tanggal 30 Nopember 2009;

Nama-nama Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SP PLN Periode 2007– 2011 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) No. 025/DPP SP PLN/KEP-ORG/2007, tanggal 22 Juni 2007 dan perubahannya No. 045/DPP SP PLN/KEP-ORG/2009, tanggal 22 Oktober 2009;

Pada tanggal 15 Oktober 2009 telah ada suatu pertemuan/ rapat yang dihadiri oleh Pengurus DPP SP PLN dan DPD SP PLN Seluruh Indonesia dan Ir. Ahmad Daryoko selaku Ketua Umum DPP SP PLN tidak diberikan undangan rapat, bahkan peserta rapat banyak yang protes atas kejadian tersebut dan dalam notulen yang intinya adalah hasil Keputusan Musyawarah Besar SP PLN pada tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2007 di Yogyakarta adalah sah dan Sdr. Ahmad Daryoko masih selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (PERSER) dan ada usulan MUNASLUB yang dilaksanakan oleh DPP SP PLN pada tanggal 4 – 5 Nopember 2009;

Pimpinan Sidang rapat dan/ atau yang mengundang acara rapat tersebut Saudara Iman Kukuh Pribadi dan Herman tanggal 15 Oktober 2009 tidak menyampaikan hasil notulen rapat tersebut kepada Ir. Ahmad Daryoko selaku Ketua Umum yang sah sesuai hasil notulen tersebut, bahkan diketahui yang bersangkutan beserta pengurus lainnya sudah membuat kepanitiaan acara Musyawarah Nasional Luar Biasa tanpa ijin dan persetujuan Ketua Umum yang sah;

Pada tanggal 22 Oktober 2009 Ketua Umum DPP SP PLN yang masih sah sesuai dengan AD/ART masih melekat hak dan kewajibannya untuk menjalankan tugas Organisasi SP PLN memutuskan melakukan perubahan pengurus DPP SP PLN periode 2007 – 2011 dan sudah disampaikan pemberitahuannya kepada Kepala Kantor Suku Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta selatan dan Direktur Utama PT PLN (Persero);

Adanya informasi ataupun kenyataan beberapa orang yang sudah tidak menjadi pengurus DPP SP PLN mempengaruhi dan mengundang DPD SP PLN seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 19 – 20 Nopember 2009 di Kota Medan dan difasilitasi oleh Manajemen PT PLN (PERSERO) hal ini sangat merugikan kepentingan DPP SP PLN yang diketuai Ir. AHMAD DARYOKO dan bahkan suatu pengingkaran amanah organisasi karena tidak sesuai dengan AD/ART SP PLN sebagaimana hasil Musyawarah Besar SP PLN pada tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2007 di Jogjakarta;

Sesuai AD/ ART Organisasi SP PLN acara Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Luar Biasa fungsi dan tugasnya sama, harus memenuhi ketentuan formil dan materiilnya dimana waktu dan tempatnya ditentukan oleh DPP SP PLN, Penanggung Jawab atas acara adalah Ketua Umum SP PLN, bukan oleh sekelompok orang yang mengatas namakan seluruh pengurus DPP SP PLN;

Manajemen PT PLN (PERSERO) tidak mempunyai wewenang dan kompetensi untuk intervensi persoalan Internal Organisasi SP PLN, ataupun memihak menyatakan suatu organisasi Serikat Pekerja dilingkungan perseroan sah atau tidak, yang berwenang untuk melakukan Verifikasi dan pencatatan suatu Organisasi serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Instansi Pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan yaitu Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat;

Sesuai dengan AD/ART organisasi SP PLN Keputusan Musyawarah Besar/ Musyawarah Nasional SP PLN merupakan suatu Keputusan tertinggi Organisasi yang salah satu keputusannya adalah menetapkan dan mengesahkan Ketua Umum SP PLN periode 2007 – 2011 adalah Ir. Ahmad Daryoko, sebagai formatur tungggal untuk menjalankan amanah/ mandat organisasi seperti halnya menolak Unbundling/ Privatisasi PLN dengan melaksanakan Yudicial review / Uji Materiil UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Pasal. 33 ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi RI yang sudah beberapa kali sidang dan saat ini sedang menunggu Jadual Sidang Keputusan;

Direktur Utama PT PLN (PERSERO) tanggal 23 April 2010 telah melakukan Penandatanganan PKB 2010-2012 dengan Saudara RIYO SUPRIYANTO, memberikan segala fasilitas bantuan biaya hanya kepada kegiatan Serikat Pekerja PLN yang Ketuanya RIYO SUPRIYANTO yang menggunakan Logo/Lambang dan Nama yang sama dengan Logo/Lambang dan Nomor Pencatatan atas organisasi SP PLN yang Ketua Umumnya Ir. AHMAD DARYOKO, hal ini membuktikan adanya intervensi Manajemen PT PLN (PERSERO) terhadap masalah internal organisasi SP PLN bahkan ditengarai bertujuan untuk melemahkan Legal Standing/ kedudukan Hukum terhadap AHMAD DARYOKO selaku Pemohon Yudicial Review UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Pasal. 33 ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi RI , sehingga sikap dan tindakan dari Manajemen PT PLN (PERSERO) tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma/ kaedah kepatutan maupun ketentuan perundangan yang berlaku.

Humas, DPP SP PT PLN (Persero)

Posted by:::Knowledge Universe::: at 6:27 PM 0 comments  

Tercekik Tarif Listrik

Liputan 6 - Kamis, 29 Juli
http://id.news.yahoo.com/lptn/20100728/tbs-tercekik-tarif-listrik-02f788c.html

Liputan6.com, Jakarta: Tengoklah Jakarta di waktu malam. Berpendaran disirami terangnya lampu-lampu yang bertebaran di sepanjang jalan. Air mancur, tugu, papan reklame, serta gedung-gedung, tak luput dari penerangan, sehingga memperindah wajah Ibu Kota. Di kota besar seperti Jakarta, listrik menjadi organ vital yang menentukan denyut nadi kehidupan warganya.

Kebutuhan listrik berputar 24 jam tanpa henti. Meningkatnya konsumsi listrik, membuat Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus bekerja ekstra keras. Setiap tahunnya, rata-rata kebutuhan listrik meningkat tujuh persen lebih. Kapasitas listrik nasional sebesar 29.700 megawatt, nyatanya tak mampu mencukupi pertumbuhan konsumsi listrik yang terus merangkak naik.

Tapi, sebagian pelanggan listrik kini harus mulai berhemat jika tak mau tagihan listriknya membengkak. Mulai awal Juli 2010, pemerintah menaikkan tarif dasar listrik atau TDL antara sembilan hingga 20 persen. Sebelumnya, tarif listrik dipatok 600 rupiah per kilowatt-hour atau kWh. Jika mengejar tarif keekonomian, maka TDL harus disesuaikan hingga mencapai Rp 1.500 per kWh.

Kenaikan tarif berlaku bagi pengguna listrik rumah tangga, bisnis maupun pemerintah dengan kapasitas 1.300 dan 2.200 voltampere (VA). Pelanggan dengan kapasitas 450, 900 dan 6.600 VA ke atas, tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini langsung mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Resistensi juga muncul dari kalangan industri, terutama pengusaha kecil dan menengah.

Lihat saja hasil tim Sigi yang merekam aksi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo. Mereka mendesak pemerintah merevisi kenaikan tarif listrik. Bila tidak, dikhawatirkan banyak pengusaha kecil dan menengah yang gulung tikar. Warga yang tak sabar, beramai-ramai turun ke jalan mengecam kebijakan pemerintah menaikkan tarif listrik. Di Jakarta, puluhan pemuda dan mahasiswa berunjuk rasa ke Kantor PLN Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam aksinya, rekening listrik dibakar sebagai simbol kekecewaan kepada pemerintah. Sedangkan di Semarang, Jawa Tengah, demo mahasiswa menolak kenaikan TDL di Kantor DPRD setempat, sempat ricuh. Aksi dorong tak terhindarkan saat pendemo berusaha terobos barikade polisi. Mereka menuntut anggota Dewan menolak kebijakan pemerintah menaikkan TDL.

Tekanan dari berbagai pihak nyatanya cukup manjur, pemerintah pun berpikir ulang. Besaran kenaikan tarif direvisi agar tak memberatkan rakyat. Pekan lalu, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, pemerintah mengambil jalan tengah. Untuk golongan industri, tarif naik maksimal 18 persen dari tagihan sebelumnya. Tujuannya agar ancaman PHK besar-besaran, bisa dihindari.

Sebelumnya, pengusaha berjanji tidak akan menaikkan harga barang ataupun merumahkan karyawan jika besaran tarif listrik direvisi. Meroketnya harga bahan bakar minyak juga mebuat subsidi pemerintah untuk PLN membengkak. Pada 2010, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk subsidi listrik sebesar Rp 55,1 triliun. Kenyataannya, PLN defisit subsidi sebesar Rp 4,8 triliun. Solusinya, tarif dasar listrik naik.

Bagi pengusaha kecil, kebijakan ini mejadi petaka. Jika tak cukup modal, mereka bisa bangkrut. Seperti yang dialami pabrik roti rumahan. Usaha yang dirintis sejak dekade 80-an, kini mengkhawatirkan karena dicekik oleh ketatnya persaingan dan melambungnya harga bahan baku, serta diperparah dengan kenaikan TDL. Maklum, tagihan listrik menyedot 40 persen ongkos produksi.

Jika tidak ingin bangkrut, mereka pun harus menghemat listrik. Usaha layanan jasa juga kena imbasnya. Warung internet yang memakai daya 3.500 watt, misalnya. Dengan omzet per hari Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu, kenaikan TDL terasa amat berat. Kebocoran arus listrik tak bisa dihindari. Sejak 2003, angka susut masih di kisaran 10 persen.

Dari penelusuran tim Sigi, sebanyak 2,5 hingga tiga persen kebocoran itu diakibatkan pencurian listrik atau sambungan ilegal. Kebanyakan dilakukan pelanggan skala rumah tangga. Cara yang lazim digunakan maling listrik, yakni menambah daya ilegal, atau mencantol kabel PLN dengan saklar otomatis atau contactor.

Lemahnya pengawasan membuat pencuri listrik merajalela. Alat yang diperlukan pun mudah didapat. Di salah satu sentra elektronik di Jakarta Pusat, perangkat maling listrik dipajang terang-terangan. Ada meteran, saklar otomatis hingga MCB oplosan. Fungsinya untuk mengatur kapasitas daya listrik yang digunakan. Harga barang-barang tersebut berkisar 200 hingga 700 ribu rupiah.

Apabila peralatan sudah tersedia, praktik mencuri listrik bukan hal sulit. Penggunaan magnet contactor seperti itu paling disukai. Selain praktis, contactor tak gampang dilacak. Contactor biasa dipasang di belakang meteran, agar bunyi saat aliran listrik dimatikan bisa tersamar. Cara lainnya dengan membuka segel, lalu memutar balik angka meteran sesuai besaran yang diinginkan.

Pemutaran dilakukan, beberapa hari sebelum petugas PLN mengecek pemakaian daya tiap bulan. Modus berikutnya, menambah daya secara ilegal dengan MCB oplosan. Tujuannya agar daya yang digunakan dua kali lipat kapasitas maksimal. Sementara, tagihan abonemen yang dibebankan hanya separuhnya. Untuk mengakali instalasi setrum ini, para maling mendapat imbalan jutaan rupiah sekali pasang.

Tahun ini, Jakarta memegang rekor angka pencurian listrik tertinggi. Praktik pencurian seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun, dan tampaknya belum juga bisa diatasi. Gelap gulita, hanya lilin yang jadi penerang aktivitas warga, inilah yang terjadi di beberapa penjuru Ibu Kota, pekan lalu. Aliran listrik tiba-tiba padam, hanya selang dua pekan sejak pemerintah mengumumkan kenaikan tarif dasar listrik.

Tarif naik, ternyata tak berarti pelayanan PLN membaik. Setelah diteliti, ternyata padamnya aliran listrik di sebagian wilayah Ibu Kota disebabkan mesin pengukur arus trafo di pembangkit listrik Muara Karang meledak. Kerusakan trafo berakibat 12 persen pasokan listrik untuk Jakarta, lenyap. Ancaman pemadaman masih akan berlangsung hingga trafo baru terpasang pada Oktober mendatang.

Padamnya listrik menjadi ironi di tengah kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik yang masih menuai kontroversi. Terlebih lagi, jajaran PLN pernah sesumbar tidak akan ada pemadaman listrik setelah tarif listrik dinaikkan. Pihak PLN dinilai gagal menjalankan fungsinya, menyuplai listrik untuk kebutuhan warga.

Tercatat sebanyak 42,1 juta pelanggan PLN, termasuk industri dan rumah tangga, bertambah menjadi 1,06 juta dibanding tahun lalu. Tetapi dari tahun ke tahun, rapor PLN masih saja merah. Pemadaman bergilir belum juga bisa diatasi. Berbagai masalah kronis memang harus dihadapi perusahaan pelat merah ini.

Selain tingginya ongkos produksi listrik yang tidak sebanding dengan harga jual, semrawut pengadaan energi primer dituding menjadi biang keladi. Saat ini, sebagian besar pembangkit listrik PLN masih menggunakan bahan bakar minyak. Inilah yang menyebabkan biaya produksi listrik membengkak.

Idealnya PLN menggunakan batu bara dan gas untuk mengurangi biaya. Namun, harga gas dan batu bara yang lebih tinggi di pasar luar negeri membuatnya makin sulit didapat. Sementara, bahan bakar minyak, harus dibeli dengan harga pasar yang jauh lebih mahal.

Hasilnya, untuk menghasilkan satu kWh listrik saja, butuh biaya sekitar Rp 1.300. Sedangkan tarif yang dibayar pelanggan hanya separuhnya. Kerugian inilah yang ditanggung negara melalui subsidi listrik yang dibebankan pada anggaran negara. Kondisi ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebagai solusi, pelanggan diimbau agar lebih hemat memakai listrik.

Sedangkan di lain pihak, PLN harus menjalankan tugasnya dengan optimal melayani kebutuhan listrik nasional. Bukan malah menjadi pabrik yang menggarap listrik sebagai komoditi. Masyarakat banyak yang menjerit akibat kenaikan TDL.

Lalu apa upaya pemerintah untuk mengatasi pencurian listrik Selain itu, bagaimana tanggapan para pengusaha kecil dan menengah mengenai kenaikan TDL yang mengancam usaha mereka Simak selengkapnya dalam tayangan Sigi 30 Menit edisi Rabu (28/7). Selamat Menyaksikan.(IDS/ANS)

Posted by:::Knowledge Universe::: at 7:45 AM 0 comments  

SP PLN Dukung Kenaikan TDL Pernyataan Daryoko Bukan Refresentasi SP

http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=36615
Kamis, 22 Juli 2010 , 07:37:00

KETERANGAN: Rombongan Serikat Pekerja PLN (Persero) Kalbar, saat memberikan keterangan di Redaksi Pontianak Post, Rabu (21/7). MUJADI/PONTIANAK POST
PONTIANAK – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sarikat Pekerja (SP) PLN Kalimantan Barat menyatakan dukungan sepenuhnya atas kebijakan direksi PT PLN menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Mereka berpandangan bahwa kebijakan tersebut ditempuh sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Hal itu terungkap dalam kunjungan empat perwakilan SP PLN ke dapur redaksi Pontianak Post, Rabu (21/7) petang. Empat perwakilan SP tersebut yakni A Alkhasshani, Sekretaris DPD SP PT PLN Kalimantan Barat Ade Sutaryandi, Ketua DPC SP PT PLN Kota Pontianak Masdar Thomas, dan Kepala Bidang Advokasi DPC SP PLN Pontianak Ishak Hasan. Dalam kunjungan itu mereka mencoba meluruskan pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan bahwa SP menolak kenaikan TDL. Penolakan tersebut disampaikan Ahmad Daryoko yang mengatasnamakan Ketua SP PT PLN Pusat.

“Ahmad Daryoko terhitung 1 Juni 2009 telah memasuki masa purnakarya atau pensiun. Sesuai ketentuan AD/ART, anggota SP adalah karyawan yang masih aktif. Dengan memasuki masa pensiun berarti status keanggotaan gugur dengan sendirinya. Apalagi menjabat ketua umum. AD/ART tidak membenarkan itu,” ungkap Ade Sutaryandi. Dia menambahkan bahwa jabatan ketua umum SP PT PLN Pusat kini diemban Rio Supriyanto. Dengan dukungan mayoritas DPD SP PT PLN dari seluruh Indonesia, dari empat puluh pengurus DPD yang telah terbentuk. Ditegaskan dia bahwa lebih dari 50 persen dukungan mengarah kepada Rio. Yakni sebanyak 36 DPD memberikan dukungan, sementara empat DPD lain tetap mengarah ke Ahmad Daryoko.

Sementara itu, Thomas menyebutkan bahwa kenaikan TDL 10 – 18 persen merupakan kebijakan yang harus dilakukan untuk mengurangi beban susidi. Thomas menyangkal dukungan terhadap kenaikan TDL sebagai bentuk bahwa mereka prokapitalis. Sebab kebijakan kenaikan, dikatakan dia, merupakan keputusan pemerintah yang mendapat persetujuan DPR. Hal yang dilakukan dalam upaya mengurangi beban subsidi keuangan negara. Dia menambahkan bahwa tarif PLN tiap pelanggan hanya Rp650 perkilowattjam (kWH). Sementara, lanjut dia, beban tanggungan jauh melebihi nominal tersebut. Pasalnya semua pembangkit, khusus di Pontianak, diungkapkan dia sepenuhnya menggunakan sumber pembangkit tenaga diesel dengan bahan bakar solar. “Perliter solar kini kisaran harganya Rp8 ribu,” ungkap Thomas. Menurut dia, besaran subsidi dapat tertanggulangi dan biaya listrik menjadi murah ketika menggunakan sumber daya pembangkit gas. Namun pasokan gas yang tidak diperoleh PLN dari pemerintah, maka tetap pembangkit diesel yang mereka pergunakan dalam mengalirkan sumber penerangan ke pelanggan. (stm)

Posted by:::Knowledge Universe::: at 7:23 AM 0 comments  

33 DPD SP PLN Dukung Riyo Polisikan Daryoko

Selasa, 27 Juli 2010 , 19:48:00
http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=68866
JAKARTA – Gerakan Ahmad Daryoko mempolisikan direksi PLN dengan mengatasnamakan Serikat Pekerja PT PLN ditentang 33 DPD SP PT PLN, dari 40 serikat pekerja PLN yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan sebanyak 33 SP PLN dari berbagai daerah itu menyatakan mendukung langkah ketua SP PLN yang sah Riyo Supriyanto untuk mempolisikan balik Ahmad Daryoko terkait dengan pencemaran nama baik Serikat Pekerja PT PLN.

"Kami mendukung penuh langkah SP PLN Pusat untuk mempolisikan balik Ahmad Daryoko. Gerakan mereka penuh nuansa politisnya. Tetapi, mengapa mereka masih mengklaim sebagai Ketua SP PT PLN? sebagai bekas Ketua SP PT PLN, seharusnya dia sudah tahu aturannya," kata Ketua DPD SP PT PLN Sumatera Utara Raidir Sigalinging ketika dihubungi wartawan Indo Pos, Selasa (27/7).

Raidir menyesalkan sikap Daryoko yang masih mengklaim sebagai Ketua SP PLN. Menurut Raidir, Ahmad Daryoko sudah dinonaktifkan dari SP PLN semenjak masa pensiunnya berlaku, yakni per 1 Juni 2009. " Resminya, melalui musyawarah nasional Luar Biasa (Munaslub) SP PLN di Medan pada 19 November 2009, Daryoko sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum SP PT PLN, untuk periode 2009-2014," Raidir menjelaskan.

Pada Munaslub itu, lanjut Raidir, memilih Riyo Supriyanto sebagai Ketua Umum SP PT PLN menggantikan Daryoko. "Riyo terpilih secara aklamasi. Jadi tidak benar, kalau sekarang ada dualisme kepengurusan SP PT PLN seperti dikatakan Daryoko sebelumnya. Itu hanya klaim sepihak Daryoko," kata Raidir menegaskan,.

Lebih lanjut Raidir juga menyesalkan pernyataan Ahmad Daryoko menuding Dirut PLN Dahlan Iskan memberangus Serikat Pekerja PLN .“Statemen Daryoko menurut saya aneh dan ada unsur politik didalam semua ini,” kata Raidir. Meski begitu, Raidir mengaku tak ingin memperkeruh suasana dengan dugaan-dugaan. "Semua orang juga pasti tahu, gerakan Daryoko itu berbau politis,"ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum SP PT.PLN Riyo Supriyanto menambahkan pemberhentian Ahmad Daryoko sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN dengan No.0075.K/472/018/2009 tentang pemberhentian pegawai tanggal 20 April 2009. Dalam surat keputusan tersebut Daryoko diberhentikan dengan hormat terhitung tanggal 31 Mei 2009. “Hal tersebut berdasarkan AD/ART SP PLN, syarat untuk menjadi pengurus SP PLN adalah orang yang masih aktif bekerja di PT PLN, sedangkan status Daryoko sudah pensiun,” tegas Riyo.

Ia juga menyayangkan sikap dan pernyataan Ahmad Daryoko yang menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) 2010 dengan mengataskanamakan SP PT PLN. Dikatakan Riyo, hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan atau mewakili aspirasi dari pegawai PLN dan Organisasi SP PT PLN. “Kemudian pernyataan Daryoko adanya SP tandingan di PT PLN yang dibentuk Direksi PLN adalah bentuk kebohongan publik,” tandas Riyo. Munaslub SP PLN di Medan, kata dia, untuk memilih Ketua Umum SP yang baru telah dilaksanakan 19 Nopember 2009, sedangkan Direksi baru PLN dilantik 23 Oktober 2009.

Menyikapi sikap pensiunan pegawai PLN itu, Riyo kembali menegaskan akan mempolisikan Daryoko ke Bareskrim Mabes Polri. Namun, sampai saat ini ia belum dapat membeberkan persoalan yang akan bawakan ke Mabes Polri itu. “Saat ini kita melalui Tim Advokasi telah mempersiapkannya untuk mempolisikan Daryoko, mengenai waktunya kapan, kami belum bisa menentukan. Yang jelas dalam waktu dekat ini kita ajukan ke Bareskrim,” katanya kepada wartawan.

Sejauh ini, lanjut Riyo yang kini juga menjabat Kepala Bidang Audit khusus Satuan Pengawasan Internal PT PLN mengatakan bahwa SP PT PLN saat ini sedang melakukasn beberapa kegiatan dalam tubuh organisasi PLN. Yakni diantaranya pembentukan lembaga kerjasama atau yang diberi nama perjanjian kerjasama bersama (PKB) dengan PT PLN untuk periode 2010 hingga 2012. “Dan Bifertif tingkat serta pembentukkan Tim Sosialisasi PKB,” tukasnya. (sur/jpnn)

Posted by:::Knowledge Universe::: at 8:03 AM 0 comments  

Dahlan Dilaporkan ke Polisi, Diduga Berupaya Likuidasi Serikat Pekerja PLN

Republika - Senin, 26 Juli
http://id.news.yahoo.com/repu/20100726/tpl-dahlan-dilaporkan-ke-polisi-diduga-b-97b2f71.html

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Serikat Pekerja PT PLN (Persero) berencana melaporkan Direktur Utama (Dirut), Dahlan Iskan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, terkait dengan dugaan upaya menghilangkan organisasi karyawan, Senin (26/7) sekitar pukul 10.00 WIB.

"Dahlan Iskan dan jajaran direksi PT PLN ditenggarai melakukan pemberangusan terhadap Serikat Pekerja (SP-PLN)," kata Pengacara SP-PLN, Maruli Tua Rajagukguk melalui keterangan persnya di Jakarta, Minggu.

Maruli menyebutkan Dirut dan jajaran direksi PT PLN diduga telah melakukan tindakan konkrit untuk menghilangkan serikat karyawan dengan cara menjalankan kebijakan mutasi terhadap pengurus SP-PLN dan mengedarkan surat peringatan kepada pengurus serikat pekerja karena menjalankan kegiatan serikat.

Selain itu, jajaran direksi PT PLN juga terindikasi membentuk Serikat Pekerja tandingan, serta mengkampanyekan dan memberikan ucapan selamat terhadap pelantikan Ketua SP-PLN tandingan berinisial RS melalui media cetak terkemuka.

Maruli mengungkapkan pihaknya akan melaporkan Dahlan Iskan beserta jajaran direksi PT PLN dengan tuduhan Pasal 28 jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. "Ancaman pidananya penjara lima tahun dan atau denda maksimal Rp500 juta," ujar salah satu pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu.

Maruli menyatakan SP-PLN menunjuk LBH Jakarta sebagai pendamping hukum untuk mengadukan para petinggi PT PLN itu.

Posted by:::Knowledge Universe::: at 9:10 PM 1 comments