::Serikat Pekerja PJB::

Dahlan Iskan: Risiko Dihujat

2010-08-19T00:43:00.000-07:00

http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=149326
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=5017275
Rabu, 18 Agustus 2010

Dahlan Iskan: Risiko Dihujat

Listrik di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, padam. Heboh. Ribuan penumpang ngomel, marah, dan menghujat. Terutama menghujat PLN. Dan juga tentu menghujat saya. Apalagi, mati listrik itu terjadi pada waktu puncak-puncaknya: menjelang jam penerbangan pertama, di hari Jumat yang lebih ramai daripada hari apa pun, dan menjelang bulan puasa ketika banyak orang akan melakukan perjalanan suci berbakti kepada orang tua, termasuk ke kuburan mereka.

Nama PLN yang selama ini sudah buruk itu hancur lebur di Bandara Soekarno-Hatta pagi itu. Bahkan, hancur di mata seluruh bangsa Indonesia. Sebuah headline surat kabar yang memang biasa mengkritik PLN menulis: Byar-pet telah memalukan bangsa!

Sungguh masuk akal bila hari itu tidak ada satu pun orang yang berpikir bahwa mati lampu di bandara tersebut bukan kesalahan PLN. Masuk akal juga kalau tidak ada yang berpikir bahwa bisa saja instalasi listrik di dalam bandara itulah yang mengalami gangguan. Bahkan aneh sekali. Mengapa UPS yang mestinya otomatis mengambil alih daya listrik secara darurat itu tidak berfungsi.

Begitulah hukum alam. Seorang koruptor yang istrinya dua dan rumahnya mewah akan kelihatan lebih jahat daripada seorang koruptor yang lebih besar, tapi istrinya satu dan rumahnya biasa saja karena berhasil menyimpan uangnya di luar negeri yang tidak ketahuan siapa pun.

Ada cerita lainnya: kontraktor Jepang, Mitsubishi, mengerjakan pemborongan pembaruan pembangkit listrik di Muara Karang, Jakarta. Alat beratnya menghantam instalasi listrik dan membuat sebagian kawasan Jakarta padam. Hari itu nama PLN juga babak belur. Masyarakat Jakarta sudah trauma. Bisa-bisa akan berbulan-bulan lagi terjadi pemadaman bergilir. Meski hari itu listrik bisa dipulihkan dalam waktu lima jam, nama sudah telanjur hancur.

Orang tahunya PLN itu memang sudah parah. Tidak mungkin Mitsubishi bisa salah. Pasti PLN yang salah. Apalagi, pihak Mitsubishi yang semula sudah setuju untuk meminta maaf secara terbuka ke publik akhirnya menolak. Alasannya, kantor pusatnya di Tokyo tidak setuju. Saya memaklumi alasan itu karena begitu perusahaan itu meminta maaf akan sangat rawan gugatan. Siapa pun yang menggugat, Mistubishi akan langsung kalah. Sudah meminta maaf berarti sudah mengakui berbuat salah. Di mata Mitsubishi barangkali muncul logika ini: sekalian saja biar PLN yang salah.

Di kota Pematang Siantar (Sumatera Utara), masyarakat yang baru saja menikmati hilangnya pemadaman bergilir bertahun-tahun menghujat PLN lagi. Kali ini listrik di kota itu memang padam cukup luas. PLN hanya bisa menerima hujatan itu, meski mati lampu tersebut sama sekali tidak disangka-sangka. Hari itu seseorang yang lagi marah mengamuk membabi-buta. Itu terjadi karena jaringan di rumahnya diputus akibat ketahuan mencuri listrik. Diam-diam dia pergi ke suatu tempat yang vital. Mengamuk dan memutuskan jaringan penting listrik di sana. Polisi memang berhasil menangkap orang tersebut, tapi kekecewaan masyarakat yang listriknya mati tidak terobati.

Di Cianjur Selatan (Jawa Barat), masyarakat juga marah. Hari itu hujan angin luar biasa hebatnya. Disertai petir dan halilintar. Jaringan di Cianjur Selatan putus. Pemulihannya memerlukan waktu lebih dari lima jam.

Kali ini PLN benar-benar salah.

Setelah diperiksa, ternyata jaringan ini terlalu panjang tanpa dipasangi LBS di tengah-tengahnya. Jaringan itu panjangnya 15 kilometer tanpa LBS sama sekali. Seharusnya, setidaknya di tiap 3 kilometer dipasangi LBS. Dengan demikian, kalaupun listrik mati karena bencana alam, perbaikannya akan lebih cepat. Tidak harus membutuhkan waktu lebih dari lima jam seperti itu. Bahwa petugas harus memulihkan jaringan itu sambil mengarungi hujan badai, itu sudah biasa. Tapi, bahwa tidak ada LBS di tengah-tengah jaringan panjang itu memang kesalahan sistem di PLN.

Setelah kejadian itu, PLN di seluruh Indonesia diminta untuk memeriksa di mana saja ada jaringan yang terlalu panjang yang tidak dipasangi LBS. Rasanya tidak perlu dijelaskan apa itu LBS karena begitu banyak peralatan listrik yang memang sulit dijelaskan. Dan tidak perlu. Yang penting listrik jangan mati.

Ternyata memang banyak listrik mati akibat kesalahan sistem PLN seperti itu.

Yang terakhir ini kesalahan saya juga: Waktu saya ke Istana Bogor Jumat lalu, saya menyempatkan diri menemui dan berdialog dengan karyawan PLN di Bogor. Hari sudah malam. Di luar lagi hujan deras. Saat itulah radio panggil petugas PLN bersuara: Lima tiang listrik di lereng Gunung Salak roboh. Saya bertanya, jam berapa ini. Sekitar jam 22.00.

Saya terus mendengarkan dialog di pesawat komunikasi itu. Suaranya agak kurang jelas. Rupanya petugas di sisi sana lagi di tengah-tengah hujan. Dia sudah berusaha untuk bersuara sekeras mungkin, tapi masih kalah dengan suara angin ribut. ''Jurangnya dalam sekali,'' bunyi suara di radio komunikasi itu.

Dari seberang sana terdengar pertanyaan apa yang harus diperbuat. Jiwa saya terbelah. Di satu pihak saya membayangkan alangkah menderitanya masyarakat yang listriknya padam di lereng Gunung Salak itu. Di lain pihak saya bergulat dengan perasaan: Akankah saya memaksa petugas itu memulihkan tiang listrik di bibir jurang yang dalam di tengah kegelapan malam yang berhujan itu? Akankah saya harus mengorbankan jiwa mereka?

Saya tercenung agak lama. Kadang sebuah keputusan begitu sulitnya.

Bahwa PLN dan saya dihujat, baik akibat kesalahan sendiri maupun bukan, tidak bisa dihindari. Tidak ada resep yang lebih baik kecuali terus bekerja keras.

Saya hanya ingat ketika awal-awal membenahi Jawa Pos pada 1982. Waktu itu begitu lemahnya Jawa Pos sehingga orang Surabaya sendiri tidak tahu di mana alamat Jawa Pos di Jalan Kembang Jepun itu.

''Di mana sih Jawa Pos itu?''

''Di depan Bank Karman,'' jawab saya.

Bank Karman. Begitu kecilnya bank itu, tapi masih lebih terkenal daripada Jawa Pos. Maka timbul dendam dalam jiwa saya: saya harus membuat Jawa Pos setidaknya akan menjadi lebih terkenal daripada Bank Karman! Kalau suatu saat ada yang bertanya di mana itu Bank Karman, akan saya jawab dengan gagah berani: di depan Jawa Pos!

Dendam yang sama kini muncul di jiwa saya. Saya harus membuat PLN lebih terkenal daripada Bandara Soekarno Hatta. Dengan demikian, kalau suatu saat ada mati lampu lagi di Bandara Soekarno-Hatta, orang tidak lagi menghujat PLN.

Saya serahkan kepada-Nya mengenai hasilnya. (*)

Dahlan Iskan, Dirut PLN

STOP PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)

2010-08-04T18:29:00.000-07:00

Wednesday, 04 August 2010 22:22

http://www.sppln.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110%3Astop-pemberangusan-serikat-pekerja-pt-pln-persero&catid=44%3Adept-humas&Itemid=61

Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah Organisasi yang sah dan terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP. 385/M/BW/1999 tanggal 13 Oktober 1999 serta telah tercatat pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan No. 22/ V/N/IV/ 2001 tanggal 6 April 2001.

Tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2007 diadakan Musyawarah Besar yang bertempat di Yogyakarta Sdr. Ahmad Daryoko terpilih sebagai Ketua Umum , terpilih secara aklamasi dalam Pemilihan Ketua Umum dengan system Formatur Tunggal untuk Masa Bakti 2007 – 2011 Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat yang berlokasi di Gedung I Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Akhir tahun 2009 DAHLAN ISKAN akan menduduki Jabatan DIRUT PLN pada akhir Tahun 2009 menggantikan FAHMI MOCHTAR ternyata benar. Pada saat itu SP PLN protes keras terhadap rencana Pemerintah yang akan menunjuk DAHLAN ISKAN sebagai DIREKTUR UTAMA PLN, dengan tiga alasan utama, pertama tidak mempunyai kompetensi dibidang sistim ketenagalistrikan, kedua adanya konflik kepentingan karena dia pengusaha IPP (Independence Power Producer) PLTU EMBALUT (KALTIM) 2 X 25 MW yang menjual SETROOMnya ke PLN Wilayah Kalimantan Timur khususnya, ketiga seiring adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan DAHLAN ISKAN dicurigai akan mempercepat pelaksanaan Privatisasi PLN. Akan tetapi DAHLAN ISKAN, berhasil menyakinkan SP PLN bahwa dia telah menjual IPP miliknya berupa PLTU EMBALUT kepihak ketiga, dan masalah Privatisasi PLN adalah domain Pemerintah, dimana menurut dia lebih baik menata Energi Primer terutama meminta kepada Pemerintah tentang Pengadaan Gas bagi PLN.

WAJAH Asli DAHLAN ISKAN mulai muncul ketika dia hadir atas undangan Mahkamah Konstitusi pada akhir Maret 2010 pada persidangan ketiga atas Uji Materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penjelasan DAHLAN ISKAN Selaku DIRUT PLN adalah ungkapan keinginannya yang akan diusulkan kepada Pemerintah agar PLN Luar Jawa dipisah-pisah saja per propinsi atau paling tidak per pulau seperti PLN Sumatera, PLN Kalimantan, PLN Sulawesi dan seterusnya, yang tidak lain selama ini dikenal sebagai UNBUNDLING HORIZONTAL dan Jawa Bali dipisah-pisah secara vertikal yaitu dibentuk anak perusahaan yang mengurusi Pembangkit, Anak Perusahaan yang mengurusi Transmisi, Anak Perusahaan yang mengurusi Distribusi dan Retel/Anak Perusahaan yang mengurusi penjualan/rekening (Unbundling Vertikal). Dalam wacana POWER SECTOR RESTRUCTURING (Kebijakan Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan) dimana akan dilakukan Swastanisasi Kelistrikan Jawa Bali dan penyerahan PLN Luar Jawa ke PEMDA setempat.

Mengingat kesaksian DAHLAN ISKAN tersebut diatas, maka terjadi reaksi keras dari SP PLN yang kemudian berujung pada Pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) yang ditengarai dengan dibuatnya Serikat Pekerja tandingan oleh DAHLAN ISKAN yang kemudian dibuat pula Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara mereka dengan target utama mementahkan LEGAL STANDING SP PLN pada Sidang Mahkamah Konstitusi, terlebih-lebih dengan dimuatnya pada Iklan sejumlah koran terkemuka ditanah air dan tentu saja Jawa Pos miliknya.

Langkah-langkah diatas tentunya makin menguatkan kesan bahwa memang misi utama DAHLAN ISKAN (Sesuai SK Pengangkatannya) adalah dalam rangka melaksanakan restrukturisasi korporat yang berujung pada privatisasi PLN, sesuai pernyataannya pula bahwa akhir September 2010 layanan PLN sudah harus bertaraf International, sehingga pada 2012 IPO PLN akan dimulai, selanjutnya menyambut Statemen Susilo Bambang Yudhoyono pada Koran Kompas bahwa Tahun 2014 subsidi listrik akan dihilangkan.

Pemberangusan terhadap SP PLN semakin menjadi-jadi terutama setelah secara resmi SP PLN menolak kenaikan TDL 2010 dengan alasan bahwa kenaikan TDL saat ini merupakan langkah PROFITISASI (Penyehatan Perusahaan) sebelum langkah PRIVATISASI (Penjualan Asset) dilaksanakan.

Pemberangusan SP PLN dilakukan DAHLAN ISKAN dengan cara-cara membuat SP tandingan, adu domba, memindah-mindahkan Pengurus SP, ancaman PHK serta membuat Surat Edaran ke Unit-Unit PLN bahwa yang diakui hanya SP buatannya, sehingga SP yang lain tidak berhak difasilitasi aktifitasnya.

Melihat tindakan-tindakan Dahlan Iskan dengan ”membabi buta” melakukan intimidasi terhadap Pengurus Serikat Pekerja PT. PLN (Persero), maka SP. PLN mengadukan permasalahan ini ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Kemudian LBH Jakarta sebagai pendamping hukum SP. PLN saat ini melaporkan tindakan Dahlan Iskan (Direktur Utama) PLN (Persero) beserta jajaran managemen PT. PLN ke Mabes Polri dengan Pasal 28 jo. Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat buruh. Karena akan dikahwatirkan tindakan-tindakan yang terjadi terhadap SP PLN yang Ketuanya Sdr. Ir. AHMAD DARYOKO dan mengancam tentang kebebasan berserikat dan juga akan membungkam Serikat Pekerja/ orang yang kritis sehingga dampaknya sangat membahayakan.

Demi adanya perlindungan hukum terhadap Kebebasan berserikat dan melakukan tindakan hukum kepada setiap orang yang menghalangi-halangi atau memberangus terkait dengan kebebasan berserikat/berorganisasi dan menghentikan intimidasi kami meminta :

Pihak Kepolisian dalam hal ini Kabareskrim Mabes Polri ataupun penyidik yang menangani perkara supaya menindaklanjuti dan ataupun memeriksa Laporan/Pengaduan secara Independen dan Cermat;
Memberikan perlindungan hukum terhadap Pelapor dalam hal ini SP. PLN ;
Menghentikan segala bentuk pemberangusan serikat (union busting) dan ataupun intimidasi khususnya di PT. PLN (Persero);
Surat Tanda Bukti Lapor No. Pol : TBL/284/VII/2010/Bareskrim Pelapor Ketua Umum SP PLN (Ir. Daryoko) dengan terlapor DAHLAN ISKAN dkk.

Humas, DPP SP PT PLN (Persero)

LEMBAR FAKTA PEMBERANGUSAN SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)

2010-08-04T18:27:00.000-07:00

Wednesday, 04 August 2010 22:43
http://www.sppln.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111%3Alembar-fakta-pemberangusan-serikat-pekerja-pt-pln-persero&catid=44%3Adept-humas&Itemid=61

Bahwa Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah Organisasi yang sah dan terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : KEP. 385/M/BW/1999 tanggal 13 Oktober 1999 serta telah tercatat pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor : 22/ V/N/IV/ 2001 tanggal 6 April 2001;

Pusat Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) sejak berdirinya pada 18 Agustus 1999 sampai saat ini di Gedung I Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan anggotanya tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SP PLN berkedudukan di Gedung I Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SP PLN berkedudukan di Wilayah Propinsi atau tingkat Unit Wilayah PLN;
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SP PLN berkedudukan di Kabupaten/ Kota atau PLN tingkat Cabang;
Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) SP PLN berkedudukan ditingkat ranting atau Sub Region.

Pada tanggal 31 Mei 2007 Sdr. Ahmad Daryoko terpilih sebagai Ketua Umum melalui Musyawarah Besar SP PLN pada tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2007 di Yogyakarta, terpilih secara aklamasi dalam Pemilihan Ketua Umum dengan system Formatur Tunggal untuk Masa Bhakti 2007 – 2011, sudah diberitahukan dan diklarifikasi oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan Nomor surat : 4496/ - 1.838, tanggal 05 Nopember 2009, perihal pemberitahuan, dan Nomo : 3164/ - 1.835.3, tanggal 10 Juni 2010, Perihal Klarifikasi Pencatatan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dan Keputusan Mubes No. 11/SK/MUBES/SP-PLN/2007;

Roda Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) berkedudukan di Gedung I Lantai 3 PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan masih berjalan sebagaimana mestinya organisasi Serikat Pekerja PLN yang sah sampai sekarang dan masih menjalankan mandat anggota hasil Musyawarah Besar Yogyakarta tahun 2007 salah satunya melakukan Uji materiil/ yudicial review atas UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Pasal. 33 UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan register Perkara Nomor : 149/PUU-VII/2009, tanggal 30 Nopember 2009;

Nama-nama Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SP PLN Periode 2007– 2011 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) No. 025/DPP SP PLN/KEP-ORG/2007, tanggal 22 Juni 2007 dan perubahannya No. 045/DPP SP PLN/KEP-ORG/2009, tanggal 22 Oktober 2009;

Pada tanggal 15 Oktober 2009 telah ada suatu pertemuan/ rapat yang dihadiri oleh Pengurus DPP SP PLN dan DPD SP PLN Seluruh Indonesia dan Ir. Ahmad Daryoko selaku Ketua Umum DPP SP PLN tidak diberikan undangan rapat, bahkan peserta rapat banyak yang protes atas kejadian tersebut dan dalam notulen yang intinya adalah hasil Keputusan Musyawarah Besar SP PLN pada tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2007 di Yogyakarta adalah sah dan Sdr. Ahmad Daryoko masih selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (PERSER) dan ada usulan MUNASLUB yang dilaksanakan oleh DPP SP PLN pada tanggal 4 – 5 Nopember 2009;

Pimpinan Sidang rapat dan/ atau yang mengundang acara rapat tersebut Saudara Iman Kukuh Pribadi dan Herman tanggal 15 Oktober 2009 tidak menyampaikan hasil notulen rapat tersebut kepada Ir. Ahmad Daryoko selaku Ketua Umum yang sah sesuai hasil notulen tersebut, bahkan diketahui yang bersangkutan beserta pengurus lainnya sudah membuat kepanitiaan acara Musyawarah Nasional Luar Biasa tanpa ijin dan persetujuan Ketua Umum yang sah;

Pada tanggal 22 Oktober 2009 Ketua Umum DPP SP PLN yang masih sah sesuai dengan AD/ART masih melekat hak dan kewajibannya untuk menjalankan tugas Organisasi SP PLN memutuskan melakukan perubahan pengurus DPP SP PLN periode 2007 – 2011 dan sudah disampaikan pemberitahuannya kepada Kepala Kantor Suku Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta selatan dan Direktur Utama PT PLN (Persero);

Adanya informasi ataupun kenyataan beberapa orang yang sudah tidak menjadi pengurus DPP SP PLN mempengaruhi dan mengundang DPD SP PLN seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 19 – 20 Nopember 2009 di Kota Medan dan difasilitasi oleh Manajemen PT PLN (PERSERO) hal ini sangat merugikan kepentingan DPP SP PLN yang diketuai Ir. AHMAD DARYOKO dan bahkan suatu pengingkaran amanah organisasi karena tidak sesuai dengan AD/ART SP PLN sebagaimana hasil Musyawarah Besar SP PLN pada tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2007 di Jogjakarta;

Sesuai AD/ ART Organisasi SP PLN acara Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Luar Biasa fungsi dan tugasnya sama, harus memenuhi ketentuan formil dan materiilnya dimana waktu dan tempatnya ditentukan oleh DPP SP PLN, Penanggung Jawab atas acara adalah Ketua Umum SP PLN, bukan oleh sekelompok orang yang mengatas namakan seluruh pengurus DPP SP PLN;

Manajemen PT PLN (PERSERO) tidak mempunyai wewenang dan kompetensi untuk intervensi persoalan Internal Organisasi SP PLN, ataupun memihak menyatakan suatu organisasi Serikat Pekerja dilingkungan perseroan sah atau tidak, yang berwenang untuk melakukan Verifikasi dan pencatatan suatu Organisasi serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Instansi Pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan yaitu Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat;

Sesuai dengan AD/ART organisasi SP PLN Keputusan Musyawarah Besar/ Musyawarah Nasional SP PLN merupakan suatu Keputusan tertinggi Organisasi yang salah satu keputusannya adalah menetapkan dan mengesahkan Ketua Umum SP PLN periode 2007 – 2011 adalah Ir. Ahmad Daryoko, sebagai formatur tungggal untuk menjalankan amanah/ mandat organisasi seperti halnya menolak Unbundling/ Privatisasi PLN dengan melaksanakan Yudicial review / Uji Materiil UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Pasal. 33 ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi RI yang sudah beberapa kali sidang dan saat ini sedang menunggu Jadual Sidang Keputusan;

Direktur Utama PT PLN (PERSERO) tanggal 23 April 2010 telah melakukan Penandatanganan PKB 2010-2012 dengan Saudara RIYO SUPRIYANTO, memberikan segala fasilitas bantuan biaya hanya kepada kegiatan Serikat Pekerja PLN yang Ketuanya RIYO SUPRIYANTO yang menggunakan Logo/Lambang dan Nama yang sama dengan Logo/Lambang dan Nomor Pencatatan atas organisasi SP PLN yang Ketua Umumnya Ir. AHMAD DARYOKO, hal ini membuktikan adanya intervensi Manajemen PT PLN (PERSERO) terhadap masalah internal organisasi SP PLN bahkan ditengarai bertujuan untuk melemahkan Legal Standing/ kedudukan Hukum terhadap AHMAD DARYOKO selaku Pemohon Yudicial Review UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Pasal. 33 ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi RI , sehingga sikap dan tindakan dari Manajemen PT PLN (PERSERO) tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma/ kaedah kepatutan maupun ketentuan perundangan yang berlaku.

Humas, DPP SP PT PLN (Persero)

Tercekik Tarif Listrik

2010-07-29T07:45:00.001-07:00

Liputan 6 - Kamis, 29 Juli
http://id.news.yahoo.com/lptn/20100728/tbs-tercekik-tarif-listrik-02f788c.html

Liputan6.com, Jakarta: Tengoklah Jakarta di waktu malam. Berpendaran disirami terangnya lampu-lampu yang bertebaran di sepanjang jalan. Air mancur, tugu, papan reklame, serta gedung-gedung, tak luput dari penerangan, sehingga memperindah wajah Ibu Kota. Di kota besar seperti Jakarta, listrik menjadi organ vital yang menentukan denyut nadi kehidupan warganya.

Kebutuhan listrik berputar 24 jam tanpa henti. Meningkatnya konsumsi listrik, membuat Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus bekerja ekstra keras. Setiap tahunnya, rata-rata kebutuhan listrik meningkat tujuh persen lebih. Kapasitas listrik nasional sebesar 29.700 megawatt, nyatanya tak mampu mencukupi pertumbuhan konsumsi listrik yang terus merangkak naik.

Tapi, sebagian pelanggan listrik kini harus mulai berhemat jika tak mau tagihan listriknya membengkak. Mulai awal Juli 2010, pemerintah menaikkan tarif dasar listrik atau TDL antara sembilan hingga 20 persen. Sebelumnya, tarif listrik dipatok 600 rupiah per kilowatt-hour atau kWh. Jika mengejar tarif keekonomian, maka TDL harus disesuaikan hingga mencapai Rp 1.500 per kWh.

Kenaikan tarif berlaku bagi pengguna listrik rumah tangga, bisnis maupun pemerintah dengan kapasitas 1.300 dan 2.200 voltampere (VA). Pelanggan dengan kapasitas 450, 900 dan 6.600 VA ke atas, tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini langsung mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Resistensi juga muncul dari kalangan industri, terutama pengusaha kecil dan menengah.

Lihat saja hasil tim Sigi yang merekam aksi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo. Mereka mendesak pemerintah merevisi kenaikan tarif listrik. Bila tidak, dikhawatirkan banyak pengusaha kecil dan menengah yang gulung tikar. Warga yang tak sabar, beramai-ramai turun ke jalan mengecam kebijakan pemerintah menaikkan tarif listrik. Di Jakarta, puluhan pemuda dan mahasiswa berunjuk rasa ke Kantor PLN Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam aksinya, rekening listrik dibakar sebagai simbol kekecewaan kepada pemerintah. Sedangkan di Semarang, Jawa Tengah, demo mahasiswa menolak kenaikan TDL di Kantor DPRD setempat, sempat ricuh. Aksi dorong tak terhindarkan saat pendemo berusaha terobos barikade polisi. Mereka menuntut anggota Dewan menolak kebijakan pemerintah menaikkan TDL.

Tekanan dari berbagai pihak nyatanya cukup manjur, pemerintah pun berpikir ulang. Besaran kenaikan tarif direvisi agar tak memberatkan rakyat. Pekan lalu, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, pemerintah mengambil jalan tengah. Untuk golongan industri, tarif naik maksimal 18 persen dari tagihan sebelumnya. Tujuannya agar ancaman PHK besar-besaran, bisa dihindari.

Sebelumnya, pengusaha berjanji tidak akan menaikkan harga barang ataupun merumahkan karyawan jika besaran tarif listrik direvisi. Meroketnya harga bahan bakar minyak juga mebuat subsidi pemerintah untuk PLN membengkak. Pada 2010, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk subsidi listrik sebesar Rp 55,1 triliun. Kenyataannya, PLN defisit subsidi sebesar Rp 4,8 triliun. Solusinya, tarif dasar listrik naik.

Bagi pengusaha kecil, kebijakan ini mejadi petaka. Jika tak cukup modal, mereka bisa bangkrut. Seperti yang dialami pabrik roti rumahan. Usaha yang dirintis sejak dekade 80-an, kini mengkhawatirkan karena dicekik oleh ketatnya persaingan dan melambungnya harga bahan baku, serta diperparah dengan kenaikan TDL. Maklum, tagihan listrik menyedot 40 persen ongkos produksi.

Jika tidak ingin bangkrut, mereka pun harus menghemat listrik. Usaha layanan jasa juga kena imbasnya. Warung internet yang memakai daya 3.500 watt, misalnya. Dengan omzet per hari Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu, kenaikan TDL terasa amat berat. Kebocoran arus listrik tak bisa dihindari. Sejak 2003, angka susut masih di kisaran 10 persen.

Dari penelusuran tim Sigi, sebanyak 2,5 hingga tiga persen kebocoran itu diakibatkan pencurian listrik atau sambungan ilegal. Kebanyakan dilakukan pelanggan skala rumah tangga. Cara yang lazim digunakan maling listrik, yakni menambah daya ilegal, atau mencantol kabel PLN dengan saklar otomatis atau contactor.

Lemahnya pengawasan membuat pencuri listrik merajalela. Alat yang diperlukan pun mudah didapat. Di salah satu sentra elektronik di Jakarta Pusat, perangkat maling listrik dipajang terang-terangan. Ada meteran, saklar otomatis hingga MCB oplosan. Fungsinya untuk mengatur kapasitas daya listrik yang digunakan. Harga barang-barang tersebut berkisar 200 hingga 700 ribu rupiah.

Apabila peralatan sudah tersedia, praktik mencuri listrik bukan hal sulit. Penggunaan magnet contactor seperti itu paling disukai. Selain praktis, contactor tak gampang dilacak. Contactor biasa dipasang di belakang meteran, agar bunyi saat aliran listrik dimatikan bisa tersamar. Cara lainnya dengan membuka segel, lalu memutar balik angka meteran sesuai besaran yang diinginkan.

Pemutaran dilakukan, beberapa hari sebelum petugas PLN mengecek pemakaian daya tiap bulan. Modus berikutnya, menambah daya secara ilegal dengan MCB oplosan. Tujuannya agar daya yang digunakan dua kali lipat kapasitas maksimal. Sementara, tagihan abonemen yang dibebankan hanya separuhnya. Untuk mengakali instalasi setrum ini, para maling mendapat imbalan jutaan rupiah sekali pasang.

Tahun ini, Jakarta memegang rekor angka pencurian listrik tertinggi. Praktik pencurian seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun, dan tampaknya belum juga bisa diatasi. Gelap gulita, hanya lilin yang jadi penerang aktivitas warga, inilah yang terjadi di beberapa penjuru Ibu Kota, pekan lalu. Aliran listrik tiba-tiba padam, hanya selang dua pekan sejak pemerintah mengumumkan kenaikan tarif dasar listrik.

Tarif naik, ternyata tak berarti pelayanan PLN membaik. Setelah diteliti, ternyata padamnya aliran listrik di sebagian wilayah Ibu Kota disebabkan mesin pengukur arus trafo di pembangkit listrik Muara Karang meledak. Kerusakan trafo berakibat 12 persen pasokan listrik untuk Jakarta, lenyap. Ancaman pemadaman masih akan berlangsung hingga trafo baru terpasang pada Oktober mendatang.

Padamnya listrik menjadi ironi di tengah kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik yang masih menuai kontroversi. Terlebih lagi, jajaran PLN pernah sesumbar tidak akan ada pemadaman listrik setelah tarif listrik dinaikkan. Pihak PLN dinilai gagal menjalankan fungsinya, menyuplai listrik untuk kebutuhan warga.

Tercatat sebanyak 42,1 juta pelanggan PLN, termasuk industri dan rumah tangga, bertambah menjadi 1,06 juta dibanding tahun lalu. Tetapi dari tahun ke tahun, rapor PLN masih saja merah. Pemadaman bergilir belum juga bisa diatasi. Berbagai masalah kronis memang harus dihadapi perusahaan pelat merah ini.

Selain tingginya ongkos produksi listrik yang tidak sebanding dengan harga jual, semrawut pengadaan energi primer dituding menjadi biang keladi. Saat ini, sebagian besar pembangkit listrik PLN masih menggunakan bahan bakar minyak. Inilah yang menyebabkan biaya produksi listrik membengkak.

Idealnya PLN menggunakan batu bara dan gas untuk mengurangi biaya. Namun, harga gas dan batu bara yang lebih tinggi di pasar luar negeri membuatnya makin sulit didapat. Sementara, bahan bakar minyak, harus dibeli dengan harga pasar yang jauh lebih mahal.

Hasilnya, untuk menghasilkan satu kWh listrik saja, butuh biaya sekitar Rp 1.300. Sedangkan tarif yang dibayar pelanggan hanya separuhnya. Kerugian inilah yang ditanggung negara melalui subsidi listrik yang dibebankan pada anggaran negara. Kondisi ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebagai solusi, pelanggan diimbau agar lebih hemat memakai listrik.

Sedangkan di lain pihak, PLN harus menjalankan tugasnya dengan optimal melayani kebutuhan listrik nasional. Bukan malah menjadi pabrik yang menggarap listrik sebagai komoditi. Masyarakat banyak yang menjerit akibat kenaikan TDL.

Lalu apa upaya pemerintah untuk mengatasi pencurian listrik Selain itu, bagaimana tanggapan para pengusaha kecil dan menengah mengenai kenaikan TDL yang mengancam usaha mereka Simak selengkapnya dalam tayangan Sigi 30 Menit edisi Rabu (28/7). Selamat Menyaksikan.(IDS/ANS)

SP PLN Dukung Kenaikan TDL Pernyataan Daryoko Bukan Refresentasi SP

2010-07-29T07:23:00.000-07:00

http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=36615
Kamis, 22 Juli 2010 , 07:37:00

KETERANGAN: Rombongan Serikat Pekerja PLN (Persero) Kalbar, saat memberikan keterangan di Redaksi Pontianak Post, Rabu (21/7). MUJADI/PONTIANAK POST

PONTIANAK – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sarikat Pekerja (SP) PLN Kalimantan Barat menyatakan dukungan sepenuhnya atas kebijakan direksi PT PLN menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Mereka berpandangan bahwa kebijakan tersebut ditempuh sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Hal itu terungkap dalam kunjungan empat perwakilan SP PLN ke dapur redaksi Pontianak Post, Rabu (21/7) petang. Empat perwakilan SP tersebut yakni A Alkhasshani, Sekretaris DPD SP PT PLN Kalimantan Barat Ade Sutaryandi, Ketua DPC SP PT PLN Kota Pontianak Masdar Thomas, dan Kepala Bidang Advokasi DPC SP PLN Pontianak Ishak Hasan. Dalam kunjungan itu mereka mencoba meluruskan pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan bahwa SP menolak kenaikan TDL. Penolakan tersebut disampaikan Ahmad Daryoko yang mengatasnamakan Ketua SP PT PLN Pusat.

“Ahmad Daryoko terhitung 1 Juni 2009 telah memasuki masa purnakarya atau pensiun. Sesuai ketentuan AD/ART, anggota SP adalah karyawan yang masih aktif. Dengan memasuki masa pensiun berarti status keanggotaan gugur dengan sendirinya. Apalagi menjabat ketua umum. AD/ART tidak membenarkan itu,” ungkap Ade Sutaryandi. Dia menambahkan bahwa jabatan ketua umum SP PT PLN Pusat kini diemban Rio Supriyanto. Dengan dukungan mayoritas DPD SP PT PLN dari seluruh Indonesia, dari empat puluh pengurus DPD yang telah terbentuk. Ditegaskan dia bahwa lebih dari 50 persen dukungan mengarah kepada Rio. Yakni sebanyak 36 DPD memberikan dukungan, sementara empat DPD lain tetap mengarah ke Ahmad Daryoko.

Sementara itu, Thomas menyebutkan bahwa kenaikan TDL 10 – 18 persen merupakan kebijakan yang harus dilakukan untuk mengurangi beban susidi. Thomas menyangkal dukungan terhadap kenaikan TDL sebagai bentuk bahwa mereka prokapitalis. Sebab kebijakan kenaikan, dikatakan dia, merupakan keputusan pemerintah yang mendapat persetujuan DPR. Hal yang dilakukan dalam upaya mengurangi beban subsidi keuangan negara. Dia menambahkan bahwa tarif PLN tiap pelanggan hanya Rp650 perkilowattjam (kWH). Sementara, lanjut dia, beban tanggungan jauh melebihi nominal tersebut. Pasalnya semua pembangkit, khusus di Pontianak, diungkapkan dia sepenuhnya menggunakan sumber pembangkit tenaga diesel dengan bahan bakar solar. “Perliter solar kini kisaran harganya Rp8 ribu,” ungkap Thomas. Menurut dia, besaran subsidi dapat tertanggulangi dan biaya listrik menjadi murah ketika menggunakan sumber daya pembangkit gas. Namun pasokan gas yang tidak diperoleh PLN dari pemerintah, maka tetap pembangkit diesel yang mereka pergunakan dalam mengalirkan sumber penerangan ke pelanggan. (stm)

33 DPD SP PLN Dukung Riyo Polisikan Daryoko

2010-07-28T08:03:00.000-07:00

Selasa, 27 Juli 2010 , 19:48:00
http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=68866
JAKARTA – Gerakan Ahmad Daryoko mempolisikan direksi PLN dengan mengatasnamakan Serikat Pekerja PT PLN ditentang 33 DPD SP PT PLN, dari 40 serikat pekerja PLN yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan sebanyak 33 SP PLN dari berbagai daerah itu menyatakan mendukung langkah ketua SP PLN yang sah Riyo Supriyanto untuk mempolisikan balik Ahmad Daryoko terkait dengan pencemaran nama baik Serikat Pekerja PT PLN.

"Kami mendukung penuh langkah SP PLN Pusat untuk mempolisikan balik Ahmad Daryoko. Gerakan mereka penuh nuansa politisnya. Tetapi, mengapa mereka masih mengklaim sebagai Ketua SP PT PLN? sebagai bekas Ketua SP PT PLN, seharusnya dia sudah tahu aturannya," kata Ketua DPD SP PT PLN Sumatera Utara Raidir Sigalinging ketika dihubungi wartawan Indo Pos, Selasa (27/7).

Raidir menyesalkan sikap Daryoko yang masih mengklaim sebagai Ketua SP PLN. Menurut Raidir, Ahmad Daryoko sudah dinonaktifkan dari SP PLN semenjak masa pensiunnya berlaku, yakni per 1 Juni 2009. " Resminya, melalui musyawarah nasional Luar Biasa (Munaslub) SP PLN di Medan pada 19 November 2009, Daryoko sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum SP PT PLN, untuk periode 2009-2014," Raidir menjelaskan.

Pada Munaslub itu, lanjut Raidir, memilih Riyo Supriyanto sebagai Ketua Umum SP PT PLN menggantikan Daryoko. "Riyo terpilih secara aklamasi. Jadi tidak benar, kalau sekarang ada dualisme kepengurusan SP PT PLN seperti dikatakan Daryoko sebelumnya. Itu hanya klaim sepihak Daryoko," kata Raidir menegaskan,.

Lebih lanjut Raidir juga menyesalkan pernyataan Ahmad Daryoko menuding Dirut PLN Dahlan Iskan memberangus Serikat Pekerja PLN .“Statemen Daryoko menurut saya aneh dan ada unsur politik didalam semua ini,” kata Raidir. Meski begitu, Raidir mengaku tak ingin memperkeruh suasana dengan dugaan-dugaan. "Semua orang juga pasti tahu, gerakan Daryoko itu berbau politis,"ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum SP PT.PLN Riyo Supriyanto menambahkan pemberhentian Ahmad Daryoko sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN dengan No.0075.K/472/018/2009 tentang pemberhentian pegawai tanggal 20 April 2009. Dalam surat keputusan tersebut Daryoko diberhentikan dengan hormat terhitung tanggal 31 Mei 2009. “Hal tersebut berdasarkan AD/ART SP PLN, syarat untuk menjadi pengurus SP PLN adalah orang yang masih aktif bekerja di PT PLN, sedangkan status Daryoko sudah pensiun,” tegas Riyo.

Ia juga menyayangkan sikap dan pernyataan Ahmad Daryoko yang menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) 2010 dengan mengataskanamakan SP PT PLN. Dikatakan Riyo, hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan atau mewakili aspirasi dari pegawai PLN dan Organisasi SP PT PLN. “Kemudian pernyataan Daryoko adanya SP tandingan di PT PLN yang dibentuk Direksi PLN adalah bentuk kebohongan publik,” tandas Riyo. Munaslub SP PLN di Medan, kata dia, untuk memilih Ketua Umum SP yang baru telah dilaksanakan 19 Nopember 2009, sedangkan Direksi baru PLN dilantik 23 Oktober 2009.

Menyikapi sikap pensiunan pegawai PLN itu, Riyo kembali menegaskan akan mempolisikan Daryoko ke Bareskrim Mabes Polri. Namun, sampai saat ini ia belum dapat membeberkan persoalan yang akan bawakan ke Mabes Polri itu. “Saat ini kita melalui Tim Advokasi telah mempersiapkannya untuk mempolisikan Daryoko, mengenai waktunya kapan, kami belum bisa menentukan. Yang jelas dalam waktu dekat ini kita ajukan ke Bareskrim,” katanya kepada wartawan.

Sejauh ini, lanjut Riyo yang kini juga menjabat Kepala Bidang Audit khusus Satuan Pengawasan Internal PT PLN mengatakan bahwa SP PT PLN saat ini sedang melakukasn beberapa kegiatan dalam tubuh organisasi PLN. Yakni diantaranya pembentukan lembaga kerjasama atau yang diberi nama perjanjian kerjasama bersama (PKB) dengan PT PLN untuk periode 2010 hingga 2012. “Dan Bifertif tingkat serta pembentukkan Tim Sosialisasi PKB,” tukasnya. (sur/jpnn)

Dahlan Dilaporkan ke Polisi, Diduga Berupaya Likuidasi Serikat Pekerja PLN

2010-07-26T21:10:00.000-07:00

Republika - Senin, 26 Juli
http://id.news.yahoo.com/repu/20100726/tpl-dahlan-dilaporkan-ke-polisi-diduga-b-97b2f71.html

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Serikat Pekerja PT PLN (Persero) berencana melaporkan Direktur Utama (Dirut), Dahlan Iskan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, terkait dengan dugaan upaya menghilangkan organisasi karyawan, Senin (26/7) sekitar pukul 10.00 WIB.

"Dahlan Iskan dan jajaran direksi PT PLN ditenggarai melakukan pemberangusan terhadap Serikat Pekerja (SP-PLN)," kata Pengacara SP-PLN, Maruli Tua Rajagukguk melalui keterangan persnya di Jakarta, Minggu.

Maruli menyebutkan Dirut dan jajaran direksi PT PLN diduga telah melakukan tindakan konkrit untuk menghilangkan serikat karyawan dengan cara menjalankan kebijakan mutasi terhadap pengurus SP-PLN dan mengedarkan surat peringatan kepada pengurus serikat pekerja karena menjalankan kegiatan serikat.

Selain itu, jajaran direksi PT PLN juga terindikasi membentuk Serikat Pekerja tandingan, serta mengkampanyekan dan memberikan ucapan selamat terhadap pelantikan Ketua SP-PLN tandingan berinisial RS melalui media cetak terkemuka.

Maruli mengungkapkan pihaknya akan melaporkan Dahlan Iskan beserta jajaran direksi PT PLN dengan tuduhan Pasal 28 jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. "Ancaman pidananya penjara lima tahun dan atau denda maksimal Rp500 juta," ujar salah satu pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu.

Maruli menyatakan SP-PLN menunjuk LBH Jakarta sebagai pendamping hukum untuk mengadukan para petinggi PT PLN itu.

Kenaikan Tarif Listrik PLN Bantah Mengintimidasi SP

2010-07-26T06:45:00.002-07:00

Kamis, 15 Juli 2010 | 23:07 WIB
http://nasional.kompas.com/read/2010/07/15/23074125/PLN.Bantah.Mengintimidasi.SP
JAKARTA, KOMPAS.com- Menanggapi dilaporkannya direksi PLN ke Bareskrim Mabes Polri, Kepala Humas PLN Bambang Dwiyanto menyesalkan langkah hukum yang ditempuh serikat pekerja (SP) PLN. Menurutnya, masalah yang ada di tubuh PLN sebaiknya diselesaikan secara internal perusahaan.

"Kami sebenarnya tidak menginginkan lapor-melapor itu terjadi. Kan bisa diselesaikan secara internal, kenapa sih mesti dilaporkan ke polisi," kata Bambang saat dihubungi Tribunnews.com, melalui pesawat selulernya.

Namun, karena pihaknya sudah dilaporkan, maka direksi PLN siap dipanggil oleh Bareskrim Polri. "Biasanya kan kalau dilaporkan, kita dipanggil. Sebagai warga negara yang baik, kami siap memberikan keterangan kepada Polri. Kita akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya," papar Bambang.

Bambang juga membantah kalau pihak direksi mengintimidasi SP PLN pimpinan Ahmad Daryoko. Bambang meminta bukti intimidasi macam apa yang dilakukan oleh Dahlan Iskan kepada para karyawannya.

Mengenai serikat pekerja ganda, menurut Bambang, hal itu sah-sah saja. Pasalnya, dalam satu perusahaan biasanya ada beberapa serikat pekerja yang diakui oleh perusahaan.

"Siapa yang melarang adanya serikat pekerja ganda, kalau ada dua atau tiga (serikat pekerja) itu sudah biasa, tidak jadi masalah dalam perusahaan," tandasnya lagi. (Tribunnews.com, Hendra Gunawan)

Kenaikan Tarif Listrik Direksi PLN Diituding Intimidasi SP

2010-07-26T06:45:00.001-07:00

Kamis, 15 Juli 2010 | 22:52 WIB
http://nasional.kompas.com/read/2010/07/15/22525084/Direksi.PLN.Diituding.Intimidasi.SP
JAKARTA, KOMPAS.com- Direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dilaporkan serikat pekerja (SP) PLN ke Bareskrim Polri. Salah satu di antara direksi yang dilaporkan adalah Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, yang dianggap sebagai penangungjawab utama PLN.

"Dilaporkan dengan Pasal 28 jo 43 UU Nomor 21 Tahun 2000 (tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh). (Pasalnya) itu adu domba dan intimidasi. Bahwa siapapun tidak boleh memaksa menghalangi aktivitas kegiatan seseorang untuk melakukan kegiatan serikat pekerja. Kami diintimidasi untuk pergi dari ruangan itu (ruangan kerja)," ujar Ahmad Daryoko, Ketua SP PLN, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/7/2010).

Direksi, ditambahkan Ahmad, menggunakan jasa orang-orang tertentu untuk mengintimidasi dan merebut kantor dan/atau ruangan kerja mereka dengan cara-cara pemaksaan. "Menurut saya, cara-cara direksi ini otoriter dan ortodoks. Mengambil alih ruangan dengan cara-cara paksa, kayaknya strategi kuda tuli mau diterapkan di sini. Mengapa? Karena kami dianggap menghambat program pemerintah yaitu tentang UU Kelistrikan yang kemudian kami judicial review di Mahkamah Konstitusi," katanya.

Dikatakan Ahmad, karena intimidasi itu, serikat pekerja PLN, yang mengaku masih menempati ruangan kerja mereka tapi dengan kesiagaan tingkat tinggi akan kemungkinan adanya intimidasi, meminta perlindungan hukum dari aparat kepolisian dan meminta aparat mengusut tegas kasus ini.

Selain melakukan intimidasi, para direksi PLN juga dituding telah membentuk serikat pekerja tandingan yang nama dan logonya mencatut SP yang selama ini ada di PLN.

"Membuat kesepakatan dengan nama perjanjian kerja bersama. Inilah yang dibocorkan ke MK untuk menghambat sidang konstitusi karena diharapkan legal standing kami menjadi mentah. Makanya sekarang MK sedang mempermasalahkan legal standing kami. Membocorkan kesepakatan ke MK, merupakan cara-cara mengintimidasi (untuk) menghentikan gerak kami," jelasnya.

"Jelas sekali mereka merasa terganggu dan bisa juga instruksi dari pemerintah. Mereka (direksi PLN) dan pemerintah merasa terganggu sehingga menggunakan cara-cara ini," imbuhnya.

Serikat pekerja PLN itu mengaku mereka telah mendapatkan dukungan penuh dari serikat pekerja BUMN. Itulah yang membuat mereka tak gentar memperkarakan kasus itu ke kepolisian.(Tribunnews.com/Vanroy Pakpahan)

Pengurus SP Bakal Laporkan Dirut PLN ke Mabes Polri

2010-07-26T06:44:00.000-07:00

Minggu, 25 Juli 2010 - 17:31 WIB

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/07/25/pengurus-sp-bakal-laporkan-dirut-pln-ke-bareskrim-mabes-polri

JAKARTA (Pos Kota) – Serikat Pekerja (SP) PLN akan melaporkan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan ke Bareskrim Mabes Polri, karena yang bersangkutan akan memberangus keberadaan SP.

“Hari Senin ini, kami laporkan ke Bareskrim. Kami akan gugat Pak Dahlan sesuai Pasal 28 junto 43 UU No 21/2000 tentang Serikat Pekerja,” ungkap Ketua DPP SP PLN Ahmad Daryoko ketika dikonfirmasi Pos Kota, Minggu (25/7).

Diajukan gugatan ini karena Dirut PLN Dahlan Iskan diduga akan memberangus SP, setelah pihaknya menolak keras kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Dirut membentuk SP ‘boneka’ yang setuju kenaikan TDL. Tak hanya itu, semua pengurus SP di bawah asuhannya diultimatum. “Sekjen saya mendapat peringatan keras dan akan diberhentikan. Sedangkan pengurus lain dibuang ke daerah,” terang Daryoko.

Bahkan orang pertama di PLN tersebut juga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melanjutkan gugatan terhadap uji materi atas UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan yang diajukan pihaknya, karena SP yang dipimpinnya dinilai tidak sah.

Ini satu bentuk ancaman terhadap serikat pekerja. Karena itu, pihaknya mengajukan gugatan kepada Dirut PLN.

Manajer Komunikasi PLN Bambang Dwi mengaku belum tahu alasan SP PLN menggugat. “Saya belum tahu apa alasan mereka menggugat Pak Dirut,” katanya.

Kalau awal dari itu berasal dari penolakan kenaikan TDL, ia mengungkapkan tidak ancam mengancam. “Saya lihat tidak ada ancaman dari direksi. Begitu juga dengan dipindahkan ke daerah. Saya juga pernah dipindah ke daerah. Itukan hal yang biasa,” katanya ketika dikonfirmasi Pos Kota.

(setiawan/sir)

Direksi PLN Diituding Intimidasi SP

2010-07-25T09:44:00.000-07:00

Yth. Bapak/Ibu ,

telah mengirimkan sebuah link berita dari Kompas.Com :

Judul : Direksi PLN Diituding Intimidasi SP

JAKARTA, KOMPAS.com- Direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dilaporkan
serikat pekerja (SP) PLN ke Bareskrim Polri. Salah satu di antara direksi
yang dilaporkan adalah Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, yang dianggap
sebagai penangungjawab utama PLN."Dilaporkan dengan Pasal 28 jo 43 UU Nomor
21 Tahun 2000 (tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh). (Pasalnya) itu adu
domba dan intimidasi. Bahwa siapapun tidak boleh memaksa menghalangi
aktivitas kegiatan seseoran ...

Berita Selengkapnya :
http://www1.kompas.com/read/xml/2010/07/15/22525084/Direksi.PLN.Diituding.Intimidasi.SP

Pesan :

Pengurus SP Bakal Laporkan Dirut PLN ke Mabes Polri | Poskota

2010-07-25T09:06:00.001-07:00

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/07/25/pengurus-sp-bakal-laporkan-dirut-pln-ke-bareskrim-mabes-polri

---
This message was sent by muhaimin@gmail.com via http://addthis.com. Please note that AddThis does not verify email addresses.

Make sharing easier with the AddThis Toolbar: http://www.addthis.com/go/toolbar-em

Serba Ngocol dari Dahlan Iskan

2010-07-24T23:46:00.000-07:00

http://www.detikfinance.com/read/2010/07/23/200239/1405614/68/serba-ngocol-dari-dahlan-iskan?nhl

Jumat, 23/07/2010 20:02 WIB
Jakarta - Dengan sigap jari jemari Direktur Utama PT PLN (persero) Dahlan Iskan mengetik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan melalui detikForum. Saking sigapnya, Dahlan bahkan selalu menagih mana pertanyaan selanjutnya.

Jawaban-jawaban yang diberikan Dahlan pun terkesan ngocol meski sesekali serius. Suasana live chat di detikForum pun langsung cair dan penuh dengan canda.

Live chat yang berlangsung di kantor redaksi detikcom, Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta, Jumat (23/7/2010) ini pun berlangsung seru. Dahlan bahkan akhirnya terbiasa menggunakan ikon-ikon gaul yang biasa ada di forum-forum.

"Mana lagi pertanyaannya?" ujar Dahlan sambil mengetik sendiri jawabannya kepada para detikers di detikForum.

Jawaban-jawaban yang diberikan Dahlan pun terasa segar. Termasuk ketika ditanya mengenai bagaimana jika rumahnya mengalami pemadaman. Dahlan pun dengan sigap mengeles kalau dirinya tak punya rumah.

"Listrik di rumah saya? saya tidak punya rumah ha ha... yang punya isteri! saya hanya nunut di situ!" jawab Dahlan.

Juga saat seorang detikers menanyakan mengenai tulisannya soal bebas byar pet dalam blog yang menggunakan nama Dahlan Iskan, pemilik Jawa Pos Group itu pun menjawabnya dengan penuh canda.

"DI: terus terang............................................ ..................saya itu tidak punya blog! Juga tidak punya facebook. Chatting saja baru di detik com ini, ini pun karena oleh detik com diberi rangsangan melon dan kue jemblem! Kalau ada blog yang menggunakan nama saya, itu dari orang lain. Saya tidak mempersoalkannya, numpang ha ha top!" canda Dahlan.

Berikut rangkuman dari live chat Dahlan Iskan yang berlangsung seru selama sekitar 1 jam di kantor detikcom.

T: Pak Dahlan, jangan berhenti nulis di Jawa Pos dong:

DI: maunya sih begitu, tapi bahannya yang ada sekarang tentang listrik semua, nanti bosaaaaaan... pembacanya

T: Pak Dahlan, kapan listrik di Indonesia tanpa pemadaman ?

DI: bukan tanpa pemadaman, tapi tanpa pemadaman bergilir, ini agak beda. Yang saya maksud dengan pemadamn bergilir adalah bahwa listrik cukup bukan sekedar di cukup-cukupkan....

T: Dua hari kemarin listrik di jakarta byar-pet karena katanya ada gardu terbakar. Memangnya gak ada pengecekan rutin terhadap fasilitas vital seperti gardu induk?

DI: Saya tanya apakah ada ganggaun dengan penyebab yang sama? ternyata selama lima tahun terakhir ada 9 kali. ini yang kesepuluh. peralatan yang sama, dengan merek yang sama, dengan model yang sama, tipe yang sama.... Sepuluh kali selama lima tahun terakhir... maka kini lebih gambang memecahkannya. merk ini, tipe ini, harus diwaspadai. saya sudah memanggil produsen alat ini, dan sudah diskusikan mengapa demikian...

T: Di daerah-daerah di Kalimantan timur (Balikpapan, Samarinda dll) kok listrik buruk banget, bahkan kalo udah agak jauh dr kota, kalau siang hari aja nggak nyala (terjadi di KM 15, semboja, semoi, sepaku dan sekitarnya),,,,,, nyalanya tiap malam hari, hari minggu atau tanggal merah..

Semoga PLN dengan kepemimpinan bapak bisa lebih baik lagi

DI: di bawah saya belum lebih baik ha ha mungkin hanya akan lebih gila! yang jelas sekarang ada target2 yang konkrit. seperti tangal 30 juni kemarin listrik di seluruh indonesia harus cukup meski hanya pas-pasan. pas-pasan tapi cukup. cukup tapi pas-pasan. yang penting jangan ada pemadaman bergilir., kalau toh ada yang padam, penyebabnya hanya karena masalah tekni: misalnya ada tiang listrik yang ditabrak truk, atau trafo yang meledak atau kesambar petir. petir di indoensia ini tergolong tinggi di dunia....

T: Ada nggak sih perusahaan listrik selain PLN di Indonesiaku ini? Apa bener PLN masih rugi? heran....

DI: Ada ih. Namanya Cikarang listrindo, melayani pabrik dan industri di sekitar beka tarif PLNsi. tarif listriknya 20% lebih tinggi dari listrik PLN. tapi pabrik2 di situ tidak merasa daya saing mereka menurun. tidak seperti keluhan para pengusaha yang mengatakan dengan kenaikan tdl ini daya saing mereka menurun.

Ada lagi perusahaan listrik selain pln di Langgur. Tahu di mana Langgur? Minggu lalu saya ke sana. Jauuuuuuuuuh sekali. Di satu pulau kecil antara Kaimana deengan Darwin. Di sana ada satu kampung yang listriknya tidak dari PLN. Tarifnya tiga kali lipat lebih mahal dari pln. padahal pelanggannya semuanya nelayan!

T: Pak Dahlan, saya tidak keberatan dengan naiknya tarif listrik dengan catatan pelayanan juga sesuai dengan tarif. Tapi kenyataannya tarif naik tapi pelayanan tetap mengecewakan. Saya ingin bertanya bagaimana cara PLN meningkatkan kinerja pelayanan ke publik? Sejauh ini berita dari PLN hanya byar pet pemadaman bergilir ataupun kenaikan tarif saja tanpa ada pemberitaan mengenai kemajuan pelayanan PLN.

DI: Saya tidak setuju kenaikan TDL dikaitkan dengan mutu pelayanan. saya sangat tudak senang dengan pertanyaan: tdl boleh naik asal pelayanan meningkat. Logika ini tidak cocok bagi saya. Apakah kalau tdl tidak naik pelayanan boleh buruk?

Saya meningkatkan pelayanan bukan karena tdl naik. memang harusnya demikian. TDL itu pemerintah dan DPR yang menaikkan, bukan PLN. PLN itu tidak punya wewenang untuk menakkan atau menurunkan TDL. Pokoknya PLN hanya menjalankan apa yang diputuskan pemerintah karena pln memang perusahaan milik pemerintah, artinya milik anda (tapi jangan ada ambil ya ha ha).

T: Bapak pernah membuat Usulan Listrik gratis bagi masyarakat bawah yang pada akhirnya menjadi mentah ketika Bapak berhadapan dengan DPR, yang sebenarnya saya juga setuju atas usulan bapak tsb.

Akan tetapi pertanyaan saya, atas Dasar apa bapak bisa memberikan Listrik Gratis tsb mengingat sekarang saja Listrik yang ada sering terjadi Byar pet, apalagi kalau digratiskan?

Lalu kenapa bapak nampaknya sama sekali tidak melakukan perlawanan untuk memperjuangkan atas Listrik Gratis yang menjadi usulan bapak tsb ketika bapak berada di DPR, sehingga yang terjadi sekarang, ketika Bapak sempat mengusulkan Listrik Gratis tapi kenyataannya justru malah TDL naik?

DI: Di dunia ini ada tiga pihak yang tidak bisa dilawan. Kalau anda lawan anda akan kalah. Tiga pihak itu adala ha ha: 1. Atasan anda. 2. orang kaya. 3. orang gila.......

T: Saya mau tanya :
1. Bagaimana kebijakan PLN tentang listrik swasta?

2. Masih banyak aparat bapak yang mengakali MCB sehingga dengan perjanjian daya psang 450 bisa dipakai seperti berdaya 1300.

3. Untuk solusi no.2 mohon kiranya bapak meninjau kembali bsiaya untuk menaikkan daya, karena toh biaya pemakaian sudah cukup mahal.. Oleh karena itu mungkin diadakan penindakan tegas terhadap para pelanggan atau oknum yang berbuat curang

4. Almamater kami "Universitas Gunadarma" membeli gedung di kalimalang, kemudian ketika akan menambah daya disuruh untuk membuat gardu, tetapi kemudian setelah gardu dibangun ketika akan menambah daya diharuskan memakai hitungan industri ?? Kelabakan lah pak, seharusnya mengikuti tarif pemasangan yang sebelumnya. Jadi Univ. Gundar rugi telah mengeluarkan biaya pembuatan gardu tapi kemudian tidak dapat menaikkan daya , Bagaimana Ini Pak?
Selain itu pula banyak modus2 modus seperti ini juga di tempat kami bekerja di PDAM Cilegon, ketika akan menaikkan daya kami disuruh untuk membangun gardu sedangkan kenaikkannya tidak terlalu besar sekitar 10 KVA. Kami tidak memiliki cukup dana untuk membangun itu sedangkan setelah dibangunakan diserahkan ke PLN dan dipergunakan oleh PLN untuk pelayanannya.

DI: pertanyaannya serius banget sih... tapi saya lihat memang anda harus mempersoalkan hal itu, karena menyangkut keadilan dan kebenaran. saya akan jadikan ini untuk menertibkan PLN.

Soal tarif, kini anda bisa sedikit agak lega karena dengan tarif yang baru ini banyak hal aneh2 sudah ditiadakan.... Saya akan menugaskan salah seorang staf untuk mendatangi universitas anda.

Soal listrik swasta sudah saya jawab di bagian tas untuk detikers yang lkain tadi...

T: Tolong dibenahi kita rakyat miskin tidak mampu untuk membayar pasang baru dengan biaya besar begitu, kalau ada oknum2 pln yang bermain dalam pemasangan baru tolong ditindak, sudah pernah saya laporkan oknumnya malah tidak ada tindakan. jangan cuman selogan2 saja untuk tidak menerima uang suap/pelicin, tapi di lapangan masih ada saja oknum2 yang bertindak demikian.

DI: di masa lalu, ketika listrik masih sangat sulit memang tidak ada pelanggan yang bisa dilayani. bahkan pelanggan yang ada saja sering diligir. kalau yang baru dilayani terus pemadaman begilirnya lebih parah.
untuk pelanggan baru di makasar, terus terang, baru akan bisa dilayani dengan baik tahun depan setelah PLTU di Barru sebesar 100 mw (2x50) itu selesai. sekarang ini listrik di makasar memang sudah cukup, tapi masih pas-pasan
memang harus agak sabar, tapi paling tidak sekarang kesabaran itu ada batasnya. sampai tahun depan. sedang di masa lalu tidak pernah jelas sampaim kapan anda harus sabar.

Saya sendiri tidak sabar sebenarnya, tapi membangun PLTU memang tidak bisa langsunhg jadi dalam sebulan atau setahun. saya harus bicara apa adanya meskipun sangat pahit.

T: Bagaimana PLN bisa menjadi perusahaan kelas dunia jika pendapatan para karyawan tidak tetap sangat minim dan rawan akan pemecatan, padahal mereka (outsourcing) juga menjadi ujung tombak dilapangan? apa solusi PLN untuk mengatasi hal tersebut?

DI: saya tahu ada sekitar 40.000 orang outsourching di PLN. saya juga tahu gaji mereka sangat kecil terutama kalau dibandingkan karyawan tetap PLN. Di satu pihak gaji outsourching memang kcil tapi di lain pihak gaji karyawan tetap yang dijadikan pembandingan itu memang tergolong besar untuk ukuran indonesia.
saya sudha memikirkan soal ini, tapi belum mau mengemukakan sekarang. saya masih terfokus pada penyelesaian pemadaman bergilir, peningkatan mutu pelayanan dan seterusnya....

Pada saatnya nanti saya akan mengemukakan apa yang menjadi pikiran saya untuk rekan-rekan outsourcing ini ....

T: Perusahaan saya adalah salah satu pelanggan yang dikenakan Tarif PRIMATAS
Saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya atas keterbukaan PLN dibawah pimpinan Bapak
yang saya tanyakan adalah
1. Mengenai perubahan atas KEPMEN 07 tahun 2010 kenapa dilakukan perubahan lagi?
sehingga menyebabkan seharusnya tarif kami yang harusnya sama dengan yang lainnya berubah hanya turun 18 %
( untuk informasi bapak: kami bukan pelanggan baru karena kami tambah daya maka dikenakan Tarif primatas )
2. Apakah tidak ada alternatif lain untuk kami???
3. Kalau memang tidak ada alternatif lain sampai kapan ini harus kami terima??
4. Apakah karena hanya tekanan dari beberapa pihak tertentu bapak harus mengorbankan pelanggan yang lainnya?
5. Ataukah ada pihak tertentu yang tidak menginginkan adanya persaingan yang sehat dalam industri?
Mohon adanya jawabannya bapak yang setidaknya memuaskan, tidak seperti temu pelanggan dan sosialisasi TDL di hotel Sahid tadi malam.
Semoga Bapak selalu dikaruniai kesehatan dan pencerahan dalam hari-hari Bapak.

DI: saya sudah menduga akan ada aspirasi seperti ini. memang suara yang lantang dari kalangan industri kemarin hanyalah datang dari yang kemungkinan tarifnya naik. sedang industri yang tarifnya turun tidak bersuara sama sekali. kesannya yang terjadi hanya kenaikan tdl. padahal ada juga yang turun. Akhirnya pemerintah sangat mendengarkan yang bersuara lantang itu.

Tapi ya sudahlah, demiki kerukunan antar pengusaha baiknya diterima dulu. yang penting anda kan turun, meski turunnya dibatasi.

Memang selama ini terjadi persaingan yang kurang sehat karena banyak industri yang sama dikenakan tarif yang berbeda. dengan TDL baru sebenarnya ingin menghilkangkan perbedaan itu. tapi dengan perusahan ini perbedaan itu memang belum hilang tapi sudah mengecil. lumayan juga kan? sebaiknya ini diterima dnegan baik, hidup ini indah lho.....

T: Bener gak sih isu mau diberlakukan SK di PLN Nggak boleh nikah sesama pegawai? Teman saya sampai berpikir untuk tidak masuk PLN gara-gara isu itu.

DI: di dunia ini, juga di indonesia, kian banyak perusahaan yang mengenakan larangan karyawan bersuami-istri. kajian di bidang ini sangat banyak dan hasilnya memang menyimpulkan adanya suami isteri dalam satu kantor/perusahaan banyak negatifnya bagi perusahaan, meski mungkin banyak positifnya bagi ybs.
memang ada yang mulai mewacanakan ini. Saya tahu akan banyak pro-kontra, karena biar sajalah pro kontra itu berjalan apa adanya.

Memang banyak yang menuntut bahwa PLN ini harus seperti perusahaan besar lain, tidak hanya pada gaji tapi juga yang lain-lain. tapi begitu menyangkut suami-istri, maka tentu akan ada keinginan yang ini jangan seperti perusahaan besar lainnya... ha ha

T: Kalau listrik di rumah pak Dahlan Iskan mati, apa yang dirasakan dan dilakukan pak Dahlan??

DI: listrik di rumah saya? saya tidak punya rumah ha ha... yang punya isteri! saya hanya nunut di situ!

T: Terus yang dilakukan sang istri apa pak? masak ngomelin dirut PLN?

DI: Isteri saya paling tidak suka saya jadi dirut PLN. Dia sering mengejek saya kalau lagi nonton TV dengan berita pejabat jadi tersangka di KPK. sambil nonton itu, isteri saya sering bilang: Kamu nanti juga seperti itu?...
Karena itu isteri saya juga tidak mau diajak tinggal di rumah dinas. dia juga tidak mau saya pakai mobil dinas. bahkan bensin pun dia minta kita beli sendiri saja....huh!

T: Mengapa Bahan Bakar PLN tidak menggunakan Batubara (briket batubara) saja? Saya pernah dengar, kalo negeri tetangga kita membeli batubara dari Indonesia, dan batubara itu mereka pergunakan sebagai bahan bakar PLN mereka. dan terbukti, di sana listrik tidak pernah mati.

2. Mengapa PLN tidak mengembangkan Pembakit Listrik tenaga Nuklir, padahal Indonesia penghasil Uranium terbanyak juga. (di Penambangan Emas Newmont di SUmbawa itu ternyata banyak uraniumnya, dan uraniumnya dibawa semua sama amerika.. diolah langsung di Kapal mereka)... dan pasti banyak lagi sumber2 uranium kita.

3. Apa Saja planning Bapak Dahlan Iskan dalam masa jabatannya???

DI: Kok anda ini yakin banget bahwa di Malaysia listrik tidak pernah mati...saya kok tidak percaya 1000%
soal nuklir sebenarnya saya setuju, tapi itu kan urusan pemerintah. hanya saja semua orang tahu bahwa listrik dari nuklir itu tidak murah. harga listrik dari nukloir itu kira2 Rp 2.500/kWh. dengan demikian kalau listrik di indonesia diganti nuklir maka TDL akan naik empat kali.

Tapi mengapa di barat menggunakan nuklir? Karena di sana tidak punya batubara sebanyak kita (di samping batubara itu menganggu lingkungan).

Kelak, kalau batubara kita habis mau-tidak mau, ada yang demo atau tidak, ada yang keberatan atau tidak, kita pasti menggunakan nuklir. Tapi iya ya, mengapa tidak sekarang saja? Agar batubara bisa dihemat?

T: Kasusnya hampir sama dengan Telkom yang dahulu namanya Perumtel, seiring bertambahnya penduduk dan kebutuhan pemasangan jalur telpon baru, pada waktu itu telkom ( dahuu Perumtel ) amat sangat sulit untuk melayani psb ( pasang baru ) karena keterbatasan bla..bla..bla..dan kerugian bla..bla..bla..

Belajar dari pengalaman masa lalu Perumtel yang tidak kooperatif, maka saya menyarankan PLN dibubarkan atau dijual sahamnya supaya kedepannya lebih baik lagi, dan tidak terpaku pada uud 45 pasal 33 yang notabene dikuasai olh negara, walaupun belum tentu bisa mengelolanya.

DI: Bedanya dengan telkom....PLN itu membeli bahan baku/bahan energi dengan harga internasional sedang menjual listriknya dengan harga DPR...ha ha. Telkom membeli bahan baku dengan harga bebas dan menjualnya juga dengn harga bebas...

Apakah anda yakin kalau banyak perusahaan listrik di,luar PLN tarif dasar listrik akan turun? Jawaan anda saya tunggu ya....menarik untuk melihat cara logika anda bekerja....

T: Saya punya beberapa pertanyaan dan saran pak :

1. Apakah dengan naiknya TDL ini berarti juga gaji para pegawai PLN akan naik??

2. Beberapa waktu yang lalu di kota tempat saya tinggal sempat terjadi pemadaman bergilir 2 hari nyala 1 hari mati. Tetapi sekitar 1 bulan sebelum kenaikan TDL diumumkan terjadi hal yang luar biasa. Pemadaman listrik itu mulai hilang!!! Apakah hal ini semata-mata karena TDL mau naik atau memang ke depannya akan stabil tidak ada pemadaman lagi??

3. Saya punya saran bagaimana kalau biaya operasional di PLN agar lebih diperketat lagi pengawasannya. Biaya2 perjalanan dinas dll yang tidak perlu sebaiknya dikurangi agar tidak terlalu membebani keuangan perusahaan. Menurut saya percuma saja, meskipun TDL naik 200% tapi duitnya dihambur-hamburkan oleh pegawai PLN ujung2nya bakalan tetep rugi.

DI: Seperti sudah serinhg saya bilang pemberantasan pemadaman berglir ini tidak ada hubungannya dengan kenaikan atau keturunan (eh, penurunan) TDL. Tidak ada hubungannya.

Soal apakah gaji pegawai PLN akan naik, saya belum tahu, tapi juga tidak ada hubungannya dengan kenaikan atau keturunan (eh, penurunan) TDL. Sebab uang darti kenaikan TDL itu untuk menurunkan subsidi pemerintah. bukan untuk PLN semata.

Setuju pengawasan di perketat. KPK saya minta mengawasi langsung pengadaan di PLN. Untuk transaksi yanhg sensitif saya minta BPKP turun tangan. Untuk mengawasi agar dokumen2 tender tida mengarah ke memenangkan satu pihak, saya LKPP untuk memeriksa dokumen2 tender. Dan bahkan sejak bulan lalu BPK sudah bisa masuk ke sistem keuangan PLN secara on line dan real time. Pokoknya PLN ini sekarang sudah telanjang bulat...hanya kalah dengan Luna Maya....atau yang mirip itu

T: Saya mau bertanya sejauh mana PLN sudah berusaha/berperan dalam mengembangkan sumber tenaga listrik alternatif ? sebab yg masih kita dengar adalah pembangunan PLTA atau PLTU.

DI: yang disebut alternatif adalah: angin, matahari, gelombang, bagas dan seterusnya. soal tenaga angin sudah diteliti angin di indoensia itu sifatnya angin-anginan ha ha. kecepatan angin di indoensia hanya kurang dari 5m/menit (hanya sesekali angin ribut), padahal untuk tnaga listrik minimal 7 meter/menit.

Gelombang laut masih dalam penelitian. Tenaga matahari, sekarang baru saya bangun proyek di lima pulau terkemukan Indoensia: Bunaken, Derawan, wakatobi, dan banda. Di pulau2 itu akhir tahun ini sudah akan beroperasi listrik tenaga matahari. akan kita lihat, kalau memang baik maka tahund epan akan kita kembangkan ke pulau2 kecil lainnya, terutama di indoensia timur.Kenapa tidak di Jawa *** Kalimantan atau Sumatera atau Sulawesi?

Listrik tenaga matahari itu masih agak mahal. Untuk pulau-pulau besar lebih baik pakai yang tradisional dulu saja. tapi untuki pulau2 kecil itu biarpun mahal harus kita lakukan. sebab yang tradisional pun juga mahal l. mengangkut minyak atau batubara ke banda, misalnya, juga sangat mahal. belum tentu tongkatnya bisa sampai di sana. salah-salah tongkangnya bisa berlabuh di australia.. ha ha...maklum lautan banda itu gas sekali.

T: Pak, saya cuma mau nanya, kenapa di kepulauan 1000 listrik cuma nyala dari sore ampe pagi

DI: Saya kebetulan ke pulau seribu bulan lalu. Kok hari itu menyala ya..... Yang jelas listrik pulau seribu ini hebat sekali. listriknya dialirkan dari daratan Jawa lewat kabel bawah laiut dengan sistem 20kv. Ini kah sistem kabel listrik bawah laut yang terpanjang di Indonesia....

T: Saya adalah karyawan swasta yang bekerja untuk proyek PLN di Sumatera Utara, dan jujur saya agak merasa "kikuk" dengan kebiasaan beberapa karyawan disana yang sudah biasa dengan yang namanya "uang amplop".

Mungkin bagi perusahaan lain ini biasa, tapi buat saya, hati kecil saya menolak, dan ujung-ujungnya saya selalu dipersulit untuk proses apapun itu di PLN disana. Karena yang saya tahu bapak berusaha memberantas KKN ini, mohon bantuan ditindak pak.

DI: Bagaimana saya bisa menindak kalau anda tidak terbuka kepada saya? saya akan berikan email pribadi saya ke anda. tolong sampaikan ke saya ya.... Sekarang ini usaha ke arah sana serius banget lho....

Misalnya kebiasaan memberi oleh2 untuk direksi yang ke daerah sudah bisa diberantas seratus persen. Tapi amplop seperti itu sangat sulit diketahui kalau tidak ada pengaduan seperti ini. Pengaduan anda ini akan saya umumkan di sumut, biar pun tertutudhnya belum jelas....

T: Mengapa PLN tidak berani mencabut subsidi untuk pelanggan listrik 2200 VA. Akankah subsidi listrik hanya untuk lampu kelap kelip yang ada di jalanan dan digedung gedung megah punya pemerintah atau swasta mampu ???? Coba PLN berani untuk menagih pemakaian listrik dilingkungan PLN sendiri. Jangan jangan subsidi PLN banyak dipakai oleh PLN sendiri dan keluarganya.

DI: Ini tuduhan yang serius......ngawurnya ha ha... Listrik di kantor PLN harus bayar juga lho. Bahkan ada lomba menghemat listrik antar lantai di PLN pusat dan yang rekening tertinggi dapat sanksi. Rumah-rumah direksi PLN pun harus bayar normal. Bahkan rumah direksi harus menggunakan listrik prabayar sebagai pelopor....
Tidak ada dusta di sini, yang ada di lagunnya Krisdayanti....

T: Adakah kemungkinan yang akan bapak lakukan untuk menggabungkan kesemua anak2 perusahaan PLN (Indonesia Power, PJB, PLNBB, PLN Batam dll) kembali ke Induknya (PLN)?

DI: Dulu, ide mengadakan perusahaan-perusahaan itu sebenarnya dalam rangka IPO. Saya dengar begitu. Nah, karena IPOnya gagal, apa harus balik-kucing? Kalau betul asbabunnuzulonya begitu, rupanya perlu juga pemikiran ke arah sana. Tapi anak2 itu sudah terlanjur besar dan gemuk-gemuk. Kalau dibalikkan ke rahim induknya apa bisa ketelan? ha ha

T: Ketika bapak menjanjikan listrik indonesia bebas byar-pet per 30 juni kemarin, ternyata masih menimbulkan problem seperti tulisan bapak terakhir di blog.

DI: terus terang............................................ ..................saya itu tidak punya blog! Juga tidak punya face book. Chatting saja baru di detik com ini, ini pun karena oleh detik com diberi rangsangan melon dan kue jemblem! Kalau ada blog yang menggunakan nama saya, itu dari orang lain. Saya tidak mempersoalkannya, numpang ha ha top!

T: Pak ditunggu inovasi listrik nirkabel

DI: wah... ini menantang dan...sexy! Saya memang membayangkan suatu saat bisa kirim listrik ke rumah anda dalam bentuk sasetan dan karungan....tidak perlu pakai kabel yang ruwet dan mudah putus listriknya itu.

Tapi kelak, siapa tahu, setiap rumah akan memiliki pembangkit sendiri sehingga tidak perlu mendatangkan listrik dari tempat lain. Ini tidak mustahil kalau teknologi tenaga matahari sudah lebih murah dan....semua rumah mengganti atapnya dengan atap yang bisa menyerap tenaga matahari untuk diubah jadi listrik. Alangkah mimpinya bisa mewujudkan ide ini. Tidak ada kabel lagi di luar rumah, tidak ada polusi, tidak transmisi dan yang utama tidak ada keluhan.....saya harap paling tidak ide ini sudah terwujud 100 tahun setelah saya meninggal dunia!

wah... ini menantang dan...sexy! Saya memang membayangkan suatu saat bisa kirim listrik ke rumah anda dalam bentuk sasetan dan karungan....tidak perlu pakai kabel yang ruwet dan mudah putus listriknya itu.

Tapi kelak, siapa tahu, setiap rumah akan memiliki pembangkit sendiri sehingga tidak perlu mendatangkan listrik dari tempat lain. Ini tidak mustahil kalau tweknologi tenaga matahari sudah lebih murah dan....semua rumah mengganti atapnya dengan atap yang bisa menyerap tenaga matahari untuk diubah jadi listrik. Alangkah mimpinya bisa mewujudkan ide ini. Tidak ada kabel lagi di luar rumah, tidak ada polusi, tidak transmisi dan yang utama tidak ada keluhan.....saya harap paling tidak ide ini sudah terwujud 100 tahun setelkah saya meninggal dunia!

T: Pak Dahlan, sebelum masuk pln bapak sudah tau tidak kira2 masalahnya seperti apa ? trus gambarannya apa yang akan bapak kerjakan. Setelah masuk seperti yang di bayangkan ? atau lebih ruwet ?

DI: Sebelum di PLN saya mengira PLN itu bobrok banget.... karena itu saya sanget benci PLN.
Setelah di PLN ternyata saya menemukan cukup besar juga gelombang di dalam PLN yang menginginkan PLN ini baik, maju dan bersih. Gelombang inilah yanhg kita usahakan diperbesar terus.....
Soal kepintaran jangan ragu. Orangorang PLN itu pinter-pinter dan cerdas-cerdas. Maklum mereka umumnya lulusan terbaik 10 besar dari universitas2 terbaik negeri in i.

(qom/dnl)

RI Butuh Dana US$ 96,2 Miliar Untuk Listrik

2010-07-24T23:28:00.000-07:00

http://www.detikfinance.com/read/2010/07/25/122159/1406080/4/ri-butuh-dana-us--962-miliar-untuk-listrik?f9911013
Minggu, 25/07/2010 12:21 WIB
Jakarta - Indonesia membutuhkan dana sebesar US$ 96,2 miliar untuk memperkuat sistem kelistrikan di tanah air hingga tahun 2019.

Dari total kebutuhan dana tersebut, sebagian besar akan dialokasikan untuk membiayai pembangunan pembangkit yang dibangun PT PLN (Persero) dan juga investor listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) sebesar US$ 70,5 miliar.

"Sementara untuk investasi penyaluran sebesar US$ 14,3 miliar dan investasi distribusi sebesar US$ 11,3 miliar," demikian disampaikan dalam data Rencana Umum Penyediaan Listrik (RUPTL) PLN tahun 2010-2019 yang dikutip detikFinance, Minggu (25/7/2010),

Khusus untuk pembangkit, pada periode 2010-2019 PLN dan swasta direncanakan akan membangun pembangkit-pembangkit dengan total kapasitas sebesar 55.468 MW. Di mana sebesar 31.951 MW akan dibangun oleh PLN dan IPP sebesar 23.156 MW.

Sejalan dengan pengembangan pembangkit ini, diperlukan pengembangan transmisi sepanjang 42.505 kms, yang terdiri atas 4.318 kms SUTET 500
kV AC, 1.100 kms transmisi 500 kV HVDC, 462 kms transmisi 250 kV HVDC, 5.602 kms transmisi 275 kV AC, 29.396 kms SUTT 150 kV, 2.428 kms SUTT
70 kV.

Penambahan trafo yang diperlukan adalah sebesar 114.132 MVA yang terdiri atas 64.031 MVA trafo 150/20 kV, 2.875 MVA 70/20 kV dan 32.328 MVA trafo interbus IBT 500/150 kV, 9.875 MVA IBT 275/150 kV, IBT 2.423 MVA IBT 150/70 kV serta 3,600 MVA HVDC trafo konverter.

Untuk mengantisipasi pertumbuhan penjualan energi listrik untuk periode 2010-2019 diperlukan tambahan jaringan tegangan menengah 172.458 kms, tegangan rendah 236.835 kms dan kapasitas trafo distribusi 33.412 MVA.

BUMN listrik itu memperkirakan penjualan tenaga listrik pada tahun 2019 akan mencapai 327.3 TWh, atau mengalami pertumbuhan rata-rata 9.1% selama 10 tahun mendatang.

“Di mana beban puncak pada tahun 2019 diproyeksikan akan mencapai 59.863 MW," jelas data itu.
(epi/qom)

UU Kelistrikan Merugikan Bangsa

2010-04-20T00:22:00.000-07:00

http://otomotif.kompas.com/read/xml/2009/09/09/20222334/uu.kelistrikan.merugikan.bangsa

Rabu, 9/9/2009 | 20:22 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kelistrikan menjadi Undang-Undang, pemerintah dan DPR dinilai telah merugikan kepentingan bangsa. Dalam jangka panjang, UU ini tidak hanya akan membuat tarif listrik menjadi semakin mahal, tetapi juga melemahkan peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Awan Santosa menuturkan, dengan membuka peluang pada swasta untuk menyediakan listrik, UU tersebut akan menimbulkan persoalan di masa depan. "Elektrifikasi seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Keterbatasan modal tidak perlu dijadikan alasan karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam untuk listrik. Penyediaan listrik seharusnya dilakukan secara partisipatif di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan BUMN maupun BUMD. Untuk apa mengundang swasta?" katanya, Rabu (9/9).

Penerapan tarif regional dalam UU tersebut, lanjut dia, juga akan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang kian lebar antara derah kaya dan miskin. Keikutsertaan swasta tidak akan membuat tarif listrik menjadi semakin murah, tetapi sebaliknya menjadi semakin mahal karena perusahaan swatsta akan berupaya mendapat keuntungan lebih dari investasinya di bidang listrik.

Bukan monopoli

Peneliti Mubyarto Institute, Tarli Nugroho, menambahkan, penetapan UU tersebut melemahkan peran Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi sekadar sebagai salah satu pemain di bidang kelistrikan. Hal itu membuat negara tidak lagi punya kuasa untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Sebab, tanpa kepemilikan, negara tidak akan pernah bisa menerapkan regulasi yang mengatur perusahaan swasta.

Pengesahan UU tersebut, menurutnya, telah mengkhianati konstitusi yang menyatakan bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. "Kehadiran PLN tidak bisa disebut sebagai monopoli karena PLN itu bukan milik satu pihak saja," jelasnya.

Ia menambahkan, pengesahan UU Kelistrikan merupakan satu paket kebijakan liberalisasi sektor-sektor vital bagi masyarakat setelah diterapkan sebelumnya di sektor minyak dan gas. Jika terus dibiarkan, kebijakan semacam ini akan berlanjut ke sektor-sektor vital yang lain. Undang-undang yang sangat genting sifatnya selalu dibahas setelah masa pemilihan presiden sehingga publik tidak responsif terhadap UU tersebut. "Sekarang pun sorotan terhadap RUU kelistrikan sangat kurang," tambahnya.

Remunerasi BUMN Segera Tuntas

2009-08-20T05:39:00.000-07:00

http://www.inilah.com/berita/2009/08/20/144666/remunerasi-bumn-segera-tuntas/
20/08/2009 - 13:41

Remunerasi BUMN Segera Tuntas
Said Didu
(inilah.com /Dokumen)

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah menuntaskan remunerasi di lingkungan BUMN sejalan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar (good corporate governance/GCG).

"Sebagian besar remunerasi di BUMN sudah disesuaikan," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu di sela seminar Federasi Serikat Pekerja BUMN bertajuk 'Strategi Peningkatan dan Pengendalian Kesejahteraan Karyawan BUMN' di Jakarta, Kamis (20/8).

Menurut Said, remunerasi atau sistem penggajian BUMN tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil pada Mei 2009.

Ia menuturkan, penerapan sistem remunerasi dilakukan sangat transparan sehingga kenaikan gaji direksi atau pejabat BUMN dapat dipertanggungjawabkan.

Said menjelaskan, setidaknya tiga aspek pokok penerapan rumusan remunerasi di BUMN, pertama kinerja, kedua tanggungjawab yang diemban, ketiga berpatokan pada gaji pejabat di perusahaan swasta yang sejenis.

Meski begitu Said tidak merinci berapa besar rata-rata kenaikan gaji pejabat BUMN setelah remunerasi tersebut diberlakukan. "Kenaikan bervariasi, akan tetapi ada juga direksi yang gaji naik, namun pendapatannya malah turun karena penyesuaian tunjangan yang seharusnya tidak layak diberikan," katanya.

Tetapi secara keseluruhan diutarakan Said, penerapan remunerasi diharapkan dapat mendorong para pejabat BUMN terhindar dari tindakan atau upaya memperkaya diri dengan melakukan korupsi. "Dengan menaikkan gaji maka direksi hanya akan fokus pada pekerjaan meningkatkan kinerja perusahaan," tegasnya.

Misalnya para direksi PLN yang harus mengelola aset mencapai Rp350 triliun, dan belanja modal juga cukup besar. "Wajar dong kalau diberi gaji lebih besar karena risiko jabatannya juga tinggi," katanya Said.

Gaji direktur utama Bank Mandiri dari Rp80 juta menjadi sekitar Rp175 juta. Akan tetapi tambah Said, penerapan remunerasi ada juga yang mengakibatkan gaji direksi merosot, seperti direktur utama BUMN sektor pupuk dari sebelumnya sekitar Rp120 juta per bulan menjadi Rp80 juta per bulan. [*/cms]

Menemukan Akar Instabilitas Finansial

2008-09-27T14:37:00.000-07:00

http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/28/01125694/menemukan.akar.instabilitas.finansial

Menemukan Akar Instabilitas Finansial

Minggu, 28 September 2008 | 03:00 WIB

A PRASETYANTOKO

Buku ini menarik karena ketika ditulis pada 1986 nyaris tidak diperhatikan orang. Di-”kemas ulang” dalam terbitan baru tahun 2008, justru pemikirannya kemudian dianggap sangat relevan dengan situasi akhir-akhir ini, saat pasar finansial mengalami gejolak drastis.

Henry Kaufman, tokoh pasar modal kontemporer, memberi kata pembuka yang menegaskan relevansi pemikiran Minsky di hari ini. Demikian pula dua pengikut pemikirannya, Dimitri B Papadimitiou dan L Randall Wray, memberikan kontekstualisasi yang sangat tajam terhadap pemikiran Minsky.

Apa esensi pemikiran di dalam buku ini? Berbeda dengan pemikir di zamannya, Minsky mengajukan argumen pokok, instabilitas finansial sebenarnya berasal dari dalam dirinya sendiri (endogen) dan bukan dari luar (eksogen). Secara lebih eksplisit dia jelaskan, kekacauan ekonomi atau finansial bukanlah karena perang, kenaikan harga minyak, huru-hara sosial politik atau bencana alam. Tetapi karena sifat alamiahnya yang spekulatif.

Pandangan tentang sifat endogen instabilitas ini tidak biasa pada zamannya. Aliran yang lebih dominan pada waktu ini (hingga saat ini) justru menganggap uang dan sirkulasinya bersifat netral, maka harus dikelola secara ”bebas” sehingga menghasilkan sistem alokasi yang efisien.

Bagi pemikir monetarist ini, intervensi pada sirkulasi kapital menjadi sesuatu yang ditabukan. Sebaliknya, menurut Minsky, karena pada dasarnya sektor finansial memiliki sifat alamiah yang tidak stabil, maka perlu ”dikelola” melalui berbagai campur tangan. Dengan kata lain, intervensi merupakan keharusan.

Relevansi

Mengapa pemikiran Minsky relevan? Pasar finansial Amerika Serikat (AS) akhir-akhir ini diwarnai serangkaian gejolak mendebarkan. Menyusul pernyataan kebangkrutan lembaga keuangan terbesar keempat AS, Lehman Brothers, pasar Wall Street terguncang. Dampaknya seperti tsunami yang melibas perusahaan-perusahaan finansial besar lainnya.

Harga saham perusahaan keuangan Morgan Stanley and Goldman Sachs tiba-tiba merosot sebesar masing-masing 11 dan 16 persen. Dan, US Federal Reserve terpaksa harus menyelamatkan American International Group (AIG) dengan menggelontorkan uang sebesar 85 miliar dollar AS.

Korban serta biaya dari krisis subprime mortgage sudah terlalu banyak. Dimulai dengan penyelamatan Bear Stearns Co.Inc, kemudian disusul dengan Fannie Mae dan Freddie Mac, dan akhirnya raksasa Lehman Brothers, Merrill Lynch, dan AIG.

Kebangkrutan perusahaan-perusahaan tersebut membawa dampak yang sistematis. Pasar credit derivatives dan structured finances terkena dampak langsung. Selebihnya, pasar keuangan pada umumnya mengalami guncangan, seperti dana pensiun, reksa dana, dan pasar obligasi. Ujung persoalan akhirnya sampai juga pada ekonomi riil dan daya beli konsumen. Diperkirakan, pusat gempa di pasar finansial AS ini akan menyebar ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Sebuah gelombang masif yang mahadahsyat.

Terhadap gejolak tersebut, muncul pertanyaan serius, apa sebenarnya akar dari persoalan tersebut? Dan, bukankah dunia telah mengalami persoalan serupa berkali-kali, mengapa selalu berulang? Dulu pada tahun 1929, pasar modal AS diguncang oleh kepanikan yang berujung pada depresi besar (great depression) dunia. Masa-masa sulit tersebut telah mendera hampir semua negara di dunia. Pada tahun 1998, menyusul krisis yang terjadi di Rusia, sebuah perusahaan sekuritas besar, LTCM (Long-Term Capital Management), tumbang. Dan kini, dampak krisis subprime-mortgage merajalela.

Terkait dengan kekacauan pasar finansial AS tersebut, berbagai langkah penyelamatan dilakukan. Selain AIG, pemerintah juga menginjeksi Bear Stearns Co.Inc, Fannie Mae dan Freddie Mac. Mengapa mereka diselamatkan?

AIG disebut-sebut sebagai perusahaan asuransi terbesar di AS, sementara Fannie Mae dan Freddie Mac merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan perumahan paling besar. Jika perusahaan-perusahaan besar ini tidak diselamatkan, kekacauan akan semakin parah. Dengan kata lain, mereka terlalu besar untuk gagal (too big to fail).

Terkait dengan usaha penyelamatan tersebut, ada sebuah pertanyaan esensial yang mengusik. Bukankah pada akhirnya otoritas harus turun tangan juga menyelamatkan bisnis besar tersebut? Mengapa menunggu sampai terjadi kegagalan di pasar?

Inikah buntut dari pandangan bahwa negara hanya diperbolehkan masuk ketika pasar sudah gagal menyelesaikan persoalannya sendiri (market failure). Inikah model negara sebagai ”pemadam kebakaran”? Bukankah langkah-langkah penyelamatan ini tak lain sebuah intervensi? Dan, jika begitu, mengapa intervensi tidak dirancang untuk diimplementasikan pada sistem ekonomi sehingga kekacauan tidak perlu terjadi?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi perhatian Minsky sudah sejak lama. Namun, pemikirannya dianggap menghambat perkembangan dinamika pasar finansial. Kini, ketika terbukti premis-premis yang disampaikan Minsky benar, bukunya dilakukan repackaging atau relevan untuk dikemas dan diterbitkan kembali.

Post-Keynesian

Buku Stabilizing an Unstable Economy mencoba menjelaskan mengapa ekonomi selalu mengandung gejolak dan instabilitas. Jawabannya, karena instabilitas disebabkan oleh perilaku finansial unit-unit ekonomi yang berada dalam ruang lingkup ekonomi tersebut.

Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Keynes tentang nilai investasi, ketidakpastian atas masa depan, perilaku spekulasi dan sifat binatang (animal spirit). Keynes pernah mengatakan ”dalam sebuah sistem ekonomi yang tidak stabil, sifat spekulasi mendominasi perusahaan-perusahaan”.

Bagi Minsky, instabilitas bersifat alamiah (natural) pada sebuah sistem perekonomian. Maka dari itu, ekonomi memang akan bergerak secara fluktuatif, kadang naik (boom), kadang surut (bust). Dan, sifat pasang surut ini digerakkan oleh kondisi keuangan unit-unit ekonomi (perusahaan, bank, lembaga sekuritas, dan sebagainya).

Ada 3 tipe utama, perilaku para agen ekonomi. Pertama, Hedge, ketika perusahaan bisa melunasi seluruh kewajibannya dari hasil operasional usahanya. Kedua, Speculative, terjadi kalau untuk melunasi kewajibannya perusahaan harus utang dulu, mengingat hasil operasinya tidak cukup untuk menutup utang. Ketiga, Ponzi, yaitu manakala untuk menutup kewajibannya perusahaan harus menjual seluruh asetnya terlebih dahulu (likuidasi).

Sistem finansial modern memungkinkan para pelaku ekonomi bersikap spekulatif dan karena itu dengan sangat mudah berubah menjadi ponzi. Apa yang terjadi pada Lehman dan perusahaan finansial lainnya persis sama dengan apa yang dikemukakan oleh Minsky. Seandainya mereka berhati-hati (hedge), maka tidak akan terjadi kekacauan seperti ini. Akan tetapi, karena hampir semua perusahaan bersifat spekulatif, maka dengan mudah bisa berubah menjadi ponzi. Dan, pada titik ini, pemerintah harus turun tangan menyelamatkan mereka.

Jadi, tidak berlebihan jika dikatakan kalau mereka untung hasilnya ”diprivatisasi” (dimiliki privat), tetapi jika rugi, bebannya dibagikan kepada pihak lain (sosialisasi). Hal yang sama sebenarnya terjadi pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Krisis justru disebabkan oleh ulah para pelaku usaha yang tidak berhati-hati melakukan kebijakan keuangan. Tetapi ketika kondisi keuangan mereka jebol, APBN-lah yang harus menanggungnya. Lebih parah lagi, bantuan itu pun dikorupsi. Jadi, kurang apa lagi untuk menyeret para pelaku pembobolan BLBI ke meja hijau? Kasus ini mendesak dibuka kembali.

Mungkin inilah saatnya untuk memikirkan ulang format kebijakan ekonomi, baik pada level mikro (perusahaan), nasional, maupun global. Mungkinkah sistem yang mengandalkan fundamentalisme pasar seperti terjadi selama ini tidak akan bertahan lagi? Inikah saatnya kembali menata arsitektur baru sistem finansial global, di mana pola intervensi negara menjadi salah satu tulang punggungnya?

Banyak pengamat mulai mengatakan, rentetan krisis belakangan ini telah membawa kita kembali para era-Keynesianism. Dan, Minsky adalah seorang post-keynesianist sejati. Pemikirannya memang patut dikemas kembali karena justru begitu relevan akhir-akhir ini.

A Prasetyantoko Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi di ENS-Lyon bekerja sama dengan ESCP-EAP, European School of Management; Pengajar di Unika Atma Jaya, Jakarta

Pasar Rawan, BUMN Buy Back

2008-09-26T07:58:00.001-07:00

http://www.inilah.com/berita/2008/09/14/49601/pasar-rawan-bumn-buy-back/
14/09/2008 17:01

Pasar Rawan, BUMN Buy Back

Yusuf Karim


Erry Firmansyah

INILAH.COM,
Jakarta – Rencana penawaran perdana saham (IPO) sejumlah BUMN terancam tertunda. Salah satunya, Krakatau Steel. Kondisi pasar yang tak kondusif jadi penyebabnya. BUMN malah didorong melakukan buy back.

Kondisi pasar modal saat ini memang sedang terpuruk. Dengan kondisi pasar yang membuat harga saham berjatuhan, perusahaan pelat merah didorong untuk membeli kembali saham mereka.

Aksi buy back memang potensial untuk dilakukan oleh BUMN. Lihat saja, dari data top looser yang terpampang di perdagangan tutup pekan, beberapa BUMN yang biasanya menduduki jajaran top gainer masuk di daftar tersebut.

Ada PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) turun Rp 500 menjadi Rp 9.800, kemudian PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) turun Rp 300 menjadi Rp 5.100, PT Telkom (TLKM) turun Rp 250 menjadi Rp 6.950, dan PT Semen Gresik (SMGR) turun Rp 150 menjadi Rp 3.350.

Dirut Busra Efek Indonesia (BEI), Erry Firmansyah mengemukakan bahwa aksi buy back (pembelian saham kembali) memang dianjurkan tidak hanya bagi BUMN-BUMN, tapi juga untuk perusahaan swasta. “Emiten akan lebih baik melakukan buy back,” ujar Erry.

Langkah tersebut, selain bisa menolong pergerakan harga saham emiten yang bersangkutan, juga akan secara berangsur memulihkan indeks.
“Apalagi dengan kondisi saat ini, valuasi saham tergolong murah,”
imbuhnya.

Opsi BUMN untuk buy back juga didukung oleh Meneg BUMN Sofyan Djalil. ”Bagi BUMN-BUMN yang punya pendanaan kuat, maka kami siapkan program buy back supaya harga sahamnya nggak naik-turun tajam,” sebutnya.

Namun demikian, pihaknya belum bisa menyebutkan BUMN mana saja yang akan melakukan aksi tersebut. ”Karena akan mempengaruhi pasar. Jika nanti butuh pendanaan, BUMN bisa menjual kembali saham hasil buy back yang telah dijadikan treasury stock,” terangnya.

Otoritas pasar modal, BEI dan Bapepam-LK, dan sejumlah pelaku pasar telah bertemu untuk membicarakan kemerosotan bursa saham secara signifikan. Dari pertemuan itu disimpulkan, kondisi fundamental emiten-emiten sebenarnya sangat kokoh. Hanya saja, investor saat ini masih dilanda kekhawatiran sehingga banyak yang keluar dari bursa saham. [I4]

PLN Terus Kaji Privatisasi, SP Tetap Menolak

2008-08-21T03:33:00.000-07:00

http://www.suarasurabaya.net/v05/ekonomibisnis/?id=ada8921b755d64c5fb7b3239884fd44c200855344

20 Agustus 2008, 13:41:59, Laporan Noer Soetantini

suarasurabaya.net|
Privatisasi kelistrikan perlu dikaji kembali baik secara ekonomi, politis dan sosial. Jangan sampai privatisasi didefinisikan secara keliru dan berbeda maknanya seperti yang dimaksud dalam UU No.15/1985. Demikian ungkap FACHMI MOCHTAR Direktur Utama PT PLN pada wartawan usai membuka Rakernas Kelistrikan di Hotel Hyatt, Rabu (20/08).
Dalam membangun kelistrikan sebesar 3000 mega watt/tahun, kata FACHMI, dibutuhkan dana Rp 30 trilyun. Untuk mendapatkan dana itu, PLN menggunakan skema investasi yakni pinjaman langsung, loan, privatisasi dan menjual aset.

"Setiap skema yang diambil tetap dikaji kembali agar tidak menimbulkan salah persepsi. Apalagi sampai saat ini investasi di bidang kelistrikan untuk Indonesia masih sangat rendah di kawasan Asean. Sementara di sisi pertumbuhan pelanggan cukup tinggi dan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bagus,"ujarnya.

FACHMI menjelaskan kebutuhan listrik di Jawa Timur sebesar 10 ribu mega watt dan baru akan terpenuhi pada 2010. Tetapi mulai Maret 2009, kebutuhan listrik Jawa Bali akan segera terpenuhi dengan selesainya pembangkit listrik di Jawa Barat. Sedangkan dana untuk menyediakan kebutuhan listrik 10 ribu mega watt diperoleh melalui sindikasi bank baik dalam maupun luar negeri. "Untuk kinerja dan program masih tetap on the track,"tukas FACHMI.

Sementara itu, Ir AHMAD DARYOKO DPP Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menyikapi pernyataan Meneg BUMN tentang rencana IPO (Initial Public Offering) anak-anak perusahaan PLN di bidang pembangkit yakni PT PJB dan PT Indonesia Power sebesar 30%, menilai, apapun levelnya, IPO maupun strategic sale, merupakan bentuk penjualan aset miliki rakyat pada sekelompok orang berduit.

Rencana IPO yang awalnya hanya 30%, berpotensi unbundling vertikal di kelistrikan Jawa Bali. Ini mengingat aset PT PJB dan PT Indonesia Power ada di Jawa dan Bali.

"Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi No 001021022/PUU-I/2003 tertanggal 15 Desember 2004 tentang ketenagalistrikan. Langkah penjualan aset negara melalui skema IPO merupakan creep privatization atau privatisasi merangkak pelan-pelan. Menjual aset negara dengan cara mencuri-curi atau tidak terang-terangan setelah gagal dilakukan melalui UU No.20 tahun 2002 tentang keputusan RUPS 8 Januari 2008 sehingga potensi unbundling vertikal,"papar DARYOKO.

Serikat Pekerja, tegas DARYOKO, melihat pemerintah telah kehilangan visi/ideologi karena aset seharusnya untuk mensejahterakan rakyat tapi malah dijual untuk membayar hutang. Sedangkan rencana DPR RI dan pemerintah yang akan mensahkan UU Ketenagalistrikan tentang regionalisasi PLN, kata DARYOKO, merupakan unbundling horisontal. Ini juga melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Jika regionalisasi direalisasikan, PLN di luar Jawa akan diserahkan ke masing-masing Pemerintah Daerah. Padahal selama ini kelistrikan luar Jawa selama ini tipical cost center dengan desifit rata-rata tiap propinsi sebesar Rp 1,5 trilyun lebih. Ini artinya, disintegrasi bangsa sudah di depan mata,"ungkapnya.

DARYOKO menambahkan krisis energi listrik yang berpangkal pada energi primer, oleh pihak-pihak tertentu juga didesain untuk tujuan black campaign yang mendiskreditkan PLN. (tin)

Serikat Pekerja PLN Tolak Penjualan Aset dan Regionalisasi

2008-08-21T03:28:00.000-07:00

http://www.rri-online.com/modules.php?name=Artikel&sid=39127

Kamis, 21 Agustus 2008, 07:14 WIB

Surabaya--RRI-Online,
Serikat Pekerja PLN menolak penjualan aset dan regionalisasi PLN yang akan diberlakukan akhir tahun 2008 ini.

Rencana pemerintah menjual anak perusahaan PLN dibidang pembangkit, yaitu PT Pembangkit Jawa Bali PJB dan PT Indonesian Power sebsar 30 persen bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Desember 2004 tentang ketenaga listrikan.

Dalam keterangan persnya ketua Umum Dewan pimpinan pusat DPP Serikat Pekerja PLN Ahmad Daryoko menilai, penjualan aset PLN sama dengan menjual aset negara yang merupakan menunjukan pemerintah telah kehilangan visi dan ideologi, karena semestinya aset negara itu dilindungi untuk mensejahterakan rakyat bukan dijual untuk membayar utang.

Demikian juga terhadap rencana regionalisasi ketenaga listrikan oleh DPR dan pemerintah dimana PLN luar jawa akan diserahkan kepada Pemda masing-masing yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu DPP Serikat Pekerja PLN dibantu serikat pekerja BUMN lain mengancam akan melakukan mogok masal.
(Bambang Pramono/LD)

Serikat Pekerja PLN Tolak Rencana Penjualan Aset PJB dan Indonesia Power

2008-08-21T03:25:00.000-07:00

http://www.rri-online.com/modules.php?name=Artikel&sid=39147

Kamis, 21 Agustus 2008, 16:01 WIB

Serikat Pekerja PLN Tolak Rencana Penjualan Aset PJB dan Indonesia Power
Surabaya--RRI-Online,

Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) menolak rencana Pemerintah menjual aset PT Pembangkit Jawa Bali dan Indonesia Power.

Sikap tersebut dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP Serikat pekerja PLN Ahmad Daryoko si Surabaya Kamis (21/8), berkaitan dengan rencana Pemerintah menjual saham anak perusahaan PLN di bidang pembangkit yaitu PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dan PT Indonesia Power sebesar 30 persen.

SP PLN menilai rencana penjualan aset anak perusahaan PLN itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Desember 2004 tentang ketenagalistrikan. Dalam keterangan persnya, Ahmad Daryoko menilai penjualan aset PLN sama dengan menjual aset negara yang merupakan bentuk Pemerintah telah kehilangan visi ideologi, karena semestinya aset negara itu dilindungi untuk mensejahterakan rakyat, bukan dijual untuk membayar utang.

Demikian juga terhadap rencana regionalisasi ketenagalistrikan oleh DPR dan Pemerintah, di mana PLN luar Jawa akan diserahkan kepada Pemda masing-masing, maka menurut Ahmad Daryoko akan terjadi disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PLN Ahmad Daryoko dibantu Serikat Pekerja BUMN lain mengancam akan melakukan mogok massal.

Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PLN Ahmad Daryoko yang menggambarkan Pemerintah telah menderita penyakit akut sehingga harus melakukan operasi besar berupa rasionalisasi aset-aset strategis yang dikuasai asing seperti PT Freeport dan pengeboran minyak dan gas bumi. Kemudian menunda pembayaean utang luar negeri serta mengembangkan potensi nuklir dan geothermal.

Adanya pihak-pihak yang melarang pengembangan potensi nuklir, dinilai oleh SP PLN bahwa mereka telah disusupi oleh negara asing.

(Bambang Pramono/HF)

PLN Minta Aturan Pasokan Batu Bara

2008-08-20T23:36:00.000-07:00

http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=19350

[ Kamis, 21 Agustus 2008 ]

Utamakan Dalam Negeri agar Jamin Suplai Listrik

SURABAYA - Krisis energi primer menjadi salah satu sorotan utama Serikat Pekerja PT PLN dalam rapat kerja nasional (rakernas) di Hyatt Regency, Surabaya, kemarin (20/8). Ini terkait krisis pasokan batu bara sebagai energi primer yang dihadapi PLN.

Dirut PLN Fachmi Mochtar mengakui, selama ini kebutuhan PLN terhadap batubara belum sepenuhnya tercukupi. Hal itu tak lepas dari konsentrasi sebagian produksi batu bara ke luar negeri. ''Padahal, dari total produksi batu bara Indonesia 200 ton per tahun, PLN hanya butuh 30 ton per tahun atau sekitar 15 persen,'' tuturnya.

Karena itu, dia berharap saat ini perlu kebijakan tersendiri yang mengatur agar kepentingan di dalam negeri didulukan. Sebab, ini berdampak besar bagi ekonomi nasional.
Terjaminnya kebutuhan PLN akan berimbas pada ketersediaan pasokan listrik. ''Suplai listrik secara teratur akan berdampak positif pada sektor ekonomi,'' katanya.

Menurut dia, PLN mewacanakan adanya penataan ulang soal distribusi batu bara tersebut. ''Sejauh ini belum ada perkembangan signifikan,'' ucapnya.

Dia juga menanggapi rencana penawaran saham perdana atau initial public offering

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN Ahmad Daryoko menilai, IPO maupun strategic sale
adalah privatisasi aset negara. Rencana IPO 30 persen saham PJB berpotensi memecah badan usaha di sektor kelistrikan Jawa-Bali itu.

Menurut dia, pemerintah telah kehilangan ideologi untuk berpihak pada kepentingan rakyat. ''Ini bisa dilihat dari penjualan aset-aset strategis milik negara ke pihak asing,'' katanya di sela rakernas.

Dia juga tidak setuju dengan rencana regionalisasi PLN. Jika regionalisasi dilakukan, pengelolaan PLN di luar Jawa akan diserahkan ke pemerintah daerah. ''Itu bisa membawa disintegrasi,'' tuturnya. Kalau pemerintah tetap memaksakan IPO PJB dan juga regionalisasi, SP PLN akan bersikap tegas. ''Kami akan mogok nasional,'' ancamnya. (uan/dwi)

(IPO) anak usaha (PT Pembangkitan Jawa-Bali) maupun regionalisasi PLN.
Dia mengaku belum bisa berkomentar. ''Setiap skema yang diambil tetap dikaji kembali agar tidak menimbulkan salah persepsi,'' ujarnya.

Efisiensi PLN Jadi Prioritas

2008-08-20T20:24:00.000-07:00

http://www.pln-jabar.co.id/berita_media_det.php?id=2684

Suara Karya, 21 Agustus 2008

Kamis, 21 Agustus 2008

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah menuntut BUMN untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang, termasuk penyediaan ketenagalistrikan. Untuk menepis anggapan tidak efisien itu, PT PLN (Persero) memaksimalkan peningkatan eficiency drive programme (EDP) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2000.

Vice President Efisiensi dan Kinerja PLN Sarwono Hardjomuljadi mengatakan, selama ini EDP merupakan upaya untuk mengefisienkan pengeluaran operasi (operational expenditure) maupun pengeluaran modal atau investasi (capital expenditure). Salah satu langkah yang ditempuh dengan menggelar Forum Efisiensi Ketenagalistrikan Indonesia pada pertengahan Agustus lalu di Yogyakarta dengan mitra bisnis terhadap upaya efisiensi PLN.

"Langkah ini merupakan wujud upaya transparansi PLN ke publik. Sehingga PLN dapat semakin berupaya meningkatkan efisiensi dalam bidang-bidang yang dapat dikendalikan oleh PLN. Selain itu juga hal-hal lain yang memerlukan dukungan masyarakat dan mitra bisnis. Hal ini penting agar efisiensi menjadi tepat sasaran dan efektif serta tidak salah arah," kata Sarwono Hardjomuljadi.

Selain mendengarkan pandangan pemangku kepentingan PLN, dalam forum ini juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh direksi PLN, direksi anak perusahaan PLN, general manager unit-unit di lingkungan PLN serta perwakilan mitra bisnis mulai dari pemasok, kontraktor, hingga konsultan. Dalam Pakta Integritas ini, segenap jajaran PLN berjanji akan menerapkan delapan poin yang telah disepakati, di antaranya, berperilaku adil, jujur, dan terbuka. Selain itu harus selalu mematuhi UU dan peraturan yang berlaku, tidak melakukan praktik korupsi, melaksanakan pengelolaan perusahaan sesuai prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) serta menghindari benturan kepentingan (conflict of interest).

Terkait hal ini, Dirut PLN Fahmi Mochtar mengatakan, upaya efisiensi merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan oleh PLN untuk mengurangi kerugian yang diderita selama ini. Berbagai upaya sudah dilakukan PLN untuk melakukan efisiensi, mulai dari hilir maupun hulu. Di hilir antara lain PLN memberlakukan tarif non-subsidi, pembagian lampu hemat energi (LHE), penghematan bersifat administratif, dan program demand side management (DSM). Sedangkan di sisi hulu (melalui pembangkit), PLN berupaya mempercepat energy mix pada pembangkit listrik. Antara lain dengan mengalihkan penggunaan minyak jenis solar (high speed diesel/ HSD) menjadi marine fuel oil (MFO). Selain itu, juga mempercepat pasokan gas ke pembangkit listrik yang berbahan bakar HSD (gasifikasi), penggunaan minyak kelapa sawit mentah (CPO-nisasi), dan diversifikasi pembangkit. "Kami sedang menggalakkan penghematan di tubuh PLN di berbagai unit, dalam rangka menuju efisiensi," kata Fahmi.

Investasi

Sementara itu dari Surabaya dilaporkan, PLN membutuhkan dana hingga Rp 30 triliun untuk membangun kelistrikan dalam negeri yang membutuhkan pasokan sebanyak 3.000 MW per tahun. Tetapi PLN merasa masih perlu pengkajian kembali terkait peluang privatisasi untuk memenuhi kebutuhan dana yang ada. Pernyataan ini disampaikan Dirut PT PLN Persero Fahmi Mochtar usai membuka Rakernas Serikat Pekerja (SP) PT PLN di Surabaya, Rabu (20/8). "Privatisasi di bidang kelistrikan perlu dikaji kembali, baik secara ekonomi, politis, dan sosial agar tidak didefinisikan secara keliru dan berbeda maknanya seperti yang dimaksud dalam UU Nomor 15 Tahun 1985," tuturnya.

Menurut Fahmi, privatisasi hanya salah satu cara untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan tersebut. Di luar skema itu masih ada skema pengadaan dana, baik berupa pinjaman langsung, pinjaman melalui pemerintah, penerbitan obligasi atau menjual aset.

PLN, lanjut Fahmi Mochtar, sekarang sulit berinvestasi, apalagi setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menjadikan PLN harus membayar lebih dari 110 dolar AS per barel. Konsekuensi dari itu, biaya untuk pengadaan BBM selama 2008 ini mencapai Rp 88 triliun atau jauh lebih besar dibanding total pendapatan BUMN ini yang hanya Rp 79 triliun. Sementara berbagai upaya pengalihan energi primer dari BBM ke bahan bakar jenis lain sudah dilakukan sejak 1997 lalu. Tapi krisis moneter menjadikan proyek pembangunan pembangkit itu ditunda atau dibatalkan sama sekali.

Sementara itu, Ketua Umum SP PT PLN Ahmad Daryoko menentang keras rencana penawaran saham perdana ke publik (initial public offering/IPO) anak-anak perusahaan PLN di bidang pembangkit. Misalnya seperti PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) dan PT Indonesia Power sebesar 30 persen. Menurut dia, upaya ini merupakan bentuk penjualan aset milik rakyat kepada kelompok orang tertentu. "Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001021022/PUU-I/2003 tertanggal 15 Desember 2004 tentang ketenagalistrikan," tuturnya.

Dia menyatakan bahwa langkah penjualan aset negara melalui skema IPO merupakan privatisasi yang dilakukan secara pelan-pelan. Ini sama saja dengan menjual aset negara dengan cara mencuri-curi atau tidak terang-terangan setelah sebelumnya gagal. (A Choir/Andira)

Garuda, Indonesia Power, & PJB IPO Pada 2009

2008-08-18T21:28:00.001-07:00

http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/08/18/21/137775/garuda-indonesia-power-pjb-ipo-pada-2009

Senin, 18 Agustus 2008 - 13:45 wib

Mochammad Wahyudi - Okezone

JAKARTA - Sejumlah BUMN seperti PT Garuda Indonesia,
PT Indonesia Power, dan PT Pembangkit Jawa-Bali akan diprivatisasi
melalui penjualan saham ke pubik (IPO) pada 2009.

"Sektor
perkebunan (yang potensial). Kemudian yang lain adalah Garuda. Anak
perusahaan PLN yaitu Indonesia Power dan PJB juga bisa," kata Menteri
Negara BUMN Sofyan Djalil di Jakarta, Minggu (17/8/2008).

Untuk
Indonesia Power dan PJB, menurut Sofyan, sebelum dilepas perlu
menyelesaikan hubungan dengan perusahaan induknya. Sebab, PLN banyak
berutang kepada kedua perusahaan tersebut.

"Kalau utang belum
lunas, kan repot. Tapi kalau sudah lunas dan hubungannya sudah seperti
hubungan selayaknya satu perusahaan dengan perusahaan lain, maka
Indonesia Power dan PJB sangat potensial untuk di go public-kan,"
paparnya.

"Jika go public 30 persen saja, mereka bisa dapat uang
belasan triliunan. Dengan demikan, mereka dapat bangun proyek 10 ribu
MW kedua setengahnya. Jadi , kita perlu equity, daripada dipegang
banyak-banyak, tapi nilainya tidak banyak," tambah Sofyan.

Untuk
BUMN sektor perkebunan, menurut dia, bisa diminta untuk menjual
sahamnya agar lebih berkembang, selama harganya bagus. "Coba kalau
kemarin-kemarin bisa go public, pasti luar biasa harganya," imbuhnya.

Untuk
BUMN energi seperti Pertamina mungkinkah 2009 go public? "Nggak. Tapi
Pertamina terus mempersiapkan diri untuk menjadi nonlisted di bursa.
Pertamina juga sudah harus menggunakan e-procurement," jelas dia.

Dijelaskannya, penjualan saham BUMN bertujuan untuk membuat BUMN menjadi lebih kompetitif.

"Kalau
nggak ada modal, BUMN akan kalah bersaing. Pokoknya ada beberapa yang
sudah diindikasi. Makanya nanti kita akan ajukan ke komite privatisasi
akhir tahun," tambahnya.

(jri)

Saham Indonesia Power Dilepas 2009

2008-08-18T14:31:00.000-07:00

http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjM5MTA=

Senin, 18 Agustus 2008 00:01 WIB

JAKARTA (MI): Dua anak perusahaan PT PLN, yaitu PT Indonesia Power dan
PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), masuk daftar BUMN yang akan
diprivatisasi melalui pola penjualan saham ke publik (IPO) pada 2009.

"Insya Allah, Garuda dan dua anak perusahaan PLN, yaitu Indonesia Power dan Pembangkit Jawa Bali, bisa go public tahun depan," kata Menteri BUMN Sofyan Djalil seusai Upacara HUT Ke-36 RI di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin.

Pada 2008 Kementerian BUMN mengusulkan setidaknya 34 BUMN masuk
program privatisasi, 11 perusahaan di antaranya melalui mekanisme
penawaran saham perdana (initial public offering/IPO).

Menurut Sofyan, berdasarkan identifikasi sejumlah perusahaan yang
direstrukturisasi usahanya sudah rampung akan dinominasikan IPO tahun
depan.

Garuda misalnya. Jika restrukturisasi perusahaan selesai, sahamnya dapat dilepas ke pasar modal.

Indonesia Power dan PJB, ujar mantan Menteri Kominfo ini,
berpotensi melepas sahamnya hingga 30% ke pasar saham untuk memperoleh
dana sekitar Rp10 triliun. "Indonesia Power butuh dana untuk ikut
berpartisipasi membangun pembangkit listrik," kata Sofyan.

Namun sebelum Indonesia Power melakukan IPO, perusahaan itu
terlebih dahulu menyelesaikan persoalan dengan PT PLN. Utang PT PLN
kepada Indonesia Power mencapai sekitar Rp18 triliun.

IPO PTPN

Sementara itu respons investor luar negeri cukup bagus saat promosi penawaran perdana saham (initial public offering/IPO) PT Perkebunan Nusantara (PN) VII.

"Respons sangat bagus. Mereka ingin melihat hasilnya, apalagi
komoditas PTPN VII memang diminati pasar dunia," kata Direktur Utama
PTPN VII Andi Punoko di sela-sela kegiatan bertajuk Spirit of Change di
Taman Wisata Lembah Hijau, Bandar Lampung, Lampung, akhir pekan lalu.

BUMN tersebut menawarkan tiga komoditas utama, yakni karet, kelapa sawit, dan gula, yang dibutuhkan dunia.

Saat menyinggung target penawaran, Andi menjelaskan ingin
mendapatkan Rp1,2 triliun-Rp1,5 triliun dari IPO tersebut. Dana
tersebut akan digunakan untuk pembayaran utang, pengembangan usaha, dan
perluasan perkebunan.

Perolehan dana itu juga ditujukan untuk peremajaan tanaman,
rekondisi pabrik yang sudah tua, pengembangan IT, dan pengembangan
sumber daya manusia (SDM) yang sangat membutuhkan biaya besar.

"Salah satu yang akan kami realisasikan dengan dana itu adalah membangun pabrik bioetanol. Konsepnya sedang disusun," kata Andi.

Terkait dengan perluasan areal, Dirut PTPN VII itu menjelaskan
lebih banyak di Sumatra Selatan dan Bengkulu yang saat ini sudah ada
lahan seluas 16 ribu hektare. Adapun tanaman yang dikembangkan yakni
kelapa sawit dan karet untuk memenuhi permintaan pasar dunia.
Sementara itu, lahan PTPN VII yang sedang dalam sengketa saat ini
terus dilakukan upaya hukum agar semua berjalan sesuai dengan kaidah. (Ant/E-1)

2009, Garuda dan Indonesia Power IPO

2008-08-18T14:29:00.000-07:00

http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/18/05522732/2009.garuda.dan.indonesia.power.ipo

Senin, 18 Agustus 2008 | 05:52 WIB

JAKARTA, SENIN - Kementerian BUMN memasukkan dua
anak perusahaan PT PLN yaitu PT Indonesia Power dan Pembangkit Jawa
Bali (PJB) dan PT Garuda Indonesia melakukan privatisasi melalui pola
penjualan saham ke publik (IPO) pada tahun 2009. "Insya Allah, Garuda
dan dan dua anak perusahaan PLN yaitu Indonesia Power dan Pembangkit
Jawa Bali bisa go public," kata Menneg BUMN Sofyan Djalil, di Jakarta, Minggu (17/8).

Pada
tahun 2008 Kementerian BUMN mengusulkan setidaknya 34 BUMN masuk
program privatisasi, 11 perusahaan di antaranya mekanisme
privatisasinya dilakukan melalui IPO.

Menurut Sofyan Djalil,
berdasarkan identifikasi sejumlah perusahaan yang restruturisasi
usahanya sudah rampung akan didominasikan IPO tahun depan. Garuda
misalnya jika restrukturisasi perusahaan diselesaikan, sahamnya dapat
dilepas ke pasar modal.

Sedangkan Indonesia Power dan PJB, sebut
mantan Menteri Kominfo ini, berpotensi melepas sahamnya hingga 30
persen ke pasar saham untuk memperoleh dana sekitar Rp 10 triliun.
"Indonesia Power butuh dana untuk ikut berpartisipasi membangun
pembangkit listrik," kata Sofyan.

Namun sebelum Indonesia
Power melakukan IPO, perusahaan ini terlebih dulu menyelesaikan
hubungannya dengan PT PLN. Adapun utang PT PLN kepada Indonesia Power
mencapai sekitar Rp18 triliun.

Sesungguhnya rencana IPO Indonesia
Power sudah berlangsung sejak dua tahun lalu, namun ditunda hingga
batas waktu yang tidak ditentukan sambil menunggu penyelesaian
pembangunan proyek listrik 10.000MW. "Dengan dana yang diperoleh dari
IPO, Indonesia Power berpeluang mendapatkan proyek pembangkit listrik
10.000 MW tahap kedua, minimal setengahnya," kata Sofyan.

Lebih
lanjut dijelaskan, di sektor perbankan belum ada perusahaan yang masuk
nominasi selain BTN. "Kalau BTN bisa masuk tahun ini (2008) silahkan,
tetapi saya pikir agak berat," katanya.

Menurut catatan, 11
perusahaan yang masuk daftar IPO 2008 yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia,
BTN, Krakatau Steel, PTPN III, PTPN IV, PTPN VII, PT Semen Baturaja, PT
Waskita Karya, PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, PT Pembangunan
Perumahan.

Krakatau Steel, PTPN III, PTPN IV dan PTPN VII,
dan BTN telah lebih siap masuk bursa setelah dilakukan persiapan dan
kajian mendalam, namun tinggal menunggu rekomendasi DPR.

EDJ
Sumber : Ant

Jabatan Empat Direksi PLN Diperpanjang

2008-03-07T08:01:00.000-08:00

http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2008/03/06/brk,20080306-118720,id.html

Kamis, 06 Maret 2008 | 12:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil melalui suratnya No. S-173/MBU/2008, 5 Maret 2008, mencopot Direktur Utama PLN Eddie Widiono dan Direktur Keuangan PLN Parno Isworo. Sedangkan jabatan empat direksi lainnya diperpanjang.

Empat direksi yang diperpanjang masa jabatannya itu adalah Direktur Transmisi dan Distribusi, Herman Darnell Ibrahim, Direktur Niaga dan Pelayanan, Sunggu Anwar Aritonang, Direktur Sumber Daya Manusia, Djuanda Nugraha Ibrahim dan Pelaksan Tugas Direktur Pembangkitan dan Energi Primer Fahmi Mochtar.

Melalui suratnya, Sofyan Djalil melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk salah seorang dari empat direksi untuk menjadi pelaksana tugas direktur utama. Penunjukan tersebut sampai adanya penetapan direksi secara definitif.

Sampai saat ini calon direksi PLN masih dibahas oleh tim penilai akhir yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

NIEKE INDRIETTA

Keputusan Direksi Baru PLN Hari Ini

2008-03-07T07:46:00.000-08:00

http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2008/03/06/brk,20080306-118699,id.html

Kamis, 06 Maret 2008 | 03:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara akan melakukan pergantian direksi PT PLN (Persero). Pergantian dilakukan karena masa kerja direksi yang dimpin Eddie Widiono akan berakhir pada bulan ini. "Ya, saat ini sudah dalam proses di Tim Penilai Akhir," ujar Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil, Rabu (5/3).

Dia menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan tujuh nama calon direksi PLN ke tim penilai akhir. Sofyan mengisyaratkan ada satu-dua nama lama yang akan masuk ke dalam jajaran direksi baru nanti. "Supaya kontinuitas," ujarnya.

Informasi yang diperoleh Tempo mengatakan, dari tujuh nama sebanyak enam nama yang diajukan berasal dari PLN. Satu orang berasal dari luar PLN untuk menempati posisi sebagai direktur keuangan. "Karena calon direktur keuangan tidak ada yang cocok dari dalam," ujar sumber Tempo di pemerintahan.

Sumber itu mengungkapkan, akan ada posisi baru di jajaran direksi yakni wakil direktur utama. Namun, persetujuan posisi baru tersebut tergantung keputusan tim penilai akhir.

Sekretaris Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu menjelaskan, calon direksi PLN diusahakan dari dalam seluruhnya. "Tapi kalau tidak ketemu bisa dari luar," kata Said kepada Tempo.

Menurut dia, masalah kurangnya kaderisasi memang selalu menjadi kendala dalam pencarian calon-calon direksi baru di BUMN. Apalagi untuk posisi Direktur Keuangan. "Susah carinya dari dalam, makanya lebih sering mencari dari luar di bidang keuangan," ujar Said.

Mengenai pelantikan, kata Sofyan, akan diupayakan pada pekan ini. Sesuai agenda Kamis (6/3) masa jabatan direksi lama habis dan harus dilakukan pelantikan yang baru. "Tapi, kalau tidak bisa dilantik pada 6 Maret, maka saya akan perpanjang masa jabatan direksi saat ini," katanya.

Namun, Said memastikan bahwa pelantikan bakal dilaksanakan Kamis (6/3). Alasannya, calon yang akan ditunjuk menjadi direksi PLN harus diputuskan sebelum Presiden pergi ke luar negeri.

WAHYUDIN FAHMI

Malam Ini, Penetapan Direksi PLN

2008-03-07T07:26:00.001-08:00

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.03.06.15541966&channel=1&mn=1&idx=1
Kamis, 6 Maret 2008 | 15:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS-Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara atau Menneg BUMN Sofjan Djalil menegaskan, pihaknya akan menggelar tes kecakapan dan kepatutan bagi jajaran direksi PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Kamis (6/3) malam ini.

Dengan demikian, memasuki hari esok, PLN sudah memiliki direktur utama baru yang menggantikan pejabat lama Eddy Widiono karena habis masa jabatannya. Sofjan mengungkapkan hal tersebut sesudah menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas dengan Menko Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Kamis (6/3).

Menurut Sofjan, tes kecapakan dan kepatutan digelar mulai Kamis sore dengan mengikutsertakan seluruh anggota Tim Penilai Akhir (TPA), yakni menkeu,menko perekonomian, menteri ESDM. Jumlah calon direksi PLN yang akan dites adalah 8 orang, termasuk calon direktur utama PLN. "Kedelapan orang itu akan terdiri atas orang-orang yang diambil dari internal PLN atau eksternal," ujarnya.

Dengan adanya tes kecapakan dan kepatutan tersebut, maka tes seleksi dilakukan dua kali. Sebelumnya, tes kecapakan dan kepatutan sempat dilakukan oleh tim kementerian negara BUMN. "Beberapa orang dalam PLN mungkin akan dipertahankan, barangkali 1 orang. Malam ini yang diputuskan seluruhnya, saya akan umumkan setelah itu," ujar Sofjan.

Menunggu hasil tes kecapakan dan kepatutan itu, Menneg BUMN telah menerbitkan surat perpajangan masa jabatan direksi lama hingga 10 Maret 2008. Ini dilakukan karena batas akhir masa jabatan Dirut PLN lama habis hari ini. "Surat itu dikeluarkan agar tidak ada kekosongan direksi. Saya sudah tandatangani suratnya," ujar Sofjan.(OIN)

KALAU ASING MULAI MENDIKTE

2007-06-19T18:18:00.000-07:00

(POLITIK): AS tekan Indonesia selamatkan proyek berbau KKN, Paiton I.Mengiyakan salah, menolak salah. Dilema terbesar meraih kepercayaan modal asing.

Saat ini, tak ada cara lain untuk selamatkan Indonesia. Infus modal dariluar negeri terpaksa dilanjutkan, kendati sudah amat besar beban utangpemerintah (diperkirakan telah melebihi US$80 milyar). Sektor riil, padaumumnya, masih hancur berantakan diterpa krisis berkepanjangan, sehingga takmungkin menggantungkan harapan pada devisa yang masuk. Tugas tim ekonomipemerintahan Gus Dur yang dipercayakan pada Kwik Kian Gie dan kawan-kawanibarat menuntaskan mission impossible.

Membujuk investor asing masuk Indonesia tanpa janji-janji muluk, susahnyasetengah mati. Soalnya, banyak di antara mereka yang sewaktu menanamkanmodalnya dulu, beroleh banyak kemudahan. Bahkan bisa ber-kongkalikong denganelit yang waktu itu berkuasa. Kendati rombongan Gus Dur dan Kwik Kian Gietelah 'merayu' sebagian dari mereka untuk kembali, hasilnya belum begitunyata. Bos Gemala Grup, Sofjan Wanandi, yang baru kembali dari Singapuramemperkirakan, butuh waktu setahun lagi bagi modal asing yang terlanjur'cabut' untuk balik ke Indonesia.

Apa mau dikata? Pemerintah sekarang punya alasan untuk tak mengikuti jejakpendahulunya, yang memunculkan budaya kolusi tingkat tinggi pada nyarissemua "proyek basah" di dalam negeri. Jika tak ingin negara dirugikan, sikapapa adanya harus ditampilkan.

Susahnya, dengan bargain modalnya, para investor asing berupaya menekanpemerintah untuk menerapkan kebijakan yang menguntungkan mereka. Tak jarangpula, mereka menggunakan tangan pemerintahnya untuk berbicara langsung padapemerintah Indonesia. Misalnya, meminta pemerintah membebaskan tarif imporproduk-produk tertentu -sementara pada saat yang sama, mereka menutuperat-erat pintu masuk barang-barang Indonesia.

Dengan bargain itu pula, kabarnya, saat berkunjung ke AS, Gus Dur dimintauntuk menyelamatkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton I diProbolinggo, Jawa Timur. Padahal, menurut hitungan Priyo Budi Santoso,anggota Komisi VIII DPR, proyek Paiton I adalah proyek pembangkit listriktermahal di dunia. Untuk pembangkit listrik sekelas itu, di Taiwan, biayanyatak lebih dari US$1 milyar. Bandingkan dengan Paiton I yang menghabiskanUS$2,5 milyar.

Akibat besarnya biaya untuk merampungkan proyek yang telah dimulai 10 tahunlalu itu, harga listriknya pun jadi lebih mahal. Dengan kapasitas listrikterpasang yang sudah lebih dari cukup, PLN dibebankan tugas membeli listrikswasta ini. Itu sebabnya, setelah gagal mengupayakan negosiasi ulang, PLN'nekad' menolak kontrak pembelian ini. Bahkan, menuntut para pemegang sahamPaiton I yang berkolusi dengan pemerintah sebelumnya.

Sikap keras semacam ini bukannya tanpa resiko. Seperti diketahui, sebagianbesar saham PT Paiton Energy yang mengelola proyek Paiton I, dikuasai olehEdison Mission (sebesar 40%) dari AS. Sisanya, dipegang oleh Mitsui (32%),General Electric (12,5%) dan PT Bayu Hitam Perkasa (15%). Persoalannyamuncul, karena sebesar US$1,8 milyar dari total biaya proyek itu, diperolehmelalui sindikasi pinjaman dari Bank Ekspor-Impor AS. Artinya, pemerintah ASjelas berkepentingan menyelamatkan dana besar yang ditanamkannya.

Wajar, jika pemerintah AS meminta Gus Dur menyelamatkan proyek Paiton I,kendati itu merugikan Indonesia. Bukan tak mungkin pula, Jepang akanmelakukan tekanan yang sama pada pemerintah Indonesia. Mengingat, sebagiansaham PT Paiton Energy, juga dimiliki oleh investor dari Jepang, Mitsui.

Di sinilah dilema bagi Indonesia. Di satu sisi mesti berbaik-baik pada parainvestor asing. Namun, di sisi lain, mesti bersikap tegas menghentikanpraktek kolusi yang melibatkan para pemodal asing dari negara-negara yang sama.

Tindakan PLN menggugat PT Paiton Energy jelas akan menimbulkan konsekuensi-meskipun belum ada yang bisa memastikan seberapa besar dampaknya. Bosperusahaan Edison Mission. Edward R. Muller pada Business Week mengatakan:"Indonesia tak bisa begitu saja mengabaikan persoalan-persoalan semacam ini,lantas terus berharap akan masuknya investasi." Entah itu dimaksudkansebagai ancaman atau sekedar pernyataan.

Persoalan yang sama, diperkirakan juga bakal muncul dari kasuspengambilalihan Bank Bali oleh Standard Chartered Bank (SCB) dari Inggris.Belakangan ini, setelah mendapat tekanan bertubi-tubi dari para karyawanBank Bali dan DPR, perjanjian akuisisi Bank Bali kemungkinan dibatalkan olehBPPN. SCB diduga sengaja menaikkan angka kebutuhan modal rekapitalisasi BankBali lebih besar dari seharusnya.

Kekhawatiran terbesar dari kedua kasus ini: Kepercayaan investor padaumumnya pada iklim perekonomian Indonesia bisa luntur. Indonesia dapatdituduh tak menjamin kepastian hukum, karena mudah membatalkan kontrak yangtelah disepakati. Kini terbayang betapa berat mission impossible pemerintah:Pemodal asing lainnya harus diyakinkan, bahwa pembatalan kontrak hanyaberlaku bagi proyek-proyek berbau KKN. Jika ini pun gagal, mari tanggungbersama resiko ini. Itu masih lebih baik daripada membiarkan harga diriterinjak-injak. (*)

Chairul Tanjung rambah listrik

2007-06-19T18:16:00.000-07:00

JAKARTA: Pengusaha nasional Chairul Tanjung, melalui Grup Para, mulai merambah bisnis pembangkitan listrik. Bersama PT Pertamina, kelompok bisnis itu berencana membangun tiga pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) senilai US$1,5 miliar dengan dana yang akan dihimpun dari masyarakat melalui Infrastructure Fund.

Ketiga pembangkit listrik itu adalah Kamojang Unit VI (Jawa Barat), Ulu Belu Lampung, dan Sumatra Selatan dengan total kapasitas yang akan dibangkitkan mencapai 1.060 MW. Pembangunan pembangkit listrik merupakan proyek baru yang dijajal Chairul Tanjung. Pria kelahiran Jakarta 44 tahun silam itu lebih dikenal sebagai pengusaha di bisnis keuangan (melalui PT Para Global Investindo), investasi dan media (PT Para Inti Investindo), dan properti (PT Para Inti Propertindo).

Dalam kerja sama pembangunan PLTP yang ditandatangani Chairul bersama Dirut PT Pertamina Widya Purnama, kedua pihak sepakat membentuk perusahaan baru dengan persentase saham yang akan ditentukan kemudian. Studi kelayakan di ketiga lokasi proyek panas bumi itu akan dilakukan mulai pekan depan. "Kami akan bentuk joint venture, tapi persentase saham di perusahaan itu belum dapat ditentukan saat ini. Kemungkinan besar share saham di masing-masing perusahaan pengelola PLPT di tiga wilayah itu akan berbeda-beda," tutur Chairul.

Dia menjelaskan langkah Grup Para memasuki bisnis pembangkit listrik merupakan upaya mengembangkan energi alternatif sekaligus mendapatkan pasar yang cukup besar saat ini. Proyeksi kebutuhan energi listrik di Indonesia hingga 2010 sekitar 29.500 MW dengan pertumbuhan rata-rata 350 MW per tahun. Menurut rencana, sekitar 17% dari kebutuhan itu akan dipenuhi melalui pengembangan panas bumi.

Menyangkut pendanaan proyek yang cukup besar, yakni US$1,5 miliar, Grup Para akan menggunakan modal sendiri ditambah dengan modal dari Pertamina. Modal paling besar akan diambil dari dana masyarakat melalui Infrastructure Fund. Modal awal yang telah disiapkan Grup Para untuk merealisasikan proyek ini sebesar 20% (sekitar Rp3 triliun). Hal yang sama juga disiapkan oleh Pertamina.

Chairul optimistis mampu menghimpun dana dari masyarakat dalam jumlah besar melalui Infrastructure Fund. "Kalau hanya mendapatkan dana hingga US$20 miliar dari masyarakat melalui Infrastructure Fund, bukan hal yang sulit." Menjawab pertanyaan wartawan yang mencurigai proyek ini merupakan upaya Grup Para mendapatkan dana masyarakat dalam jumlah besar melalui Infrastructure Fund untuk menyuntikkan dana ke perusahaan tersebut, mantan ketua umum PBSI itu menampik tuduhan tersebut.

Menurut dia, untuk mendapatkan dana dari masyarakat melalui Infrastructure Fund tidaklah mudah karena harus memenuhi beberapa persayaratan antara lain status proyek harus legal dengan project clean base yang tidak diragukan. "Selain tidak ada unsur mark up, Infrastructure Fund bisa jalan jika dijual oleh pihak yang kredibel," jelasnya. Tidak ada jawaban yang jelas dari Chairul maupun Dirut Pertamina ketika ditanya apakah peranan Pertamina hanya untuk dijadikan jaminan, sebagai pihak yang kredibel, agar Infrastructure Fund tersebut dapat dikumpulkan.

Harga jual listrik

Hingga perjanjian kerja sama pembangunan PLTP itu ditandatangani, Grup Para dan Pertamina belum mengadakan negosiasi dengan PT PLN mengenai komitmen pembelian listrik dari tiga wilayah tersebut. Namun harga yang akan ditawarkan oleh perusahaan patungan Grup Para & Pertamina kepada PT PLN sebagai pembeli adalah US$0,045-US$0,05 per kWh. Harga tersebut mirip dengan harga jual PLTP Darajat di Tasikmalaya, Jabar, yang dijadikan harga patokan penjualan listrik dari pembangkit panas bumi.

Sementara itu, Dirut Pertamina Widya Purnama mengatakan BUMN tersebut masih membuka kemungkinan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan perlakuan yang sama seperti terhadap Grup Para. "Tidak ada privilege, semua kita perlakukan equal. Kalau ada perusahaan lain yang berminat, kita akan perlakukan sama," tutur Widya. (dwi.djanuarto@bisnis.co.id/arel.zufrizal@bisnis.co.id)

Oleh Bambang Dwi Djanuarto & Zufrizal
Bisnis Indonesia

Paiton Energy Akan Bangun Pembangkit Listrik

2007-06-19T18:15:00.000-07:00

Senin, 07 Juni 2004 17:18 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Paiton Energy akan melakukan ekspansi dengan membangun satu unit pembangkit listrik berkapasitas 800 megawatt di Probolinggo, Jawa Timur, dengan nilai investasi US$ 580 juta. Harga listrik yang diusulkan US$ 4,79 sen per kWh, belum mendapat persetujuan dari PLN.

Presiden Direktur Paiton Energy, Ronald Landry, di Jakarta, Senin (7/6), mengatakan pihaknya terus melakukan negosiasi dengan PLN menyangkut harga listrik. Diharapkan kesepakatan sudah bisa tercapai paling lambat akhir bulan ini.

Ronald menjelaskan, tarif yang diajukan kepada PLN saat ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan tarif sebelumnya. Di dua unit pembangkit milik Paiton yang beroperasi di kompleks yang sama, harga yang berlaku adalah US$ 4,93 per kWh. Itu merupakan harga hasil restrukturisasi PLN, dari yang semula diusulkan 40 persen lebih tinggi.

Rencananya, pembangunan konstruksi akan dilakukan setelah tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian penjualan tenaga listrik (power purchase agreement/PPA). Tahap konstruksi diperkirakan akan memakan waktu tiga tahun, dimulai tahun 2005 hingga 2008.

Sama seperti pembangkit yang dimiliki sebelumnya, Paiton Energy juga akan menggunakan batubara sebagai sumber energi karena bisa mendapatkan batubara dengan harga 10-15 persen lebih murah daripada harga pasar untuk kontrak jangka panjang. Saat ini kontrak telah berjalan dengan beberapa produsen batubara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur seperti PT Adaro, PT Arutmin, dan Kideco.

"Faktor ini memungkinkan bagi PLN untuk mempercayai kami," ujar Ronald. Untuk meningkatkan cadangan batubara, Paiton akan mengembangkan area penyimpanan yang dimiliki dari kapasitas yang ada sekarang 500 ribu ton, sehingga cadangan selama 45 hari bisa diperpanjang lagi.

Di kompleks Paiton, Jawa Timur, Paiton Energy memiliki dua unit pembangkit berkapasitas 1230 megawatt, dari delapan unit yang ada. Masing-masing unit (unit 7 dan unit 8) berkapasitas 615 megawatt. Dengan pembangunan satu unit pembangkit lagi maka kapasitas yang dimiliki Paiton Energy keseluruhan menjadi 2.030 megawatt.

Retno Sulistyowati - Tempo News Room

Pat Gulipat Listrik Swasta

2007-06-19T18:14:00.001-07:00

Minggu, 15 Juni 2003: Kompas- BAGAI sim salabim, seakan ada tak mungkin dalam bisnis swasta. Magma Nusantara, kontraktor listrik swasta mengerjakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Wayang Windu, sudah menandatangani kontrak dengan PT walau perusahaan belum berdiri. Ironisnya, fakta itu juga bahkan ditulis dikontrak yang ditandatangani oleh Hutomo Mandala Putra, Ken Kerr, PLN (waktu itu) Zuhal, dan Dirut Pertamina Faisal Abda’oe (almarhum).

PROYEK senilai 164 juta dollar AS (sekitar Rp 1,4 triliun) itu adalah kerja sama antara Asia Power of New Zealand, Bumi Mandala Nusantara, dan ECNZ. Masalahnya, apakah Indonesia memang membutuhkan listrik swasta? Rekayasa statistik sebagai pembenaran rencana penggunaan listrik swasta telah terbukti dalam pemeriksaan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) membesar-besarkan tingkat pertumbuhan.

Di sisi lain, jumlah pelanggan per rumah tangga pada akhir 2001 baru mencapai 56,22 persen untuk Pulau Jawa dan 45,54 persen untuk luar Jawa. Masalahnya, kewajiban PLN membeli listrik dari swasta itu bernilai 133,5 miliar dollar AS. Jumlah itu berkurang tahun 2002 sesuai negosiasi. Namun, ada beberapa klausul penting yang tidak dibahas dalam negosiasi tersebut.

"Ada beberapa klausul seperti take or pay yang harus diubah," kata Batara Lumbanradja, Ketua Bidang Advokasi Serikat Pekerja PLN Pusat. Take or pay itu membuat PLN harus membayar walau tidak menggunakan listrik dari pembangkit swasta. Menurut Batara, dari laporan keuangan PLN, 18 persen, 69 persen, dan 74 persen dari jumlah pembelian listrik swasta tahun 1998, 1999, dan 2000 merupakan beban yang dibayar tanpa ada pembelian listrik.

Seide dengan Batara, Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Dadan Umar Daihani mengatakan, seharusnya dipertanyakan parameter ketidakcukupan yang diseru-serukan pemerintah. "Selama ini kan klasik, dibilang listrik kurang, sementara kita enggak ada uang investasi, makanya pakai listrik swasta," kata Dadan.

Ia mengatakan, berdasarkan studi- studi ilmiah, jumlah listrik di Indonesia memang belum cukup apalagi jika dilihat rasio elektrifikasi, di mana hampir 50 persen rakyat belum memiliki listrik. Namun, setelah ketidakcukupan ini dibesar-besarkan, yang dibangun malah pembangkit di tempat-tempat yang sudah ada listrik. "Itu namanya manipulasi statistik," kata Dadan.

Batara bahkan mengajukan sebuah perhitungan yang menunjukkan tidak perlunya listrik swasta. Pertama, faktor kapasitas, yaitu jumlah produksi dibanding kapasitas baru mencapai 47,9 persen. Artinya, PLN baru memanfaatkan kemampuan pembangkit-pembangkit yang ada baru 47,9 persen.

Dadan yang menyepakati perhitungan ini mengatakan, unsur-unsur seperti load factor dan adanya peak hour telah dipenuhi oleh besaran rata-rata yang digunakan. Salah satu contoh adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Grati blok II. Pembangkit 300 megawatt (MW) ini sudah selesai tahun 1996, namun tidak langsung dimasukkan ke dalam sistem jaringan karena kondisinya belum dibebani.

Selanjutnya, Batara menunjukkan data kondisi ketenagalistrikan nasional per tahun 2000. Ia menunjukkan, dengan daya mampu pembangkit sebesar 18.889 MW dan energi terjual 84.520 GWh, dapat dianalisis kecukupan pembangkit PLN memproduksi listrik yang dikonsumsi saat ini. Daya mampu 84.520 GWh dapat dikonversi menjadi 167.911 juta kWh. Sementara energi terjual dikonversi menjadi 84.520 juta kWh. "Katakanlah faktor kapasitas 60 persen, masih ada energi yang tersisa," katanya.

Batara menambahkan, energi terjual selain menunjukkan kapasitas PLN menjual daya listrik, juga menunjukkan kapasitas penyaluran daya listrik ke pelanggan. Walau ada daya listrik dari pembangkit namun kalau tidak bisa disalurkan, hasilnya pelanggan tetap tidak menerima listrik di rumahnya.

Hal ini dibantah PLN. Deputi Direktur Pengelolaan Kontrak Independent Power Producers (IPP) PT PLN (Persero) Santosa Gitosusastro dalam suratnya kepada Kompas menyatakan, energi yang terjual tergantung karakteristik pemakaian yang jika dipadukan antara rumah tangga dan industri menjadi load factor 71,1 persen. Dengan kapasitas 20,93 GW dan mempertimbangkan cadangan 30 persen, maka di sisi konsumen hanya akan tersedia 74,98 juta kWh sementara energi terjual 84,52 juta kWh sehingga membutuhkan listrik swasta 9,52 juta kWh.

Mengenai take or pay, Santosa mengatakan, pada prinsipnya ada dua jenis pembelian, yaitu pembelian kapasitas dalam bentuk megawatt dan pembelian energi dalam bentuk kWh. Secara umum, Santosa membenarkan bentuk pembelian take or pay ini sebagai bentuk transaksi yang disepakati.

MENURUT Fabby Tumiwa dari Working Group on Power Sector Restructuring (WG-PSR), pada saat ini kehadiran listrik swasta diperlukan, berhubung pemerintah tidak memiliki uang untuk membangun sendiri pembangkit listrik, karena tingkat kebutuhan masyarakat yang terus naik.

Namun, ia melihat posisi PLN tetap lemah bahkan dalam renegosiasi listrik swasta yang berakhir tahun 2003 ini. Kerugian ini muncul dalam bentuk tidak seimbangnya pembagian risiko. "Salah satu kerugiannya, PLN menanggung konversi kurs," katanya.

Ia mencontohkan, dalam kasus Paiton, memang pemerintah berhasil menurunkan tarif listrik yang dijual Paiton. Namun berbagai klausul yang tidak adil masih terjadi. Fabby mencontohkan bagaimana PLN harus membayar 85 persen produksi listrik Paiton dipakai atau tidak dipakai. Kalau PLN tidak mampu, maka pemerintah harus menjamin akan membayarnya. Sementara kalau Paiton tidak bisa memenuhi 85 persen tersebut, Paiton tidak dikenai penalti apa pun.

Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti mengatakan, tidak perlu negosiasi dengan pihak yang melakukan bisnis kotor. Menurut Dadan, pemerintah harus memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penandatanganan kontrak. "Untuk kasus Paiton, misalnya, kan sudah ada audit BPKP," katanya.

Menurut Dadan, seandainya pihak-pihak yang terkait kontrak itu dihukum dengan kasus KKN, maka dengan sendirinya perusahaan yang menjadi partner bisnisnya akan terkait dan dengan sendirinya kontrak yang dibuat dengan dasar KKN itu akan gagal demi hukum.

Fabby menekankan, masalah listrik swasta harus dibawa PLN ke depan publik secara transparan. Mulai dari kontrak-kontrak yang berhasil dinegosiasi, berapa uang negara yang berhasil diselamatkan, dan berapa kontrak yang determinasi. "Masyarakat harus tahu, terminasi kontrak seperti apa, berapa kompensasinya," katanya yang menilai hingga kini pemerintah tidak pernah transparan dalam masalah listrik swasta.

Menurut dokumen yang diterima Kompas, dari 27 kontraktor listrik swasta semuanya menggandeng partner lokal yang memiliki hubungan dengan penguasa Orde Baru. Sebut saja nama Bob Hasan, Sudwikatmono, Sigit Soeharto, Sukamdani Sahid Gitosardjono, hingga keluarga Salim dan Hasyim Djojohadikusumo. Menurut catatan Kompas, hanya kasus Paiton yang hasil audit BPKP-nya dibuka ke publik. Sayangnya, Kejaksaan Agung tidak berdaya melakukan penyidikan dalam kasus yang melibatkan mantan Presiden Soeharto itu.

Pada tahun 1999, PLN telah menyampaikan 54 kontrak yang berindikasi KKN kepada Menneg BUMN dan BPKP untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut Pasal 25 UU No 31/1999 mengenai tindak pidana korupsi, disebutkan, tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Kolusi antara PLN, swasta, dan pemerintah, menurut Dadan, sudah mengarah ke negatif. Dalam hubungan dagang yang jelas merugikan PLN, swasta sudah mengambil keuntungan. "Kata PLN, mari kita korupsi sama-sama, kalau negatif tinggal saya naikin, kata pemerintah, mari saya back up dengan PP," katanya. Artinya, jangan menjustifikasi peran sosial untuk kemudian dikorup.

ARAH kebijakan nasional dalam sektor kelistrikan mulai terlihat sejak diterbitkannya PP No 10/1989 dan Keppres No 37/1992 tentang kesempatan bagi swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Dilanjutkan dengan PP No 20/1994 mengenai pemodal asing serta perbuahan PLN dari Perum menjadi PT tahun 1994. Dengan pola seperti ini terlihat bahwa pemerintah memang mengubah listrik dari kebutuhan yang menurut Pasal 33 UUD 1945 adalah hajat hidup orang banyak menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan bebas.

Keinginan lembaga keuangan dunia juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Seperti perjanjian pinjaman (loan agreement) dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) 23 Maret 1999 dengan syarat, Indonesia akan memberlakukan kenaikan tarif dasar listrik.

Selanjutnya, letter of intent (LoI) 14 Mei 1999 mengenai dukungan ADB dan Bank Dunia terhadap perubahan perundangan sektor ketenagalistrikan. LoI 20 Januari 2000, tim penyusun kebijakan listrik harus melapor ke Bank Dunia, IMF, dan ADB soal kebijakan dan strategi. LoI 31 Juli 2000, negosiasi tetap dilakukan terhadap listrik swasta yang sudah mati.

Menurut Batara, sebenarnya, 20 dari 27 kontrak listrik swasta dapat dibatalkan karena belum memenuhi kontrak pendanaan hingga batas waktu yang ditentukan. Namun, Pasal 51 LoI 31 Juli 2000, kita memerintahkan menegosiasikan ulang proyek-proyek yang belum selesai secara finansial tersebut.

Lepas dari perlu tidaknya listrik swasta, yang jelas kehadiran listrik swasta membebani masyarakat secara langsung. "PLN selalu bilang, kita lihat masa depan, tapi yang jelas listrik swasta membawa kerugian yang pada akhirnya dibebankan ke TDL masyarakat," kata Fabby. Ia menghitung, dari hasil renegosiasi yang dinyatakan pemerintah berhasil, setiap tahun PLN harus membayar Rp 18,7 triliun selama tiga puluh tahun.

Dadan dan Batara menyampaikan, seharusnya biaya pembangkitan rata-rata hanya Rp 161,04 per kWh pada tahun 2000. Namun, PLN menyatakan pada saat kenaikan TDL 2003 bahwa harga pokok produksi (HPP) mencapai Rp 667 per kWh. "Padahal, di bukunya Purnomo Yusgiantoro saja disebutkan, biaya pembangkitan itu 75 persen total harga listrik," kata alumni Teknik Elektro ITB itu mempertanyakan selisih Rp 667 dan Rp 161, yaitu Rp 506 yang menurut dia untuk membayar cicilan utang dan pembelian listrik swasta.

Berdasarkan komposisi biaya PLN, di mana Rp 34,27 triliun (52 persen) digunakan untuk membeli bahan bakar dan listrik ditambah Rp 3,08 triliun untuk membayar bunga pinjaman serta Rp 10,86 triliun untuk membayar overhead, maka sebagai contoh, pada tahun 2001 PLN harus membayar utang pembelian listrik swasta Rp 15,9 triliun ditambah Rp 34,27 triliun untuk bahan bakar dan listrik swasta. (Edna C Pattisina)

Masalah PLN-Paiton Harus Lewat Pengadilan

2007-06-19T09:02:00.000-07:00

Tempo.co.id: Tidak ada yang menyangka, kalau Adhi Satriya bakal mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT PLN (Perusahaan Listrik Negara). Peristiwa bermula, ketika ia dipanggil oleh Menteri Kordinator Ekonomi dan Keuangan Kwik Kian Gie, Senin (20/12) di Gedung Bappenas, Jakarta. Mulanya, ketika datang bersama Ketua Tim Renegosiasi Listrik Swasta yang juga Direktur Perencanaan PLN, Hardiv Situemang, Adhi tampaknya masih tenang-tenang saja. Belum terlihat gejala ia bakal mengundurkan diri dari jabatannya.

Sebaliknya, justru Adhi sendiri yang sangat terkejut ketika banyak wartawan menunggunya di Bappenas, lengkap dengan fotografer dan kameraman. Mereka berusaha mengkonfirmasi kabar pergantian Adhi. Wajar jika Adhi terkejut sebab ia belum pernah mendengar rumor pergantian dirinya.

Ternyata cerita berubah begitu Adhi keluar dari ruang pertemuan yang juga dihadiri oleh Meneg BUMN Laksamana Sukardi dan Menteri Pertambangan Susilo Bambang Yudhoyono. Kepada wartawan yang menunggunya, ia mengatakan akan mengundurkan diri. "Besok saya dan Pak Hardiv akan menyampaikan secara resmi surat pengunduran diri. Karena itu solusi apa pun yang dilakukan terhadap listrik swasta di masa depan, bukan lagi menjadi tanggung jawab kami," katanya.

Tidak jelas, apa yang terjadi dalam pertemuan dengan Kwik, Laksamana, dan Bambang. Yang pasti, Adhi mengungkapkan bahwa alasan pengunduran dirinya karena ia tidak setuju dengan sikap pemerintah untuk menyelesaikan masalah PLN dengan Paiton I di luar pengadilan. "Karena saya tidak sependapat dan saya yakin yang saya lakukan untuk PLN adalah untuk membela masyarakat, hak-hak hukum PLN, maka saya dan Pak Hardiv menyatakan mengundurkan diri dari Dirut PLN dan Direktur Perencanaan PLN," tegas Adhi.

Ungkapan simpati tidak terbendung mendengar kemunduran Adhi itu, termasuk dari kalangan DPR. Mitra kerja PLN di DPR, Komisi VIII, mengecam keras keputusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah PLN di luar pengadilan. "Dengan keputusan baru ini, menunjukkan sikap inkonsistensi pemerintah untuk menangani korupsi, kolusi, dan nepotisme di BUMN," kata Ketua Komisi VIII DPR Irwan Prayitno kepara para wartawan.

Menurut Irwan, dalam dua kali rapat dengan PLN, DPR sepakat mendukung sepenuhnya upaya PLN menggugat PT Paiton Energi, pemilik proyek listrik Paiton I, ke pengadilan. "Kita mendukung penuh upaya PLN itu, karena kita memahami betul masalah yang dihadapi PLN," kata Irwan.

Proyek PLTU Paiton, khususnya Paiton Swasta I, dari awal memang disinyalir sarat dengan KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme). Penanda tanganan proyek PLTU Paiton sendiri dilakukan di Hannover, Jerman, ketika Presiden Soeharto bersama Habibie (ketika itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi) sedang melakukan kunjungan ke sana. Dan yang melakukan perundingan untuk proyek itu adalah pemerintah. Sementara pihak direksi PLN hanya kebagian jatah tanda tangan saja.

Kuntoro Mangkusubroto sendiri, ketika masih menjabat sebagai Mentaben (Menteri Pertambangan dan Energi), mengakui aroma KKN pada proyek pembangunan PLTU Paiton Swasta I. "Proyek Paiton itu memang beraroma KKN, sehingga wajar bila PLN menggugat dan karena itu pemerintah sepenuhnya mendukung upaya itu," ujar Kuntoro di Jakarta, Rabu (13/10/99) lalu.

Aroma KKN dalam proyek listrik swasta ini, menurut Adhi, antara lain tampak pada mahalnya nilai proyek dan harga jual listrik itu kepada PLN. Menurut Adhi, nilai proyek itu tergolong praktek penggelembungan biaya kelas dunia. Karena untuk proyek PLTU dengan kapasitas yang sama (2 x 660 MW) di Indonesia, yaitu PLTU Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah, hanya 1,1 miliar dolar AS. "Sementara Paiton I menelan dana investasi 2,5 miliar dolar AS," kata Adhi.

Harga jual listrik Paiton I kepada PLN juga sangat tinggi, diatas harga jual listik oleh PLN kepada masyarakat. Paiton I menjual listrik kepada PLN mencapai 8,5 sen dolar AS/kWh. Padahal, PLN sendiri menjual listrik kepada konsumen sekitr 2,5-3,2 sen dolar AS/kWh.

Karena ada indikasi kuat KKN, kemudian PLN mengajukan gugatan pembatalan kontrak dengan PT PLN dengan PT Paiton Energi Company (PEC) tersebut, 7 Oktober 1999 lalu. Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, No. 517/Pdt.G/1999. "Tidak ada pilihan lain bagi kami selain mengajukan gugatan ini. Sebab meskipun PLN telah berkali-kali meminta, Paiton Energi menolak untuk memulai renegosiasi kontrak listrik swasta," ujar Adhi Satria mengenai gugatannya itu.

Adhi Satriya lahir di Situbondo 15 September 1948. Ia menghabiskan masa kecil sampai remajanya di Situbondo. Di sana pula ia menjalani pendidikan mulai SD hingga SMA. Lulus SMA Adhi hijrah ke Surabaya, masuk ke Fakultas Teknik Elektro, ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya). Setelah mengantongi gelar insinyur teknik elektro dari ITS, ia sempat jadi dosen di almamaternya, Juli 1974 - Nopember 1974.

Adhi mengawali karirnya di PLN tahun 1975 sebagai pegawai di PLN Pusat. Tahun 1981 ia dipercayakan menjadi Kepala Bagian Sistem Kelistrikan PLN Pusat. Kemudian tahun 1982 ia dipindahkan menjadi Kepala Bagian Jaringan PLN Pusat. Selanjutnya tahun 1986 Adhi menjadi Kepala Dinas Perencanaan Sistem Kelistrikan PLN Pusat.

Sejak tahun 1987 Adhi dipercaya untuk memimpin PLN Wilayah VII Manado. Selanjutnya, tahun 1989 ia dipindahkan menjadi Pemimpin PLN Wilayah XII. Tidak lama di sana, ia lalu menduduki posisi pemimpin PLN P2B. Lalu, tahun 1992 sampai tahun 1995, ia menduduki dua posisi yang sejajar, dimulai sebagai Kepala Divisi Ren Umum, kemudian dipindahkan menjadi Kepala Divisi Ren Korporat, Direktorat Bina Program. Sebelum menjadi Direktur utama PLN tahun 1998, ayah tiga anak ini menjabat sebagai Direktur Utama PLN Pembangkit Jawa Bali (PJB) II, 1995-1998.

Adhi memang pejabat karir di PLN. Mulanya, pemegang gelar master bidang rekayasa sistem kelistrikan dari Union College Schenectady New York, Amerika Serika ini tidak menyangka bakal menduduki posisi tertinggi di BUMN yang dikenal 'basah' itu. Ketika diangkat menjadi Dirut PLN, Adhi baru dihubungi sehari sebelumnya oleh Meneg BUMN waktu itu, Tanri Abeng. Semula, ia hanya tahu pengangkatannya melalui berita di media massa.

Tetapi kemudian, apa yang tidak diperkirakan, akhirnya datang: Adhi benar-benar jadi dirut PLN. Begitu juga kini, apa yang tidak pernah dipikirkan ketika ia diangkat sebagai Dirut PLN setahun lalu, menjadi kenyataan. Ia harus mundur dari jabatan itu, karena ingin menegakkan apa yang diyakininya benar. (mis)

Nama : Adhi Satriya
Lahir : Situbondo 15 September 1948
Pendidikan : - SD Situbondo, 1960
- SMP Negeri Situbondo, 1963
- SMA Negeri Situbondo, 1966
- Institut Teknologi Surabaya (ITS), 1974
- Union College Schenectady, New York, AS, 1983 (MSc)
Pekerjaan : - Desain Engineer Joinf Sugar Projets, 1971-1975
- Dosen Teknik Elektro ITS, Juli 1974-Nop 1974
- Pegawai diPLN Pusat, 1975-1987
- Pemimpin PLN Wilayah VII Manado, 1987-1989
- Pemimpin PLN P2B 1989-1992
- Kepala Divisi Ren Umum Direktorat Bina Program
- Kepala Div Ren Korporat Direktorat Bina Program
- Direktur PLN PJB II, 1995-1998
- Ahli Utama Muda, Juni 1998-Juli 1998
- Direktur Utama PLN (1998-1999)
- Anak : 3 (tiga) orang

Dirut PJB Diperiksa Lima Kali; Kasus Dugaan Korupsi Kontrak dengan Alstom

2007-05-17T07:06:00.000-07:00

Jumat, 07-April-2006, 10:54:45
http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=7822
Penyidik Mabes Polri terus memeriksa Dirut PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Samiuddin dan Direktur Produksi PJB Bagiyo Riyawan. Untuk kali kelima, kemarin Samiuddin dimintai keterangan penyidik Direktorat II/Ekonomi Khusus Bareskrim.
Penyidik menggali informasi dari Samiuddin terkait dugaan korupsi dalam kontrak dengan Alstom pada 2004 yang dilakukan melalui penunjukan langsung. Juga, dugaan adanya hubungan kasus itu dengan Dirut PLN Eddie Widiono.

Berulang-ulang klien kami menjelaskan bahwa proses ini adalah pengadaan khusus. Ini sudah sesuai dengan RUPS yang diadakan pada Februari 2004, kata Agus Abdul Aziz, kuasa hukum Samiuddin.

Kasus itu bermula dari pengadaan hot gas part pada PLTG di atas 100 megawatt untuk UP Muara Tawar. PJB awalnya hendak membeli non original equipment manufacture (NOEM; suku cadang bukan asli, Red).

Setelah melakukan serangkaian proses, hasilnya, PJB menunjuk Wood Group Swiss yang kemudian menunjuk Columbia dengan nilai kontrak USD 41.626.740 (setara dengan Rp 369 miliar lebih). Tapi, hal itu dibatalkan RUPS pada Februari 2004, yang tetap meminta digunakan suku cadang asli. Akhirnya, PJB melakukan pengadaan langsung ke Alstom.

Samiuddin mengakui, dengan Alstom itu pihaknya menandatangani kontrak senilai USD 72 juta (sekitar Rp 650 miliar) dengan jangka waktu empat tahun.

Samiuddin, saat ditanya Jawa Pos, tidak memastikan apakah dalam proses tersebut tidak ada unsur kerugian negara. Saya belum bisa memberi tahu seperti itu. Sebab, ini sedang diperiksa dan diteliti. Yang jelas semua prosedural, ujarnya.

Sumber di kepolisian membenarkan bahwa nilai kontrak itulah yang sekarang disidik polisi. Diduga, harganya terlalu mahal.

Menurut Andianto, dari LSM Tranparency for Indonesian Electricty, nilai kontrak dengan Alstom itu bukan senilai USD 72 juta, tapi USD 126,3 juta. Dengan begitu, potensi kerugiannya USD 40 juta lebih, kata Andianto yang mengaku pernah melaporkan kasus itu ke KPK.

Menurut seorang penyidik yang menangani kasus tersebut, selain soal nilai kontrak, saat ini pihaknya mencurigai proses pembelian. Untuk itu, kami akan memanggil Dirut PLN Eddie Widiono setelah pemeriksaan beberapa saksi lagi, jelasnya. Polisi belum menetapkan tersangka kasus ini. (naz/gup)

Sumber: Jawa os, 7 April 206

Ekspansi PLTU Paiton, PLN Lakukan Pemilihan Terbatas

2007-05-17T07:01:00.000-07:00

http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/news/index.php?_act=detail⊂=NEWS_MEDIA&news_id=1429
17 Februari 2007 00:00:00
JAKARTA, KOMPAS - PT Perusahaan Listrik Negara mengundang Paiton Energy Company dan Java Power untuk mengikuti pemilihan terbatas ekspansi PLTU Paiton 3-4.

Kedua perusahaan tersebut dipersilakan mengajukan penawaran harga. Deputi Direktur Pembangkit Listrik Swasta PT PLN Nasri Sebayang, Jumat (16/2), mengemukakan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006, penunjukan langsung dimungkinkan untuk perluasan pembangkit listrik swasta.
Di lokasi Paiton sekarang ada tiga pengembang, yaitu PEC, Java Power, dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), anak perusahaan PLN. Namun, direksi PLN telah memutuskan PJB tidak akan diikutkan dalam pemilihan terbatas itu karena dana ekspansi yang dibutuhkan cukup besar.

Proyek ekspansi PLTU Paiton 3-4 akan menjadi pembangunan pembangkit berskala 800 megawatt pertama di Indonesia.
Proses negosiasi harga jual Listrik diperkirakan akan selesai bulan April 2007. PLN akan melihat perusahaan mana yang mampu memberikan harga lebih rendah.

Sesuai dengan harga kontrak mereka dengan PLN yang sudah ada untuk PLTU Paiton, PEC harus bisa mengajukan harga kurang dari 4,9 sen dollar AS per kWh, sementara Java Power harus bisa menawarkan kurang dari 4,7 sen dollar AS per kWh.
Pembangunan konstruksi diperkirakan akan memakan waktu 45-60 bulan. PLTU Paiton 3-4 ditargetkan bisa masuk ke sistem Jawa-Bali pada pertengahan tahun 2011.

Secara keseluruhan PLN merencanakan empat proyek ekspansi pembangkit di Jawa untuk beroperasi pada tahun 2011.
Selain Paiton, PLN juga akan mengembangkan PLTU Tanjung Jati B 2 x 660 megawatt, PLTGU Cikarang Listrindo 1 x 150 megawatt, dan PLTU Cilacap 1 x 300 megawatt. Negosiasi PLTU Tanjung Jati B dengan Sumitomo ditargetkan selesai bulan depan.

PLTU luar Jawa
Panitia tim lelang PLN untuk proyek percepatan kelistrikan di luar Jawa sudah menyelesaikan tahap prakualifikasi. Dari 94 perusahaan yang daftar, sebanyak 75 sudah lolos prakualifikasi.

Ketua Tim Panitia Lelang PLTU Luar Jawa Nyoman Winarta mengatakan, PLN mempertimbangkan opsi untuk mendanai langsung proyek PLTU yang kelasnya kurang dari 60 megawatt.
"Kemungkinannya bisa dari perbankan nasional atau langsung dari dana PLN sendiri," kata Nyoman. Sedangkan untuk PLTU yang kelasnya di atas 60 megawatt, skema pendanaan tetap dalam bentuk kredit ekspor.

Dalam bulan ini, PLN menargetkan untuk merampungkan 17 PLTU swasta di luar Jawa. Selain PLTU Kuala Tanjung 2 x 112,5 megawatt dan PLTU Celukan Bawang 380 megawatt, 15 proyek PLTU, swasta lainnya berskala kurang dari 25 megawatt.

Sumber: Kompas

DPR Dukung Rencana PLN Kembangkan PLTU Paiton

2007-05-17T06:57:00.000-07:00

http://www.kompas.com/utama/news/0408/01/102211.htm

Jakarta, Minggu

DPR sangat mendukung rencana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menetapkan anak perusahaannya PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton unit 3 dan 4 di Jawa Timur, yang berkapasitas 600 Mega Watt (MW) sepanjang harganya wajar.

"Meskipun belum ada keputusan dari DPR agar PLN menyerahkan kepada anak perusahaannya untuk pengembangan PLTU Paiton karena saat ini masih masa reses, namun kita mendukung rencana itu," kata anggota Komisi VIII DPR-RI, Ramson Siagian, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (1/8) menanggapi rencana pemerintah membangun PLTU Paiton unit 3 dan 4 yang banyak diminati oleh investor asing, seperti Cina dan Jepang.

Ramson mengatakan, rekomendasi agar PLN menggunakan anak perusahaannya karena merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga akan memudahkan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan listrik, termasuk Tarif Dasar Listrik (TDL).

Pemerintah akan sangat terbuka dalam menentukan tarif listrik apabila pengembangan Paiton ditangani BUMN. Pada dasarnya TDL sangat ditentukan dari negosiasi harga listrik yang dihasilkan antara operator pembangkit dan PLN, sebagai penyalur ke masyarakat agar berada pada tingkat yang wajar.

"Keputusan tarif listrik pada akhirnya harus diputuskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara PT PJB akan melaksanakan pekerjaan konstruksinya," kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP).

Di samping itu, menurut Ramson, dalam proses tender ternyata PT PJB mampu menawar dengan harga yang lebih murah dibanding pesaing dari perusahaan listrik swasta mengingat PJB mendapat dukungan sumber dana murah dari Cina. "Dengan dukungan sumber dana murah tersebut sangat dimungkinkan besaran tarif listrik yang akan dijual pembangkit listrik Paiton kepada masyarakat berada dalam tingkat yang wajar," ungkapnya.

Sebelumnya investor Cina telah menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan PT PJB dalam mengembangkan PLTU Paiton. Investor Cina itu adalah China National Machinery and Equipment Import and Export Corp (CMEC). Dalam suratnya kepada Menteri ESDM dan Menneg BUMN, mereka menyatakan tertarik menjalin kerja sama dengan anak perusahaan PT PLN yakni PT PJB.

Pihak CMEC menyatakan siap membangun unit 3 dan 4 PLTU Paiton berkapasitas 600 MW dengan harga yang lebih murah dibandingkan pembangkit tenaga uap sejenis di Indonesia.

Di samping PT PJB, perusahaan listrik swasta PT Paiton Energy juga telah mengajukan penawaran untuk pengembangan PLTU Paiton unit 3 dan 4 dengan kapasitas 800 megawatt (MW). Hanya saja sampai saat ini pemerintah belum mendapatkan laporan terakhir mengenai hasil negosiasi tarif listrik antara PLN dan PT Paiton Energy.

Saat ini di kawasan PLTU Paiton ada tiga operator pembangkit, yakni unit 1 dan 2 kapasitas 800 MW dikelola PT PJB, unit 5 dan 6 kapasitas 1.230 MW yang dikelola listrik swasta PT Java Power dan unit 7 dan 8 yang dikelola PT Paiton Energy dengan kapasitas 1.230 MW. (Ant/Ima)

Komisi VII : Paiton 3 dan 4 Lebih Baik Dibangun PJB

2007-05-17T06:51:00.000-07:00

http://www.pjb2.com/v20/InfoPJB/edisi%2049/detil_lintas04.html

Komisi VII DPR-RI menilai pembangunan PLTU Paiton Unit 3 dan 4 lebih baik diserahkan PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Selain lokasinya ada di areal PLTU yang dikelola PJB, anak perusahaan PT PLN (persero) ini lebih siap, serta menjamin pelaksanaan pembangunan lebih cepat dan harga listrik yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan kalau pembangunannya ditangani perusahaan lain.

Penilaian itu disampaikan ketika melakukan kunjungan kerja ke PLTU Paiton, 3 April 2005.

Komisi VII mengaku tidak sabar melihat rencana pembangunan PLTU Paiton Unit 3 dan 4 tidak kunjung direalisasikan. Padahal lahan sudah siap dan pemerintah perlu menambah pembangkit untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang terus meningkat.

Itu sebabnya, beberapa waktu lalu mereka mengundang Menteri ESDM dan Direksi PT PLN (Persero) untuk mendapatkan penjelasan seputar rencana pembangunan PLTU Paiton Unit 3 dan 4. Selain itu, mereka ‘menugaskan’ lima anggotanya, yaitu Tyas Indyah Iskandar, Tjatur Sapto Adi, Soelaiman Fadli, Moh Nadjib dan Sunarto Muntako melakukan kunjungan kerja ke Paiton, untuk melihat kondisi lapangan. Mereka diterima Direktur Utama PT PJB, Samiudin, Direktur Produksi, Bagiyo Riawan, Direktur Pengembangan dan Niaga PT PJB, Susanto Purnomo, Sekretaris Perusahaan, Sri Djoko M Kuntjoro, dan Manajer UP Paiton, Akhmad Djati Prasetyo.
Dalam kunjungan kerja itu, mengungkapkan rasa gemasnya terhadap sikap perusahaan listrik swasta yang mendapatkan prioritas membangun PLTU Paiton Unit 3 dan 4 sebagai kompensasi atas penurunan harga dalam negosiasi harga antara PT PLN (Persero) dengan Independent Power Produser (IPP) beberapa tahun silam. Perusahaan itu dinilai terlalu manja, dengan meminta fasilitas keringanan pajak serta jaminan politik dan finansial kepada pemerintah.

“ Kami tegaskan bahwa jaminan dari pemerintah, khususnya jaminan finansial, tidak akan diberikan. Sebab kalau pemerintah memberikan jaminan itu, berarti harus masuk dalam APBN. Itu tidak mungkin, karena kondisi APBN tidak memungkinkan. Kondisi APBN kita sudah ‘terengah-engah’ tidak mungkin dibebani lagi,” kata Tjatur Sapto Adi.

Setelah melihat kondisi yang ada di Paiton, Komisi VII menyatakan mendukung pembangunan PLTU Paiton Unit 3 dan 4 diserahkan kepada PT PJB. Alasannya, PT PJB dinilai lebih siap dan berani memberikan jaminan harga jual listrik yang ditawarkan akan lebih rendah dibandingkan bila pembangunan dan pengelolaannya diserahkan perusahaan lain. Proses pembangunannya dipastikan juga lebih cepat, melebihi kecepatan pembangunan PLTU Cilacap yang saat ini memegang rekor tercepat dalam pembangunan PLTU. Selain itu, lokasi PLTU Paiton Unit 3 dan 4 berada dalam satu kawasan PLTU yang dikelola PT PJB.

“ Melihat kondisi lapangan dan kesiapan PT PJB, keterlaluan kalau pembangunan PLTU Unit 3 dan 4 diserahkan perusahaan lain,” kata Sunarto Muntako.
Dukungan Komisi VII itu rasanya tidak berlebihan. Selain karena PJB sudah berpengalaman dan memiliki kompetensi mengelola PLTU, lokasi PLTU Paiton Unit 3 dan 4 ada di kawasan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 milik PJB. Bahkan, ketika PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dibangun, beberapa fasilitas pendukung sudah dirancang untuk PLTU Paiton Unit 3 dan 4. Fasilitas-fasilitas pendukung tersebut antara lain : saluran air pendingin, coal jetty (pelabuhan batu bara), coal handling system (peralatan pengelola batu bara), area penyimpanan atau penimbunan batu bara, tangki BBM dan fuel jetty, sitem sistem pemadam api, water treatment process (unit pengolahan air) dan sebagainya.

Sekalipun demikian, PJB belum bisa ‘melangkah’ (mengerjakan pembangunan PLTU Paiton 3 dan 4), karena belum ada keputusan pemerintah. Yang bisa dikerjakan hanya melakukan persiapan, sepertti membuat desain PLTU Paiton 3 dan 4 dan sebagainya, sehingga begitu proyek tersebut diserahkan PT PJB, langsung bisa dikerjakan.

Java Power Minta Jadwal Lelang Diperpanjang

2007-05-17T06:49:00.000-07:00

http://www.kompas.com/ver1/ekonomi/0703/28/052730.htm

JAKARTA, KOMPAS - PT Java Power menyatakan tidak sanggup mengikuti jadwal lelang terbatas ekspansi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton 3-4. Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Siemens itu meminta perpanjangan waktu pemasukan proposal penawaran.

Presiden Direktur PT Java Power Joachim Stender, Selasa (27/3), mengatakan, meskipun pihaknya sudah mendapat pemberitahuan rencana ekspansi sejak 22 November 2006 dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), surat-surat resmi untuk mengikuti lelang terbatas baru diterima 22 Februari 2007.

Sementara batas akhir pemasukan dokumen 23 April 2007. "Waktunya terlalu sempit. Oleh sebab itu kami minta perpanjangan dua bulan dari tanggal 23 April untuk memasukkan dokumen," ujar Joachim.

Proyek ekspansi PLTU Paiton 3-4 akan menjadi pembangunan pembangkit berskala 800 megawatt pertama di Indonesia. Proses negosiasi harga jual listrik diperkirakan akan selesai bulan April 2007.

Pembangunan konstruksi diperkirakan berlangsung selama 45-60 bulan. PLTU Paiton 3-4 ditargetkan bisa masuk ke sistem listrik Jawa-Bali pada pertengahan tahun 2011.

Tidak ada dispensasi

Di lokasi Paiton sekarang ada enam pembangkit dengan total kapasitas 2.400 megawatt yang dioperasikan oleh tiga pengembang, yakni Java Power, Paiton Energy Company (mayoritas sahamnya dimiliki oleh Mitsui), dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), anak perusahaan PLN.

Namun, direksi PLN telah memutuskan, PJB tidak akan diikutkan dalam pemilihan terbatas itu karena dana ekspansi yang dibutuhkan cukup besar.

Deputi Direktur Listrik Swasta PT PLN Nasri Sebayang mengatakan, PLN tidak akan memberikan dispensasi perpanjangan waktu kecuali jika permintaan itu diajukan oleh kedua perusahaan peserta lelang. (DOT)

Pemilihan Langsung PLTU Paiton Salahi Prosedur

2007-05-16T07:59:00.000-07:00

Selasa, 08 Mei 2007
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/08/eko02.html

Jakarta-Ketua Pelaksana Harian Percepatan Pembangunan Tenaga Listrik Yogo Pratomo menilai, proses pemilihan langsung pengembangan proyek listrik swasta (IPP) Paiton 3 dan 4 menyalahi prosedur.
Pasalnya, proyek itu hanya melibatkan dua pengembang, PT Paiton Energy (pengembang PLTU Paiton 7 & 8) dan PT Jawa Power (pengembang PLTU Paiton 5 & 6), sementara menurut ketentuan untuk pemilihan langsung minimal diikuti tiga pengembang.
“Tender itu diulang karena tidak sesuai prosedur. Sebaiknya dilakukan pelelangan umum, sehingga semakin banyak perusahaan yang ikut,” kata Yogo Pratomo, Senin (7/5).
Ia menjelaskan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No 100.K/010/DIR/2004, mengharuskan minimal ada tiga pengembang yang ikut. Oleh karena itu, Yogo menilai ada cacat prosedur.
“Keputusan Direksi ini merupakan pedoman yang harus diikuti untuk pengadaan barang dan jasa. Keppres 80 menyatakan untuk lingkungan BUMN, pedoman pengadaan barang dan jasa ditetapkan dengan keputusan direksi. Kalau tidak, nanti bisa menimbulkan masalah,” jelas Yogo.
Lebih lanjut, ia menerangkan pada batas akhir 23 April hanya ada dua pengembang yang memasukkan penawaran harga jual beli tenaga listrik. Sementara PT Jawa Power meminta waktu dua bulan. Padahal proses akan dilanjutkan pada pertengahan Mei 2007. “Artinya, kalau Jawa Power tidak ikut, praktis hanya ada Paiton Energy,” ujar Yogo.
Selain itu, tambahnya, Peraturan Presiden (Perpres) No 26/2006 menyatakan ketentuan mengenai penunjukan langsung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM. Menurut Yogo, Menteri ESDM belum mengeluarkan Permen mengenai hal ini.
“Artinya, ketentuan pemilihan langsung belum bisa dilaksanakan, karena belum ada peraturan menteri yang menjadi dasar operasional pelaksanaan tender. Selain itu, tidak ada proses prakualifikasi. Yang diundang hanya dua perusahaan dan tidak ada peraturan operasional. Saya kira, lebih baik dilakukan pelelangan umum,” tegas Yogo.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PLN Nasri Sebayang menyatakan, pelaksanaan proses pengadaan pemilihan langsung batal. dan harus dilakukan pemilihan langsung ulang dengan mengundang kedua pengembang.
"Kedua pengembang dapat mengajukan penawaran kembali dalam waktu singkat," kata Nasri Sebayang dalam keterangan pers, namun ketika SH kembali menghubungi telepon seluler Nasri, tidak ada jawaban. (ady/ega)

Privatisasi Listrik, Peluang dan Dilema

2007-04-19T22:35:00.000-07:00

Privatisasi Listrik, Peluang dan Dilema
http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2005/0112/ind2.html

Oleh Muslimin B. Putra

Ada dua pendapat umum tentang kelistrikan di Indonesia yakni penyediaannya harus dimonopoli oleh negara; dan yang mengatakan perlunya privatisasi listrik. Keduanya mengandung dilemma.

Bila dimonopoli negara seperti yang terjadi selama ini, PLN sebagai BUMN yang mengelola kelistrikan dapat seenaknya menentukan harga dasar listrik per KWH tanpa ada pilihan bagi konsumen.

Sebaliknya bila diprivatisasi, listrik sebagai hajat hidup orang banyak akan ditentukan oleh pemodal, tetapi dengan ketersediaan pilihan. Namun pilihannya seperti apa? Inilah yang menjadi dilema kedua.
Dalam konteks tertentu, peran negara tetap dimungkinkan sepanjang menyangkut hajat hidup orang banyak. Rumusan tentang “hajat hidup orang banyak” ini yang perlu didefinisikan secara operasional agar dapat dijalankan oleh penyelenggara negara. Salah satu teori yang relevan tentang peran negara dalam ekonomi adalah Agency Theory.
Dalam sektor kelistrikan, peran negara tak dapat disangkal masih dibutuhkan. Dengan masih besarnya ketimpangan infrastruktur antar kawasan (Barat dan Timur) Indonesia, intervensi pemerintah sangat dominan dinantikan. Pemerataan hasil pembangunan akan diukur, salah satunya dengan pemerataan penyediaan energi listrik hingga ke pelosok negeri.

Cari Untung?
Konsep penguasaan negara terhadap sektor publik tertentu dalam literatur sering ditulis to be control atau to be regulated. Kekuasaan negara yang demikian luas peranannya selama Orde Baru, kini mendapat koreksi total dengan munculnya program privatisasi.
Terlebih sejak privatisasi yang sangat kontroversial terhadap Indosat sehingga pemerintah tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas, melainkan beralih ke perusahan Singapura, sebagai pemilik baru. Idealnya, pemilikan bagi perusahaan luar (swasta nasional atau asing) pada BUMN strategis seperti Indosat cukup sampai 30 persen
Bila dicermati lebih jauh, memang terdapat kontradiksi antara rumusan konstitusi kita dengan prakteknya. Rumusan konstitusi kita yang menganut paham sosialisme, dalam prakteknya utamanya di masa Orde Baru bernuansa kapitalisme.
Akibatnya eksistensi perusahaan negara BUMN menjadi dilematis perannya, di satu sisi BUMN dianjurkan untuk melakukan fungsi-fungsi sosial dengan pemberian status perusahaan jawatan (perjan) dan perusahaan umum (perum), namun di sisi lain BUMN juga diwajibkan menyumbang terhadap pendapatan negara kepada BUMN yang berstatus perseroan terbatas (PT).
Jelas perbedaan status menandakan perbedaan tujuan pembentukannya. Bila berstatus perseroan terbatas, maka tujuannya mencari keuntungan; namun bila berstatus Perum atau Perjan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Bagaimana dengan status PLN sebagai perusahaan terbatas sejak 1994? Apakah akan mengutamakan pencarian keuntungan sebesar-besarnya atau mengutamakan fungsi sosialnya.
Posisi dilematis PLN sebenarnya berpangkal pada UU No. 20 Tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 23 September 2002 itu bertentangan secara substansial dengan UUD 1945.
Berbeda dengan aturan kelistrikan pada UU No. 15 Tahun 1985 yang masih memuat semangat UUD 1945 yang mengakui kepemilikan oleh negara (state ownership), sedang UU No. 20/2002, pemilik modal asing dibolehkan melalui pintu kompetisi dan swastanisasi. Indonesia baru melakukan korporatisasi listrik pada tahun 1995 dan restrukturisasi tahun 1998 oleh PLN.

Mahkamah Konstitusi
Listrik pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1897 di Batavia (Jakarta), meskipun pada negara-negara berkembang listrik baru dikenal pada 1960-an seiring dengan perkembangan teknologi di sektor listrik pada 1950-an. Sejak abad ke-19 hingga 1930-an, penguasaan tenaga listrik dilakukan dengan mekanisme kompetisi (Tumiwa, 2004).
Saat ini konsumen listrik banyak mengharapkan pilihan penyediaan energi listrik diluar PLN. Pelayanan yang kurang maksimal yang diberikan PLN merupakan alasan umum yang banyak dijumpai.
Ketiadaan pilihan menyebabkan konsumen listrik menggantungkan harapan akan perlunya privatisasi penyediaan energi listrik. Meskipun tak dapat disangkal, fungsi sosial PLN selama ini juga cukup membantu masyarakat bawah dengan pemakaian 450 watt terhadap berjuta-juta pelanggan miskin.
Pilihan terhadap privatiasasi listrik sebenarnya membawa dilema yang besar. Di saat negara masih krisis, pemerintah yang korup dan swasta yang culas, privatisasi akan berpotensi mendatangkan masalah baru dalam konstalasi ekonomi-politik di Indonesia.
Sebagai perbandingan adalah proyek Paiton dengan nilai investasi US$ 2,5 miliar, mark up-nya juga besar sekitar US$ 700 juta, sementara PLN yang membayar take on pay.
Kendala privatisasi kelistrikan terdapat pada kendala legal formal. Aturan perundangan-undangan kelistrikan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2002 memungkinkan listrik diprivatisasi tetapi aturan konstitusi yang lebih tinggi kedudukan hukumnya dibanding UU tidak memungkinkannya.
Sementara tuntutan ke arah privatisasi semakin kuat, utamanya pada masyarakat perkotaan yang melek pengetahuan. Polemik tafsiran konstitusi pada akhirnya harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
Terakhir, perlu kiranya kita merenungkan adagium tentang peran negara dalam pengaturan kekayaan alam.
Bandingkan antara kalimat rumusan pertama dan rumusan kedua yang berbunyi: “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”; rumusan kedua: “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang, banyak dikuasai negara”.

Penulis adalah pengamat kebijakan publik pada Puska-Jaknas, Jakarta

Kalau Meng-IPO-kan Anak Perusahaan Seperahu

2007-04-19T22:26:00.000-07:00

http://www.pln.co.id/fokus/ArtikelPendukung.asp?ArtikelId=227

"Saya kok belum pernah mendengar lagu mars itu dinyanyikan bersama di Indonesia Power. Kenapa? Apa karena tulisannya belum ada?," begitu tanya Dirut PLN, Eddie Widiono. Pertanyaan mengusik ini dia lontarkan saat mengawali tampilannya membuka seminar tentang IPO (Initial Public Offering) PT Indonesia Power (PTIP), Rabu, 23 November 2005 di ruang serba guna Indonesia Power, Jakarta. Sebab sebelumnya panitia memang mengumandangkan lagu mars Indonesia Power pakai kaset.
"Saat lagu mars Indonesia Power dikumandangkan, saya menoleh ke kiri kanan. Yang saya lihat yang berusaha menyanyi malah Pak Hardiv Harris," tambahnya yang disambut riuh kalangan karyawan PTIP yang hadir dalam ruangan tersebut. Mantan Direktur Pengembangan Niaga PT PLN PJB I yang kini sudah ganti nama menjadi PTIP itu mengaku tidak hafal lagu itu. Tapi menurutnya, lagu mars Indonesia Power akan lebih baik kalau dinyanyikan bersama. Yang menyanyikannya bukan kaset. Untuk ini sebagai saran, di lain waktu nanti ada tulisan (teks)-nya. Lalu semua karyawan di ruangan itu diminta berdiri untuk menyanyikan lagu tersebut dengan semangat tinggi.
Yang dimaksud dengan Hardiv Harris tiada lain adalah koleganya, mantan Direktur Perencanaan PLN yang kini sebagai penasehat senior PLN dan juga Ketua KNI-WEC. Hardiv dalam seminar tersebut sebagai moderator antar pembicara dalam sesi panel.
Dalam seminar tersebut tampil sebagai pembicara; Dirut PTIP, Abimanyu Suyoso, wakil dari Ditjen LPE, Agoes Triboesono, Deputi PISET Kementerian Negara BUMN, Roes Aryawijaya serta Manajer Perencanaan dan Kendali Keuangan PTBA.
Siapa sih PTIP? PTIP adalah anak perusahaan PLN. Apa bidang usahanya? Bidang usahanya memproduksi listrik Lalu siapa konsumennya? Konsumennya PLN. Kalau begitu benar adanya Eddie melukiskan PTIP dan PLN masih dalam satu perahu.
Memang sebenarnya pendanaan PTIP bisa diperoleh dari bantuan pemerintah melalui PLN, bisa dari profitabilitas dan kredibilitas Perusahaan ini sendiri maupun prospeknya, misal pinjaman dsb. "Kita ini satu perahu. Tidak mungkin profitabilitas dan kredibilitas Indonesia Power saja yang dipertimbangkan, kalau off taker-nya, PLN, tidak profitable dan credible," demikian papar Widiono. PLN kini dihadapkan pada tantangan berat. PLN bisa dibilang perusahaan monopoli, tapi terus merugi. Tarif listriknya ditentukan Pemerintah, namun penentuan tersebut lebih rendah dari biaya produksinya. PLN rugi, tapi tetap harus melakukan investasi. Sebab laju permintaan listrik tinggi dan jika ditunda bisa menimbulkan biaya sosial politik tinggi. Ada pula moral hazard bagi pegawai. PLN rugi tetapi mengundang investor untuk menjaga agar listrik tetap nyala.
"Memang kesulitan pendanaan PTIP non-IPO adalah bagaimana menciptakan suatu perusahaan yang profitable dan kredibel. Akan tetapi selanjutnya, kalau kita bicara lanjut mengenai IPO, ada dua faktor yang harus kita sepakati bersama. Yaitu, apakah IPO ini lebih didasarkan pada kepastian laba. Dalam hal ini investor memperoleh kepastian return. Atau kepada suatu kepastian kesempatan. Atau dua-duanya.
Kalau kita bertanya kepada investor tentu mereka akan minta ROI-nya yang tinggi dan pasti, dan juga harus bisa berkembang lagi. Tapi sekarang, tanya Eddie, dimana titik netralnya? Dimana kepetingan investor dan kepentingan kita sebagai pengusaha, sama-sama mencapai suatu kondisi win-win. Inilah yang menjadi bahan kajian terus nanti. Tentu pemerintah tidak ingin supaya IPO ini juga tidak membuat kita menjadi berhutang besar kepada sektor kelistrikan di negeri ini, karena kita berusaha memberi kepastian yang berlebihan kepada para investor. Dari sisi lain kita juga mengakui bahwa investor tidak akan datang kalau tidak diberi laba, dan tidak diberi opportunity.

Restrukturisasi Modal
Pada bagian lain Dirut PLN berpendapat, apabila kita ingin meletakkan PTIP dalam suatu plafon bersama dengan swasta (IPP), maka piutang holding (PLN) perlu diselesaikan sebelum dilakukan IPO. Penyelesaiannya dalam bentuk restrukturisasi permodalan.
Portofolio aset pembangkit di PTIP akan dipertahankan as-is atau captive, selama fungsi-fungsi tertentu PLN tidak dirugikan. Contoh menyangkut PLTA. Setelah IPO nanti jangan sampai ada Pemda terkait mengenakan pajak air untuk PLTA. Apalagi kalau pajaknya sangat tinggi. Kita juga perlu memastikan dukungan karyawan PTIP dengan memberi kesempatan bagi mereka untuk memiliki saham (ESOP).
Bagi anak perusahaan PLN, IPO adalah suatu strategi yang digariskan oleh pemilik Perusahaan. Jajaran PTIP dan PLN yang dipercaya melaksanakan peningkatan nilai perusahaan harus mampu menterjemahkan, apakah langkah-langkah yang kita ambil benar-benar bisa mengembangkan Perusahaan. "Yakin bahwa kita bisa. Kita dapat melakukan ini, kita tidak perlu takut bahwa kita ke depan akan menemui masalah sehingga, kepastian kerja, kepastian penghasilan menjadi berkurang," tandas Eddie.
Secara normatif Deputi PISET Kementerian Negara BUMN, Roes Aryawijaya menekankan pentingnya PTIP diprivatiasi agar; Dapat meningkatkan nilai perusahaan; Mendongkrak nilai perusahaan holdingnya; Pengelolaan Perusahaan secara transparan dan profesional; Peningkatan efisiensi dan efektivitas; Menjadi handal dan kompetitif.
Persyaratannya? Privatisasi tersebut, papar Roes Aryawijaya, dilaksanakan berdasar hukum, mengacu ke road map BUMN kelistrikan dan persyaratan bisnisnya dipenuhi. Dasar hukumnya adalah; 1) Undang-undang No. 19/2003 tentang BUMN, pasal 74; 2) Kepmen No. 117 mengenai GCG; Dan 3) Keputusan RUPS PLN, Juli 2004. Mengenai persyaratan bisnisnya, PTIP berlaba positif dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Dia menunjuk tiga cara privatisasi untuk dipilih. IPO/go public (penjualan saham melalui pasar modal), strategic partner (penjualan saham kepada pihak tertentu) dan atau obligasi konversi/convertible bond.
Penjualan saham melalui pasar modal biasanya jadi pilihan bila pertimbangan utamanya adalah pendanaan. Hal ini diikuti dengan harapan untuk memeratakan kepemilikan saham oleh publik, menciptakan fairness dalam kepemilikan saham, harga saham yang relatif baik/optimal dan likuid serta mendorong peningkatan kinerja perusahaan.
Penjualan saham kepada pihak tertentu bisa jadi pilihan jika alasan utamanya menyangkut kompetensi, teknologi, akses pasar, sinergi dan reputasi, selain dari pendanaan. Metode penjualan sahamnya umumnya block sale.
Obligasi konversi bisa jadi pilihan kalau kita mengharap penjualan surat hutang tersebut memiliki opsi untuk dikonversi menjadi kepemilikan saham.

Manfaat IPO
Sejumlah pihak bisa memperoleh manfaat jika IPO suatu perusahaan berprospek baik bisa dilakukan. Bagi shareholder lama, dana segar akan bisa didapat, sehingga mengurangi beban keuangan pemerintah. Bagi perusahaan bersangkutan, dana investasi bisa didapat tanpa mengurangi cash perusahaan; Adanya perbaikan struktur modal; mendorong perbaikan kinerja manajemen; meningkatkan kemampuan bersaing; dan terbangunnya citra perusahaan. Bagi karyawan, terbuka kesempatan untuk memiliki saham/ESOP (sesuai dengan aturan pasar modal). Bagi masyarakat, mereka berkesempatan punya saham di PTIP. Bagi/mitra PLN, pengelolaan yang lebih transparan. Bagi pasar modal, hal ini bisa mendorong perkembangan pasar modal.
Dalam kesempatan ini Roes menyimpulkan bahwa IPO merupakan metoda privatisasi yang paling baik diterapkan pada BUMN kelistrikan. Dalam kaitan ini diperlukan transformasi budaya, baik PLN selaku pemegang saham, pengurus perusahaan, manajemen dan karyawan dalam menghadapi IPO. Perlunya penyusunan corporate plan yang akurat dan komprehensif sebagai dasar pengembangan perusahaan.
Dengan menjadi BUMN Tbk, kontribusi pajaknya ternyata lebih besar dibandingkan sebelum menjadi BUMN Tbk atau dibandingkan dengan BUMN Non Tbk lainnya (RAPBN 2005). Penelitian Dewenter dan Malesta (1998) dengan sampel 500 BUMN di 32 negara, menunjukkan bahwa BUMN yang melakukan privatisasi terutama dengan metode initial public offering/IPO menunjukkan kinerja yang meningkat. q

TIDAK DIBENARKAN MENJUAL ASET-ASET NEGARA

2007-04-19T21:24:00.000-07:00

http://www.mpr.go.id/index.php?section=siaran_pers&id=124&PHPSESSID=319c50c0d7e9af2e8ef32acb84f7f95f
13-01-2003
KETUA MPR : TIDAK DIBENARKAN MENJUAL ASET-ASET NEGARA

Jakarta, 13 Januari 2003 KETUA MPR : TIDAK DIBENARKAN MENJUAL ASET-ASET NEGARA Penjualan aset-aset negara terutama PT. Indosat ke negara Singapura tidak bisa dibenarkan oleh siapa pun juga yang memiliki akal sehat. Ungkapan tersebut disampaikan Ketua MPR Amien Rais saat menerima Delegasi dari Aliansi Lembaga Formal Kemahasiswaan (AFK), Senin (13/1) di Jakarta. Delegasi yang beranggotakan empatbelas kampus yang berada di Jakarta itu pun menuntut Megawati untuk melakukan transparansi dan meninjau ulang kebijakannya itu. Dalam pertemuannya itu, Juru Bicara AFK, Dadang, juga menuntut kepada pemerintah untuk menindaklanjuti pemberantasan korupsi. Pemerintah, menurut Dadang, seharusnya memberantas para koruptor bukannya melindungi. Hal itu terbukti dari adanya kebijakan utang bagi para konglomerat. "Seharusnya pemerintah mengambil aset-aset mereka untuk kepentingan rakyat," ujarnya. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah ini, Dadang menilai, praktek KKN bukannya berkurang, malah akan semakin marak. Beberapa tuntutan lain yang mereka suarakan meliputi : menolak kenaikan harga BBM, Tarif Dasar Listrik dan Telfon; segera lakukan perbaikan di bidang ekonomi; dan mendesak MPR untuk segera menyelenggarakan Sidang Istimewa guna meminta pertanggungjawaban pemerintahan Mega-Hamzah. Mengakhiri pertemuan itu, Ketua MPR yang didampingi Jusuf Amir Feisal, berpesan kepada sejumlah mahasiswa yang hadir untuk terus dan jangan ragu-ragu melakukan suatu tindakan demi kepentingan rakyat. Ketua MPR itu pun menjamin tindakan itu pasti dibenarkan.(elis)

Subsidi atau Privatisasi PLN

2007-04-19T21:12:00.001-07:00

http://batampos.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5908&Itemid=75
Rabu, 11 Oktober 2006
Oleh: Ir Lukman Edy, MSi*)

Pemadaman listrik hampir terjadi di semua wilayah di Indonesia , baik Jakarta , Sumatera, Bali maupun beberapa wilayah di Jawa. Pemadaman ini jelas menganggu berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa pemadaman listrik bergilir ini adalah buah dari ketidakkompakkan antara PLN dan Pertamina dalam mengemban tugas bersama memenuhi hajat hidup orang banyak.

Menyimak semrawutnya stok BBM dan banyaknya keluhan masyarakat karena pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN, maka PLN mengajukan beberapa skenario untuk menangulangginya, salah satunya adalah dengan mengajukan opsi subsidi kepada pemerinatah. Berdasarkan pada data PLN, dalam semester pertama tahun 2006, (Januari-Juni 2006), konsumsi BBM telah meningkat 30 persen dari kuota yang ditetapkan. Dan, sesuai rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2006, kuota BBM PLN mencapai 9,2 juta kiloliter.

Dengan demikian, habisnya stok BBM untuk PLTGU Muara Tawar Bekasi, sebelum waktunya, karena kebutuhannya memang meningkat karena banyaknya industri yang sekarang cenderung beralih ke ke energi listrik (PLN) karena kenaikan harga BBM serta mulai masuknya musim kemarau.

Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan BBM untuk PLTGU Muara Tawar mencapai 136 ribu kiloliter per bulan. Dengan pemakaian yang cenderung meningkat, saat ini, perbedaan biaya produksi pembangkit BBM dengan harga jual listrik juga sangat besar, sehingga biaya produksi pembangkit BBM mencapai Rp1.900 per kWh, sedangkan harga jual hanya sekitar Rp600 per kWh.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, PLN mengajukan opsi subsidi kepada pemerintah, yang mencakup tiga skenario. Pertama, opsi subsidi yang diusulkan PLN adalah dengan asumsi harga BBM Rp 6.322 per liter maka nilai subsidi Rp 42,896 triliun dengan marjin tujuh persen, Rp39,203 dengan marjin 3,5 persen, dan Rp35,51 triliun dengan marjin nol persen.

Kedua, dengan asumsi harga BBM Rp 5.217 per liter, maka kebutuhan subsidi dengan marjin tujuh persen Rp 39,367 triliun, 3,5 persen Rp 35,79 triliun, dan nol persen Rp 32,212 triliun. Ketiga, jika harga BBM Rp4.896 per liter, marjin tujuh persen Rp38.334 triliun, 3,5 persen Rp34,79 triliun, dan nol persen Rp31,246 triliun.

Privatisasi
Fakta tentang krisis energi listrik dan kurangnya harmonisnya hubungan antara PLN dan Pertamina selaku pemasok BBM untuk PLN, kembali mencuatkan isu privatisasi PLN sebagai solusi jangka panjang untuk menghindari terjadinya pemadaman dan mendorong profesionalisme PLN dalam memberikan pelayanan publik.

Simak saja rencana pemerintah untuk menaikkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) sebagai solusi untuk mengurangi beban subsidi listrik dalam APBN beberapa waktu lalu. Meskipun pemerintah akhirnya menunda kebijakan untuk menaikkan TDL. Alhasil, pemerintah kembali berencana untuk melakukan privatisasi PLN. Yang salah satunya adalah PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB), yang merupakan perusahaan pembangkit terbesar nomor dua bagi konsumsi sektor industri dan masyarakat di Indonesia .

Yang harus dicatat adalah bahwa sektor industri listrik di Indonesia (PLN) adalah monopoli, yaitu dengan menempatkan PLN sebagai pemain tunggal. Sehingga banyak pihak yang menyangsikan kerugian yang di derita oleh PLN. Banyak pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya PLN tidak rugi, tetapi kerangka pengelolaan PLN yang salah kaprah, yaitu tingginya angka korupsi di tubuh PLN serta dijadikannya PLN sebagai sapi perahan oleh para elit politik dan penguasa negeri ini.

Dengan demikian, menurut penulis privatisasi terhadap PLN bukan sebagai solusi dalam jangka panjang, hal ini dikarenakan:

Pertama, secara ideologis, privatisasi atau swastanisasi adalah instrumen globalisasi yang dicanangkan oleh kelompok neoliberal dalam rangka “menjarah “dan menguasai asset dan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara berkembang dan miskin. Pada sisi lain, listrik termasuk dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikuasai oleh negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2.

Kedua, bahwa privatisasi PLN dan anak-anak perusahaannya, berakar dari program restrukturisasi yang dinyatakan dalam UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan,yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, privatisasi sesungguhnya telah kehilangan akar dan konteksnya dari kebijakan makro sektor ketenagalistrikan dan tujuannya pun menjadi tidak relevan lagi.

Ketiga, dampak lain jika nantinya privatisasi benar-benar dilakukan di PLN adalah menyangkut masalah kenaikan tarif listrik. PLN holding tambah kolaps (karena setelah privatisasi, harga listrik akan lebih mahal), kemungkinan juga akan ada rasionalisasi pegawai melalui pensiun dini, maupun PHK.

Keempat, sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami krisis energi, khususnya listrik. Penyebab krisis energi listrik di Indonesia antara lain disebabkan oleh ketidakmandirian PLN dalam sisi keuangan, yang disebabkan oleh banyak intervensi di tubuh PLN sehingga PLN menjadi tidak efisien, misalnya saja biaya investasi mahal, harga spare part jadi mahal, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah mekanisme penentuan Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak mengikuti harga pasar, harus melalui persetujuan DPR, ditandatangani Presiden.

Artinya kalau TDL tidak naik, seharusnya pemerintah mensubsidi PLN untuk mendistribusikan listik sampai daerah-daerah terpencil. Karena pada dasarnya listrik itu merupakan proyek infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah, supaya harga listrik murah.

Dengan demikian, solusi paling strategis untuk mengatasi krisis energi listrik di Indonesia adalah perlu adanya kebijakan energi primer yang memprioritaskan atau memihak kepentingan dalam negeri. Sehingga produksi migas dan batubara diberikan porsi yang kecil untuk ekspor, hal ini dilakukan dalam rangka mengutamakan kepentingan dalam negeri, khususnya untuk PLN dan sektor industri. Serta dituntut keberanian pemerintah untuk memilih direksi PLN yang jujur disertai dengan integritas tinggi, amanah, profesional serta tidak partisan
Sehingga antisipasi untuk menghadapi kondisi darurat listrik perlu disosialisasikan kepada masyarakat supaya kita tidak hanya bisa mengeluh, mengecam atau mengkritik terhadap kinerja PLN sebagai operator tunggal pelayanan listrik di Indonesia.

Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelayanan pada penekanan fokus utama penanggulangan kondisi darurat listrik, yaitu pada pusat-pusat pelayanan publik, seperti rumah sakit, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, sistem alat pengendali manajemen lalu lintas, bandar udara, pelabuhan laut, sistem penerangan jalan umum, dan wilayah-wilayah penting serta strategis, khususnya ada penyiapan back up sistem cadangan listrik setempat.***

*)Ir Lukman Edy, MSi, Sekjen DPP PKB.

2007-04-19T19:30:00.000-07:00

Bukit Asam Belum Terima Pemberitahuan Privatisasi

http://www.dpmb.esdm.go.id/modules/_news/news_detail.php?_id=1485&_cid=2&_cn=

16 Juni 2005 09:37:49
Bukit Asam Belum Terima Pemberitahuan Privatisasi

Penulis: Sidik Sukandar, Selasa (14/6).

JAKARTA--MIOL: Manajemen PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah soal rencana privatisasi BUMN di sektor pertambangan, meskipun BUMN masuk dalam daftar prioritas privatisasi.

"Sampai sekarang, belum ada signal (privatisasi), baik secara lisan maupun tulisan kepada kami," katanya Direktur Utama PT Bukit Asam Ismet Harmaini usai RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di Jakarta, Selasa (14/6).

Karena itu, tegas Ismet, perseroan saat ini belum memasukkan rencana privatisasi ke dalam rancangan kerja anggaran tahunan (RKAT) 2005 ini. Namun, lanjutnya, bila nantinya pemerintah memutuskan untuk melakukan privatisasi terhadap PT Bukit Asam, maka dibutuhkan waktu setidaknya tiga bulan untuk mempersiapkan proses privatisasi.

Seperti diketahui, Menteri Negara BUMN Sugiharto menyebutkan, sektor pertambangan dan perbankan masuk dalam daftar prioritas privatisasi untuk memenuhi setoran penerimaan pemerintah pada tahun ini. Namun, pelaksanaan privatisasi masih menunggu waktu yang tepat.

Pada tahun 2002, pemerintah telah melakukan privatisasi atas PT Tambang Batu Bara Bukit Asam melalui penjualan saham perdana (IPO) sebesar 35%.

Sehingga, sampai saat ini pemerintah masih menguasai sekitar 67% saham di perseroan itu.

Sementara itu, Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi Roes Ariawidjaja mengatakan, privatisasi BUMN di sektor pertambangan sangat mungkin dilakukan sebagai prioritas utama bagi pemerintah.

"Privatisasi perusahaan BUMN di sektor pertambangan itu mungkin. Tapi, kita belum tahu yang mana," katanya.

Pada kesempatan itu, Ismet juga menyatakan bahwa PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) ditetapkan sebagai pemenang tender pembangunan PLTU Mulut Tambang Banjarsari di Sumatera Selatan. Diharapkan PLTU itu akan mulai beroperasi awal tahun 2009.

"PT BPI ditetapkan sebagai pemenang tender melalui surat PLN Nomor: 09/180/PAN-MITRA/2005 tanggal 18 Mei 2005. Dengan demikian pembangunan PLTU Banjarsari dijadwalkan mulai tahun ini juga, dan akan mulai beroperasi awal tahun 2009," katanya.

Dia menjelaskan, 40% saham PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) dimiliki oleh PT Bukit Asam, 20% oleh PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), dan 39% oleh PT Navigat Innovative Indonesia (NII).

"Kebutuhan investasi proyek PLTU Banjarsari ini sekitar US$270 juta atau setara Rp2,565 triliun. Dana itu, sebesar 30% akan diambil dari modal sendiri dan 70% dari pinjaman," kata Ismet.

Sedangkan seluruh kebutuhan batubara untuk PLTU itu akan dipasok dari Bukit Asam, yakni sekitar 1,15 juta ton batubara per tahun.

Sedangkan, mengenai rencana pembangunan PLTU Mulut Tambang Banko Tengah dengan kapasitas 4 x 600 mega watt yang akan dibangun di Banko Tengah, Tanjung Enim, Sumatera Selatan saat ini masih dalam tahap persiapan pembentukan perusahaan patungan.

Pembentukan perusahaan patungan yang terdiri PT Bukit Asam dengan kepemilikan saham 20%, PT Indika yang merupakan perusahaan patungan antara PT PLN dan PT Prakarsa Mitra Setia sebesar 25%, dan China Huadian Corp sebesar 55%.

Menurut Ismet, kebutuhan investasi untuk PLTU Banko Tengah ini sebesar US$2 miliar atau sekitar Rp19 triliun. "Seluruh kebutuhan batubara untuk PLTU ini akan dipasok dari Bukit Asam yakni sekitar 10 juta ton per tahun. Dan diperkirakan PLTU ini akan mulai beroperasi tahun 2009," katanya.

Angkutan KA

Ismet mengatakan pengambangan produksi batubara PT Bukit Asam sangat tergantung dari kapasitas angkutan kereta api dari Tanjung Enim ke Pelabuhan Tarahan di Lampung, dan Dermaga Kertapati di Palembang.

Kapasitas angkutan kereta api menuju pelabuhan dan dermaga itu pada 2004 lalu sekitar 8,4 juta ton.

Sementara, kapasitas terpasang dari infrastruktur yang ada di tambang Bukit Asam diap untuk memproduksi batubara sampai 20 juta ton/tahun.

Untuk menghadapi kendala tersebut, kata dia, dibentuk program Kerjasama antara PT Bukit Asam, PT Indonesia Power (operator PLTU Suralaya yang menyerap sebagian besar produksi Bukit Asam, dan PT Kerata Api Indonesia (KAI).

"Melalui program itu telah dikeluarkan dana Rp29 miliar untuk memperbaiki sarana dan prasarana kereta api," kata Ismet. (OL-1)

Korporatokrasi

2007-04-11T10:50:00.000-07:00

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/27/UTAMA/3411943.htm
Selasa, 27 Maret 2007

Korporatokrasi

Anda ingat John Perkins, penulis buku Confessions of An Economic Hit Man (2004)? Buku baru berjudul A Game As Old As Empire: The Secret World of Economic Hit Men and the Web of Global Corruption (2007) yang disunting Steven Hiatt mengungkap lebih jelas petualangan "ekonom pembunuh bayaran".

EHM bekerja untuk korporatokrasi (corporatocracy), jaringan kerja sama antara MNC (multinational corporations) dengan lembaga internasional (World Bank/IMF), elite negara maju, dan penguasa negara Dunia Ketiga.

Ikon korporatokrasi yang nyata Wapres Amerika Serikat Dick Cheney. Ia mantan CEO Halliburton—kontraktor terbesar di dunia—dan sampai kini menjadi penasihat bisnis MNC itu.

Cheney penganjur serbuan ke Irak yang dipalsukan lewat senjata pemusnah massal. Kini Halliburton bersama MNC lainnya menikmati keuntungan dari ladang minyak Irak.

Menurut Empire, penyingkiran pemimpin dibenarkan korporatokrasi, termasuk pembunuhan Perdana Menteri Iran Mohammad Mosaddeq (1951- 1953) yang menasionalisasi industri pertambangan. Menurut Perkins, EHM juga mengatur terjadinya kecelakaan yang menewaskan Presiden Ekuador Jaime Roldos dan Presiden Panama Omar Torrijos.

Korporatokrasi dimulai saat World Bank/IMF menyalurkan pinjaman untuk pembangunan megaproyek di negara miskin atas rekomendasi fiktif buatan EHM. Kredit cair jika dengan syarat tender-tender pembangunan dihadiahkan kepada MNC/mitra lokal atas restu korporatokrasi.

Maka, negara miskin itu terjebak utang luar negeri ratusan miliar dollar AS yang takkan bisa dilunasi sampai tujuh turunan. Sebaliknya, profit MNC/ mitra lokal naik setiap tahun selama proyek dikerjakan.

Derita negara itu belum selesai. Ia bukan cuma gagal menyejahterakan rakyat, tetapi juga tak mampu membayar utang sehingga akhirnya ditekan korporatokrasi untuk menjual kekayaan alamnya—misalnya ladang minyak.

Empire mencontohkan PLTU Paiton I dan II yang nilai proyeknya 3,7 miliar dollar AS. Megaproyek ini tak bermanfaat sebab harga listrik yang dihasilkan 60 persen lebih mahal dibandingkan di Filipina atau 20 kali lebih mahal dibandingkan di AS.

Dana pembangunan Paiton ngutang dari ECA (export credit agencies) dari negara-negara maju. Korupsi dimulai ketika 15,75 persen saham megaproyek itu disetor kepada kroni dan keluarga penguasa Orde Baru.

Kontrak-kontrak Paiton, mulai dari pembebasan lahan secara paksa sampai monopoli suplai batu bara, dihadiahkan tanpa tender kepada berbagai MNC/mitra lokal. Setelah Pak Harto lengser ing keprabon, baru ketahuan nilai proyek itu terinflasi 72 persen.

Pemerintah coba menegosiasi ulang Paiton dengan argumen megaproyek itu hasil KKN. Alhasil, kita selama 30 tahun harus membayar ganti rugi 8,6 sen dollar AS per kWh—padahal kemampuan kita cuma dua sen.

Supaya manut, eksekutif ECA itu mengancam akan meminta G-7 menyatakan Indonesia tukang ngemplang yang tak layak mendapat kredit lagi dari World Bank/IMF. Lagi-lagi kita manut.

Empire mengungkapkan bagaimana industri minyak kita diperdayai korporatokrasi melalui perjanjian PSA (profit-sharing agreement). Perjanjian ini bertujuan menghindari nasionalisasi seperti yang dilakukan PM Mosaddeq atau Presiden Bolivia Evo Morales belum lama ini.

PSA seolah-olah menempatkan kita sebagai pemilih sah ladang minyak, sementara MNC sebagai "kontraktor" saja. Namun, pada praktiknya MNC mengontrol pengembangan ladang yang mendatangkan profit berlipat ganda—mirip seperti praktik kolonialisme.

Perjanjian ini ibarat pernikahan ideal antara kontrak bagi hasil yang secara politis seolah penting bagi kita sebagai majikan dengan sistem kontrak berbasis konsesi/lisensi yang mendatangkan profit maksimal. Pemerintah seakan memegang kendali, padahal MNC-lah yang mempunyai kedaulatan nasional.

"Klausul stabilisasi" dalam perjanjian PSA mengatakan UU kita tak berlaku bagi setiap kegiatan MNC dalam rangka memetik profit. UU tak bisa jadi rujukan jika sengketa terjadi— yang berlaku hukum internasional yang tak mengenal istilah kepentingan atau UU nasional.

"Cerita sukses PSA" yang dijual EHM bernama Dan Witt yang bekerja untuk ECA di AS, ITIC (International Tax and Investment Center). Witt atas nama British Petroleum, Chevron Texaco, Total, dan Eni SpA "menggarap" Irak.

IMF menyalurkan kredit untuk Irak sambil menetapkan syarat, termasuk mengurangi subsidi yang membuat harga BBM meroket. Syarat lain, parlemen harus mengesahkan UU Perminyakan akhir 2006 dan IMF wajib disertakan dalam proses perumusannya.

Witt yang bermodalkan best practices (senjata gombal World Bank dan IMF) menjadi negosiator antara para pejabat Irak yang korup, IMF, dan MNC. Semua untung kecuali rakyat Irak.

Tidaklah sulit mencerna kita menjadi korban korporatokrasi. Pertanyaannya, apakah kita masih peduli?

Lihatlah para pemimpin kita hanya mematut-matut diri. Anggota DPR tak percaya diri dan tak mau kalah dibandingkan Tukul Arwana, menuntut dibelikan laptop yang mahal sekali. Para pengusaha kita menjual "Visi 2030" yang isinya membuat saya seperti sedang bermimpi di siang hari.

Daripada sakit hati, mari kita ber-ha-ha-ha dan ber-hi-hi-hi. Kepada mereka, kita acungkan telunjuk sambil berseru, "Ah, kalian sungguh lucu sekali!"

Kasus Paiton I tak Rugikan Negara

2007-04-11T10:47:00.000-07:00

Kejakgung : Kasus Paiton I tak Rugikan Negara
Republika
Tanggal : Sabtu, 29 Januari 2005
Halaman, 18/4-8
Edisi : 31 Januari 2005

Beauty Contest Listrik : Pembangunan PLTU Paiton Blok 3 & 4 Harus Dilakukan Secara Terbuka Dan Kompetitif

2007-04-11T10:03:00.000-07:00

Beauty Contest Listrik : Pembangunan PLTU Paiton Blok 3 & 4 Harus Dilakukan Secara Terbuka Dan Kompetitif

March, 04 2007 @ 10:49 am

Beauty Contest Listrik: Pembangunan PLTU Paiton Blok 3 & 4 Harus Dilakukan Secara Terbuka Dan Kompetitif

Pemerintah, dalam hal ini Tim Perpres 72/2006 dan PT PLN
(Persero) harus melaksanakan tender terbuka, transparan dan kompetitif untuk pembangunan proyek PLTU Paiton blok 3 dan 4, daripada menunjuk PT Paiton Energy Company (PEC) dan PT Jawa Power melalui proses beauty contest. PT PEC adalah pemilik Paiton I (swasta) 2 x 615 MW di blok 7 dan 8, sedangkan PT Jawa Power adalah pemilik Paiton II (swasta) 2 x 610 MW, di blok 5 dan 6.

Pemerintah dan PT PLN tidak memiliki kewajiban, baik legal dan komersial, untuk menunjuk ulang (repeat order) PT PEC dan PT Jawa Power. Oleh karenanya untuk mendapatkan penawaran dan harga yang terbaik dan kompetitif untuk PLTU Paiton di blok 3 dan 4, pemerintah dan PT PLN seharusnya melakukan tender terbuka dan kompetitif berdasarkan standar international competitive bidding.

Kompleks Paiton yang terdiri dari delapan blok, telah dikembangkan oleh PT PLN melalui anak perusahaannya, PT PJB. Biaya pengembangan dan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut yang meliputi land clearing, saluran pengairan, jetty untuk batu bara dan lain sebagainya, mencapai $500 juta.

Saya juga mempertanyakan persyaratan dan proses beauty contest yang dilakukan pemerintah (Tim Kepres 72/2006) dan PT PLN, yang menyisihkan PT PJB dari proses tersebut. Apakah proses ini sudah dilakukan secara transparan, adil dan kompetif, dan apakah proses ini tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku? Apa dasar penetapan PT PEC dan PT Jawa Power yang menjadi kandidat untuk membangun PLTU di dua blok tersebut?

Selama ini PT PLN tidak pernah mendapatkan harga patokan yang wajar dan desain teknis yang terbaik untuk PLTU kelas 600 - 700 MW sesuai dengan spesifikasi teknis internasional. Dalam kasus Paiton I dan II, harga jual-beli tenaga listrik yang disepakati antara PT PLN dengan PT PEC dan PT Jawa Power tahun 2001 lalu, sesungguhnya tidak berdasarkan tender yang kompetitif, tetapi berdasarkan negosiasi yang mengacu pada harga kontrak PPA sebelumnya. Oleh karenanya, dalam kondisi saat ini, akan sukar bagi pemerintah dan PT PLN untuk mendapatkan harga dan teknologi terbaik.

Sudah sangat mendesak bagi pemerintah dan PT PLN untuk mendorong best practices pengadaan pembangkit listrik yang memenuhi unsur-unsur transparansi dan keadilan dalam proses, dapat diperkirakan (predictable), mempromosikan kompetisi yang adil diantara para pemasok, dan dilaksanakan oleh manajemen yang memiliki kredibilitas tinggi dihadapan publik dan investor. KPPU juga sebaiknya mengawasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan masalah ini.

By: Fabby Tumiwa