STOP PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)

Wednesday, 04 August 2010 22:22

http://www.sppln.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110%3Astop-pemberangusan-serikat-pekerja-pt-pln-persero&catid=44%3Adept-humas&Itemid=61

Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah Organisasi yang sah dan terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP. 385/M/BW/1999 tanggal 13 Oktober 1999 serta telah tercatat pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan No. 22/ V/N/IV/ 2001 tanggal 6 April 2001.

Tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2007 diadakan Musyawarah Besar yang bertempat di Yogyakarta Sdr. Ahmad Daryoko terpilih sebagai Ketua Umum , terpilih secara aklamasi dalam Pemilihan Ketua Umum dengan system Formatur Tunggal untuk Masa Bakti 2007 – 2011 Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat yang berlokasi di Gedung I Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Akhir tahun 2009 DAHLAN ISKAN akan menduduki Jabatan DIRUT PLN pada akhir Tahun 2009 menggantikan FAHMI MOCHTAR ternyata benar. Pada saat itu SP PLN protes keras terhadap rencana Pemerintah yang akan menunjuk DAHLAN ISKAN sebagai DIREKTUR UTAMA PLN, dengan tiga alasan utama, pertama tidak mempunyai kompetensi dibidang sistim ketenagalistrikan, kedua adanya konflik kepentingan karena dia pengusaha IPP (Independence Power Producer) PLTU EMBALUT (KALTIM) 2 X 25 MW yang menjual SETROOMnya ke PLN Wilayah Kalimantan Timur khususnya, ketiga seiring adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan DAHLAN ISKAN dicurigai akan mempercepat pelaksanaan Privatisasi PLN. Akan tetapi DAHLAN ISKAN, berhasil menyakinkan SP PLN bahwa dia telah menjual IPP miliknya berupa PLTU EMBALUT kepihak ketiga, dan masalah Privatisasi PLN adalah domain Pemerintah, dimana menurut dia lebih baik menata Energi Primer terutama meminta kepada Pemerintah tentang Pengadaan Gas bagi PLN.

WAJAH Asli DAHLAN ISKAN mulai muncul ketika dia hadir atas undangan Mahkamah Konstitusi pada akhir Maret 2010 pada persidangan ketiga atas Uji Materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penjelasan DAHLAN ISKAN Selaku DIRUT PLN adalah ungkapan keinginannya yang akan diusulkan kepada Pemerintah agar PLN Luar Jawa dipisah-pisah saja per propinsi atau paling tidak per pulau seperti PLN Sumatera, PLN Kalimantan, PLN Sulawesi dan seterusnya, yang tidak lain selama ini dikenal sebagai UNBUNDLING HORIZONTAL dan Jawa Bali dipisah-pisah secara vertikal yaitu dibentuk anak perusahaan yang mengurusi Pembangkit, Anak Perusahaan yang mengurusi Transmisi, Anak Perusahaan yang mengurusi Distribusi dan Retel/Anak Perusahaan yang mengurusi penjualan/rekening (Unbundling Vertikal). Dalam wacana POWER SECTOR RESTRUCTURING (Kebijakan Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan) dimana akan dilakukan Swastanisasi Kelistrikan Jawa Bali dan penyerahan PLN Luar Jawa ke PEMDA setempat.

Mengingat kesaksian DAHLAN ISKAN tersebut diatas, maka terjadi reaksi keras dari SP PLN yang kemudian berujung pada Pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) yang ditengarai dengan dibuatnya Serikat Pekerja tandingan oleh DAHLAN ISKAN yang kemudian dibuat pula Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara mereka dengan target utama mementahkan LEGAL STANDING SP PLN pada Sidang Mahkamah Konstitusi, terlebih-lebih dengan dimuatnya pada Iklan sejumlah koran terkemuka ditanah air dan tentu saja Jawa Pos miliknya.

Langkah-langkah diatas tentunya makin menguatkan kesan bahwa memang misi utama DAHLAN ISKAN (Sesuai SK Pengangkatannya) adalah dalam rangka melaksanakan restrukturisasi korporat yang berujung pada privatisasi PLN, sesuai pernyataannya pula bahwa akhir September 2010 layanan PLN sudah harus bertaraf International, sehingga pada 2012 IPO PLN akan dimulai, selanjutnya menyambut Statemen Susilo Bambang Yudhoyono pada Koran Kompas bahwa Tahun 2014 subsidi listrik akan dihilangkan.

Pemberangusan terhadap SP PLN semakin menjadi-jadi terutama setelah secara resmi SP PLN menolak kenaikan TDL 2010 dengan alasan bahwa kenaikan TDL saat ini merupakan langkah PROFITISASI (Penyehatan Perusahaan) sebelum langkah PRIVATISASI (Penjualan Asset) dilaksanakan.


Pemberangusan SP PLN dilakukan DAHLAN ISKAN dengan cara-cara membuat SP tandingan, adu domba, memindah-mindahkan Pengurus SP, ancaman PHK serta membuat Surat Edaran ke Unit-Unit PLN bahwa yang diakui hanya SP buatannya, sehingga SP yang lain tidak berhak difasilitasi aktifitasnya.

Melihat tindakan-tindakan Dahlan Iskan dengan ”membabi buta” melakukan intimidasi terhadap Pengurus Serikat Pekerja PT. PLN (Persero), maka SP. PLN mengadukan permasalahan ini ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Kemudian LBH Jakarta sebagai pendamping hukum SP. PLN saat ini melaporkan tindakan Dahlan Iskan (Direktur Utama) PLN (Persero) beserta jajaran managemen PT. PLN ke Mabes Polri dengan Pasal 28 jo. Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat buruh. Karena akan dikahwatirkan tindakan-tindakan yang terjadi terhadap SP PLN yang Ketuanya Sdr. Ir. AHMAD DARYOKO dan mengancam tentang kebebasan berserikat dan juga akan membungkam Serikat Pekerja/ orang yang kritis sehingga dampaknya sangat membahayakan.

Demi adanya perlindungan hukum terhadap Kebebasan berserikat dan melakukan tindakan hukum kepada setiap orang yang menghalangi-halangi atau memberangus terkait dengan kebebasan berserikat/berorganisasi dan menghentikan intimidasi kami meminta :

  1. Pihak Kepolisian dalam hal ini Kabareskrim Mabes Polri ataupun penyidik yang menangani perkara supaya menindaklanjuti dan ataupun memeriksa Laporan/Pengaduan secara Independen dan Cermat;
  2. Memberikan perlindungan hukum terhadap Pelapor dalam hal ini SP. PLN ;
  3. Menghentikan segala bentuk pemberangusan serikat (union busting) dan ataupun intimidasi khususnya di PT. PLN (Persero);
  4. Surat Tanda Bukti Lapor No. Pol : TBL/284/VII/2010/Bareskrim Pelapor Ketua Umum SP PLN (Ir. Daryoko) dengan terlapor DAHLAN ISKAN dkk.

Humas, DPP SP PT PLN (Persero)

Posted by:::Knowledge Universe::: at 6:29 PM  

1 comments:

myblog said... February 28, 2012 at 7:01 AM  

YG HARUS DI STOP TUH PERBUDAKAN DI ERA MODERN...
LIHAT TUH TUKANG CATAT LISTRIK SDH OUTSORCHING DI GENCET POTONG GAJI KLO SLAH, DI TAMBAH SABTU MINGGU TIDAK DIHITUNG LEMBUR,KRJ 30 HR FULL, DI SURUH NYATET KWH PABRIK YG JELAS2 ITU KERJAAN PEGAWAI..

PUTUSAN MK FEB 12 "OUTSORCHING TDK SESUAI UUD 45"

Post a Comment